• Home
• About
• Login
• Register
• Search
• Current
• Archives

Home > Archives > Vol 10, No 2 (2023)

Table of Contents

Hukum Perdata

KAJIAN TENTANG PERUBAHAN HARGA DALAM TRANSAKSI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) PADA ONLINESHOP SHOPEE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Putri Damayanti, Zulfikar Jayakusuma, Rahmad Hendra

PDF 1-15

MODEL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PINJAMAN MODAL MELALUI APLIKASI OLEH PT AMARTHA MIKRO FINTECH Sukma Putri Dertiyana, Maryati Bachtiar, Meriza Elpha Darnia

PDF 1-15

PENYELESAIAN SENGKETA PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA DUMAI Rivanka Gradian Baldi, Maryati Bachtiar, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

KEABSAHAN HAK JAMINAN ATAS RUMAH PADA PERJANJIAN KREDIT YANG DIKUASAI OLEH SUAMI TANPA PERSETUJUAN ISTRI Lucy Ayuditya Indah Utama, Firdaus Firdaus, Setia Putra

PDF 1-15

TINJAUAN HUKUM WANPRESTASI OLEH NASABAH PERJANJIAN KREDIT KUPEDES PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT SUDIRMAN PEKANBARU Muhammad Nadhif Syauqi Abrar, Hayatul Ismi, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 523 K/Pdt.Sus-BPSK/2020) Tiara Aoura Sari, Maryati Bachtiar, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

MODEL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PINJAMAN MODAL MELALUI APLIKASI OLEH PT AMARTHA MIKRO FINTECH Sukma Putri Dertiyana, Maryati Bachtiar, Meriza Elpha Darnia

PDF 1-15

KEPATUHAN PARA PIHAK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE SESUAI DENGAN ISI PERJANJIAN (STUDI PERDATA PERJANJIAN JEMBATAN SELAT RENGIT DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI) Firmansyah Firmansyah, Firdaus Firdaus, Setia Putra

PDF 1-15

Analisa Hukum Akibat Pencabutan Kekuasaan Orang Tua menurut Hukum Perdata Hadri Jasman Hutasoit, Firdaus Firdaus, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP STANDAR MUTU ALAT UKUR TIMBANGAN PEDAGANG DI PASAR BAWAH BUKITTINGGI Diva Aurellia, Rika Lestari, Meriza Elpha Darnia

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KEPERAWATAN DI MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) PADA MASA COVID-19 TERHADAP UPAH LEMBUR YANG DIKONVERSIKAN HARI LIBUR DI RUMAH SAKIT DAERAH MADANI PEKANBARU Febiola Utami Putri, Rika Lestari, Setia Putra

PDF 1-15

PELAKSANAAN PERJANJIAN OLEH PT. SANLING SAWIT SEJAHTERA PADA DESA RIMPIAN KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU Anggun Pratiwi, Mardalena Hanifah, Setia Putra

PDF 1-13

Penerapan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) Terhadap Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A. Geremy Joy N, Mardalena Hanifah, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PENYEWA DENGAN CV CAHAYA RENTAL MOBIL DI KOTA PEKANBARU Dayang Putri Ayu, Maryati Bachtiar, Rahmad Hendra

PDF 1-15

Penyelesaian Cerai Gugat Secara Verstek Pada Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Sak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Rahmi Febriani, Mardalena Hanifah, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI LAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 00471 PADA PTOYEK JALAN TOL PEKANBARU-PANGKALAN Meltiani Br. Pardede, Maryati Bachtiar, Rahmad Hendra

PDF 1-15

PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN DI KOPERASI UNIT DESA (KUD) SUMBER REZEKI DESA BUKIT AGUNG KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK Mia Safitri, Mardalena Hanifah, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA WEDDING ORGANIZER DAN PENGGUNA JASA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA MELAKA WEDDING DI PEKANBARU) Oryza Nurul Herliza, Firdaus Firdaus, Setia Putra

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH BERDASARKAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus di Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis) M. Shihab Rozi, Hayatul Ismi, Rahmad Hendra

PDF 1-15

PENYELESAIAN KREDIT MACET TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI PT. BANKTABUNGAN NEGARA CABANG PEKANBARU PADA MASA COVID-19 Shelby Susandari, Mardalena Hanifah, Setia Putra

PDF 1-14

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MENGHALANGI OJEK ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH BECAK MOTOR DI PEKANBARU Asri Indri Rahmadani, Firdaus Firdaus, Setia Putra

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK KEBUTUHAN MEDIS Muhammad Arif, Emilda Firdaus, Zainul Akmal

PDF 1-15

PENGELOLAAN HUTAN RIMBO TUJUH DANAU OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR Annisya Milenia Ramadhani, Hayatul Ismi, Evi Deliana

PDF 1-15

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENJUAL APLIKASI BERBAYAR TERHADAP PROMOSI YANG MENYESATKAN Raldi Sembiring Meliala, Maryati Bachtiar, Rahmad Hendra

PDF 1-14

PENYELESAIAN SENGKETA PERALIHAN TANAH ULAYAT DI DESA SIGAPITON, KECAMATAN AJIBATA, KABUPATEN TOBA Vivianne I R Nadeak, Maryati Bachtiar, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA TERKAIT PENETAPAN NOMOR 916/PD.P/2022/PN SBY Erda Rahmayanti Sitinjak, Mardalena Hanifah, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

URGENSI PELAKSANAAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1975 DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA M. N. Julnafid, Rika Lestari, Rahmad Hendra

PDF 1-15

PENERAPAN FORCE MAJURE DALAM PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT ANTARA PT. PELAYARAN KURNIA SAMUDRA DAN PT. ANCARA LOGISTICS INDONESIA Rahayu Silvia Annisa, Maryati Bachtiar, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

KEABSAHAN PEMBERIAN HIBAH TANAH ANTARA SUAMI ISTRI DITINJAU BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA Muhammad Dzaki Furqon, Maryati Bachtiar

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH MENGENAI GANTI RUGI PADA TANAH SISA YANG TIDAK DIGANTI AKIBAT PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL PEKANBARU BANGKINANG Yori Adeva Putra, Maryati Bachtiar, Rahmad Hendra

PDF 1-13

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PT. ARARA ABADI YANG DI KLAIM OLEH MASYARAKAT PENDATANG DESA SUNGAI GONDANG KECAMATAN MINAS PROVINSI RIAU Andrea Sakavino, Maryati Bachtiar, Setia Putra

PDF 1-15

PERALIHAN HAK ATAS TANAH SUKU PILIANG KEPADA SUKU JAMBAK DIKARENAKAN IKATAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KECAMATAN VII KOTO SUNGAI SARIAK KABUPATEN PADANG PARIAMAN Dedi suhendra, Hayatul Ismi, Setia Putra

PDF 1-15

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS DASAR PERBEDAAN ORIENTASI SEKSUAL Zsa Zsa Quamila Pasyura, Mardalena Hanifah, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS PENETAPAN EKSEKUSI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA Marissa Illahi Putri, Mardalena Hanifah, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr Haga Ray Prananta Tarigan, Rika Lestari, Rahmad Hendra

PDF 1-14

KONSTRUKSI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN FASILITAS PASAR TRADISIONAL ANTARA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM DENGAN PENYEWA KIOS PASAR DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERDATA Aulia Shaharani, Maryati Bachtiar, Rahmad Hendra

PDF 1-15

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG SUDIRMAN PEKANBARU Dicky Wahyudi, Mardalena Hanifah, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

PENERAPAN SANKSI ADAT SUKU KANDANG KOPUH TERHADAP PERKAWINAN SESUKU AKIBAT ZINA DI DESA PEMATANG BERANGAN KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU Mutia Laila Sifa, Ulfia Hasanah, Meriza Elpha Darnia

PDF 1-15

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN TANPA MENCANTUMKAN LABEL TANGGAL KADALUARSA (DI HOME INDUSTRY KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR) M. Romy Suryanto, Maryati Bachtiar, Meriza Elpha Darnia

PDF 1-15

DAMPAK PENERBITAN SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU Annisa Fitria Habibah, Maryati Bachtiar, Setia Putra

PDF 1-15

DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENAYANGAN SIARAN PIALA DUNIA TAHUN 2014 (Studi kasus 108K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan 109K/Pdt.Sus-HKI/2019) Dhelya Azzahra, Rika Lestari, Meriza Lestari

PDF 1-15

ANALISIS PENERAPAN RULE OF REASON DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS PERSEKONGKOLAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) KALIMANTAN TENGAH Ilham Ilham, Rika Lestari, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

ANALISIS PENERAPAN RULE OF REASON DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS PERSEKONGKOLAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) KALIMANTAN TENGAH Ilham Ilham, Rika Lestari, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

KESEIMBANGAN ANTARA INVESTASI DAN HAK MASYARAKAT ADAT KENEGERIAN PANGEAN (STUDI KASUS PADA PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI) Moh. Zaky Elfikri, Firdaus Firdaus, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

Hukum Tata Negara

POLITIK HUKUM PENENTUAN TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI SYARAT MENJADI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM Muhammad Rafi Akbar, Emilda Firdaus, Zulwisman Zulwisman

PDF 1-15

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERSPEKTIF ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Apri Wulandari Panjaitan, Mexsasai Indra, Zulwisman Zulwisman

PDF 1-15

KETAATAN PEMERINTAH DAERAH BERSAMA DPRD DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Silfania Nigellia, Dodi Haryono, Junaidi Junaidi

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK BAGI PASIEN BPJS KESEHATAN DI RSUD DR. RM PRATOMO KOTA BAGNSIAPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR Pegi Melati Br. Sembiring, Dessy Artina, Ledy Diana

PDF 1-15

GAGASAN PENGISIAN JABATAN PENJABAT KEPALA DAERAH DIKAITKAN DENGAN ASAS AKUNTABILITAS DI INDONESIA Hafifatul Nesya, Dessy Artina, Muhammad A. Rauf

PDF 1-15

PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU DALAM PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/M- DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN,PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Siti Hartinah, Mexsasai Indra, Ledy Diana

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PENATAAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL DI SEMPADAN SUNGAI SIAK Binsar Bersahabat Hutasoit, Emilda Firdaus, Dodi Haryono

PDF 1-15

PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENGAWASAN PEREDARAN OBAT BERLOGO BIRU DI LUAR SARANA FARMASI DI KOTA PEKANBARU Refika Wahyuni, Gusliana HB, Muhammad A. Rauf

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PASAL 183 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUPDAN KEHUTANAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAANPERHUTANAN SOSIAL DI DESA PULAU PADANG KABUPATENKUANTAN SINGINGI Tri Asih Sukma Sari, Mexsasai Indra, Evi Deliana HZ

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKANBARU Mahani Mahani, Dessy Artina, Zainul Akmal

PDF 1-14

PENGATURAN PEMENUHAN HAK PILIH AKTIF PENYANDANG TUNA NETRA DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM YANG BERLANDASKAN ASAS KERAHASIAAN Farhans Darenra, Emilda Firdaus, Junaidi Junaidi

PDF 1-15

PERAN KEPALA DESA DALAM MENGEMBANGKAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA MERANTI BUNTING KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Neirista Aisyani, Dessy Artina, Evi Deliana

PDF 1-13

POLITIK HUKUM DALAM PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Anggi Jukrianto, Dodi Haryono, Dessy Artina

PDF 1-15

IMPEACHMENT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIL PADA MASA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Harry Surya Putra, Dodi Haryono, Zainul Akmal

PDF 1-15

URGENSI PELAKSANAAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1975 DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA Arief Fuady, Evi Deliana, Junaidi Junaidi

PDF 1-15

SISTEM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF PASAL 1 AYAT 2 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Wahyu Utama, Dessy Artina, Junaidi Junaidi

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 109/PDT.SUS-PARPOL/2022/PNPBR TENTANG GUGATAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DAERAH DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI RIAU Salsabila Firdaus, Dessy Artina, Zainul Akmal

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 48/M-DAG/PER/7/2015 PASAL 2 AYAT (2)TERKAIT IMPOR BARANG BEKAS DI TEMBILAHAN Muhammad Iqbal, Dessy Artina, Muhammad A. Rauf

PDF 1-15

HUBUNGAN KERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DENGAN DAERAH YANG DIWAKILI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Habby Ramadhan, Dessy Artina, Ledy Diana

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN Agung Pribadi Azhari, Mexsasai Indra, Ledy Diana

PDF 1-15

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Jessy Rhoudatul Aulia, Emilda Firdaus, Ledy Diana

PDF 1-14

KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA LEMBAGA PEMERINTAHAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA (Studi: Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) M. Farhan Rynaldi, Emilda Firdaus, Zainul Akmal

PDF 1-15

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Jessy Rhoudatul Aulia, Emilda Firdaus, Ledy Diana

PDF 1-14

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH Ilham Dwi Mirza, Emilda Firdaus, Zulwisman Zulwisman

PDF 1-15

GAGASAN OPTIMALISASI KONSEP OTONOMI DAERAH SELUAS- LUASNYA DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA M. Ar Huzaifi Samani, Mexsasai Indra, Zulwisman Zulwisman

PDF 1-14

PENERAPAN APLIKASI E-COURT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) PEKANBARU DITINJAU DARI ASPEK PELAYANAN PUBLIK Bayu Alif Altarikh, Gusliana HB, Zulwisman Zulwisman

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN SURAT SERUAN GUBERNUR DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Michael Graceson Loyver Sitompul, Gusliana HB, Muhammad A. Rauf

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU Vera Magdalena Siahaan, Emilda Firdaus, Mexsasai Indra

PDF 1-15

PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENYELENGGARAAN REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME Silvi Isnendina, Emilda Firdaus, Junaidi Junaidi

PDF 1-14

PENGUATAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Poni Apri Dila, Mexsasai Indra, Dessy Artina

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU/XVIII/2020 Septiana Ulfah, Dodi Haryono, Dessy Artina

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PASAL 2 HURUF b PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM MELALUI WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU Dhea Inneke Putri, Mexsasai Indra, Zainul Akmal

PDF 1-15

PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DI DKI JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARASISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT Ahmad Raditya Yunizar, Gusliana HB, Muhammad A. Rauf

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan) Sri Nabila, Dodi Haryono, Muhammad A. Rauf

PDF 1-15

Gagasan Perubahan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Indonesia Andri Fandio Reza, Dodi Haryono, Gusliana HB

PDF 1-15

INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022) Nadhirah Putri, Emilda Firdaus, Junaidi Junaidi

PDF 1-15

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA Harun Al Rasyid, Mexsasai Indra, Zulwisman Zulwisman

PDF 1-14

PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Rifa Ariqa, Mexsasai Indra, Muhammad A. Rauf

PDF 1-15

IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT (PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN TEMBILAHAN) Bella Bastara Nurrahma, Emilda Firdaus, Zainul Akmal

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN TATA PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DALAM PERSPEKTIFOTONOMI DAERAH Pratama Lawrance, Gusliana HB, Dessy Artina

PDF 1-14

ANALISA KEBIJAKAN PENGATURAN JARAK IDEAL KELAHIRAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA Khairunnisa Hasibuan, Gusliana HB, Muhammad A. Rauf

PDF 1-15

PERAN LEMBAGA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DALAM MENUNJANG REFORMASI KEPOLISIAN MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL Kintan Kurnia Putri, Emilda Firdaus, Junaidi Junaidi

PDF 1-15

POLITIK HUKUM LARANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYWARATAN DESA SEBAGAI PENGURUS PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA M. Agum Wira Yudha Gumelar, Junaidi Junaidi, Zainul Akmal

PDF 1-15

PERBANDINGAN PEMOHON DALAM PERKARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK ANTARA INDONESIA DENGAN SLOVENIA Fhirman Sinaga, Emilda Firdaus, Junaidi Junaidi

PDF 1-15

POLITIK HUKUM PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA LEPAS ATAU FREELANCER DI INDONESIA DALAM UPAYA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEKERJA LEPAS ATAU FREELANCER Yogi Prananda, Dodi Haryono, Dessy Artina

PDF 1-15

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DIHUBUNGKAN DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ARIFURRAHMAN ARIFURRAHMAN, Mexsasai Indra, Zainul Akmal

PDF 1-15

PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL MELALUI PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMEN DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Dihan Elzani, Dodi Haryono, Muhammad A. Rauf

PDF 1-15

TINJAUAN HUKUM TENTANG IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL Hadra Nafila Fajriani, Evi Deliana, Muhammad A. Rauf

PDF 1-15

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TERHADAP PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PEMILU DI INDONESIA Nikmat Ilham, Mexsasai Indra, Muhammad A. Rauf

PDF 1-15

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PANIPAHAN KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Fit Andriyani, Mexsasai Indra, Zulwisman Zulwisman

PDF 1-15

POLITIK HUKUM PENGATURAN PENUNJUKAN DATUK ADAT DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT PESUKUAN LUHAK RAMBAH DI KABUPATEN ROKAN HULU Yuli Hesman, Evi Deliana, Zainul Akmal

PDF 1-15

PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA OLEH PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK Sri Kemuning, Maria Maya Lestari, Zainul Akmal

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PEMBAYARAN GANTI RUGI KEUANGAN DAERAH OLEH PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2022 Siti Nurhaliza, Evi Deliana, Zainul Akmal

PDF 1-15

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DIHUBUNGKAN DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ARIFURRAHMAN ARIFURRAHMAN, Mexsasai Indra, Zainul Akmal

PDF 1-14

STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN ANTARA INDONESIA DENGAN INDIA ATAS PERBUATAN TERCELA Robert Reiman Simanullang, Mexsasai Indra, Muhammad A. Rauf

PDF 1-15

GAGASAN PENGATURAN LARANGAN PENJUALAN ROKOK ELEKTRIK/VAPE BAGI ANAK DI BAWAH UMUR 18 TAHUN DIKATKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Memory Jesaya Hutabarat, Junaidi Junaidi, Zainul Akmal

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (2) PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU TERHADAP LARANGAN MOBIL BARANG MENGANGKUT PENUMPANG Syahron Fernando H.Silalahi, Dessy Artina, Muhammad A. Rauf

PDF 1-15

Hukum Pidana

GAGASAN PEMIDANAAN TERHADAP PEKERJAAN TUKANG GIGI DALAM TINDAK PIDANA MALPRAKTIK DI INDONESIA DITINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN Denia Nabilah Orienza, Evi Deliana, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PRIVASI PADA FITUR TEMAN DEKAT DI INSTAGRAM BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA PEKANBARU Melati Sukma Dewi, Erdianto Erdianto, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGLI IURAN SAMPAH DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TAMPAN IRFAN SUTIKNO RAMADHAN, Mukhlis R, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DARIPADA REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS IA Fijai Sanjaya, Erdianto Erdianto, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

MODEL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DENGAN MENGOPTIMALKAN FUNGSI BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN KAMPAR Fuad Ikmal, Davit Rahmadan, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU) M Gilang Pratama, Firdaus Firdaus, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

LEGALISASI KEBIJAKAN ABORSI DIATAS 40 HARI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN Ananda Putri Rihenda, Erdiansyah Erdiansyah, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

PENGARUH JABATAN TERHADAP PERLAKUAN PENANGANAN KASUS PIDANA Dwi Anggun Pratiwi, Erdianto Erdianto, Ferawati Ferawati

PDF 1-14

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN REHABILITASI TERHADAP ARTIS KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Ahmad Zuhri, Erdianto Erdianto, Ferawati Ferawati

PDF 1-14

PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Wifra Hadhratin, Erdianto Erdianto, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-11

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN MINUMAN OPLOSAN BERALKOHOL GOLONGAN C OLEH REMAJA DAN ANCAMAN HUKUM BAGI PENJUAL TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU Kevin Pardede, Mukhlis R, Tengku Arif Hidayat

PDF 1-15

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENYEBARKAN STIKER YANG BERMUATAN PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI PESAN INSTAN WHATSAPP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Frengki Sanjaya, Evi Deliana, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PEMERIKSAAN ALAT BUKTI DALAM PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-IV/2014 DIPERSIDANGAN PRAPERADILAN DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PRAPERADILAN Desliza Amalia Wibowo, Davit Rahmadan, Syaifullah Yophi

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP OKNUM APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Regita Triana Aulia, Mukhlis R, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

Tinjauan Yuridis Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terkait Pemberian Bantuan Hukum Dengan Cuma-Cuma Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia Windra Imanuel Ambarita, Mukhlis R, Ledy Diana

PDF 1-15

Pertanggungjawaban Pidana Jasa Pinjaman Online yang Menimbulkan Tindak Pidana terhadap Konsumen Pinjaman Online Syerin Aurellia, Zulfikar Jayakusuma, Sukamarriko Andrikasmi

PDF 1-15

EKSISTENSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Abdul Bagas, Davit Rahmadan, Tengku Arif Hidayat

PDF 1-15

REFORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG BERASAL DARI KALANGAN ATAS Ela Valentina Damanik, Erdianto Erdianto, Syaifullah Yophie Ardiyanto

1-14

ANALISIS YURIDIS KEADAAN YANG MEMBERATKAN TERDAKWA PENGEDAR OBAT ABORSI SECARA ONLINE Andre Suhada Ambarita, Davit Rahmadan, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN HAK PISTOLE BAGI TERPIDANA BUKAN KURUNGAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Zainal Bahri, Erdianto Erdianto, Ledy Diana

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP ANAK KORBAN INCEST DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Sandri Sandri, Mukhlis R, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

DISKRIMINASI DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA PADA TERSANGKA DIKAITKAN DENGAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW Putri Nur Arafah, Emilda Firdaus, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

MODEL PENYELESAIAN PELANGGARAN PENANGKAPAN IKAN MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT MANTULIK HALIMAH NOVITA SARI, Erdianto Erdianto, Erdiansyah Erdiansyah

1-15

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERKAITAN DENGAN UPAYA MENGATASI COVID-19 Alde Karunia Syarvi, Zulfikar Jayakusuma, Davit Rahmadhan

PDF 1-15

PENGATURAN TERHADAP PELAKU PROSTITUSI MENGGUNAKANAPLIKASI MICHAT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Farhan Hevin Pratama, Davit Rahmadan, Sukamarriko Andrikasmi

PDF 1-9

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL MENURUT PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN) Alya Oktari Rahma, Mukhlis R, Sukamarriko Andrikasmi

PDF 1-14

PENERAPAN PERLAKUAN KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PENANGANAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEJAKSAAN (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Riau) Windy Putri Priyatmi, Erdianto Erdianto, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN TERHADAP IDEOLOGI NEGARA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 27 TAHUN 1999 Ikramul Fajri, Erdianto Erdianto, Davit Rahmadhan

PDF 1-15

IMPLEMENTASI SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN TERKAIT MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU) Andreas Leonardo, Erdiansyah Erdiansyah, Sukamarriko Andrikasmi

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KAMPAR Muhammad Adil. MA, Mukhlis R, Sukamarriko Andrikasmi

PDF 1-13

PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PASAMAN BARAT Utari Inaldha, Erdiansyah Erdiansyah, Sukamarriko Andrikasmi

PDF 1-15

PENGGUNAAN DALIL PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) BERDASARKAN PASAL 49 AYAT (1) KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Selly Salsabila, Mukhlis R, Tengku Arif Hidayat

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS TERKAIT DENGAN PEMBERIAN SANKSI PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK Joana Petra Naomi, Erdianto Erdianto, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

PENGARUH VIRALNYA KEJAHATAN DI MEDIA SOSIAL TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA DILIHAT DARI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW Muhammad Fikri, Erdianto Erdianto, Davit Rahmadhan

PDF 1-15

REFORMULASI PENGATURAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENIMBUNAN BAHAN PANGAN PADA SAAT TERJADI KELANGKAAN BARANG Muhammad Fadhil Muzzammil, Davit Rahmadan, Sukamarriko Andrikasmi

PDF 1-15

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Lesti Hardianti, Erdianto Erdianto, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PEMERASAN SEKSUAL ( SEKSTORSI ) DI INDONESIA Wulan Novita Sipayung, Erdianto Erdianto, Syaifullah Yophi

PDF 1-15

PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 127 DIKAITKAN DENGAN PASAL 103 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN2009 TENTANG NARKOTIKA Thika Shalsabillah, Mukhlis R, Sukamarriko Andrikasmi

PDF 1-15

BRUTALISME OKNUM APARAT POLISI PADA MASA KINI DITINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM DAN MORALITAS Helsony Zelson, Davit Rahmadan, Tengku Arif Hidayat

PDF 1-13

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGHAPUSAN PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM SYARAT PENGURANGAN MASA PIDANA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Nicho Samuel Arganatha Rajagukguk, Erdiansyah Erdiansyah, Tengku Arif Hidayat

PDF 1-15

ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS/2018/PN WNS DAN PUTUSAN NOMOR 89/PID.B/LH/2020/PN.BLS) Fitria Fitria, Davit Rahmadan

PDF 1-14

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 373/Pid.Sus/2017/PN.Bnj TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDNA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULANYANG MENDERITA RETARDASI MENTAL BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA Muhammad Rafdi, Syaifullah Yophi, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-13

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMPRODUKSI OBAT BERBAHAYA BAGI MASYARAKAT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Wahyudi Putra, Ferawati Ferawati, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA TERKAIT OVERKAPASITAS DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Nurul Syahvira, Davit Rahmadan, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-14

PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP UNSUR TINDAKAN MENGANCAM DALAM PENERAPAN PASAL 49 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PADA KASUS MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN Rentiani Rentiani, Erdianto Erdianto, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN PENYUAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 10/ Pid Sus-Tpk /2021/PT DKI) Erawati C. Lbn Tobing, Davit Rahmadan, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND OLEH KEPOLISIAN SEKTOR BUKIT KAPUR KOTA DUMAI Warni Susila, Davit Rahmadan, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

Analisis Putusan Hakim Kasasi Terhadap Tindak Pidana Perbankan Pada Bank Riau Kepri Syariah Nadila Nadila, Davit Rahmadan, Sukamarriko Andrikasmi

PDF 1-15

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PEMIDANAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA DI BIDANG PERTAHANAN YANG MELAKUKAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT Naufal Nata Prawira, Mukhlis R, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA TERKAIT OVERKAPASITAS DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Nurul Syahvira, Davit Rahmadan, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-14

FORMULASI SANKSI TINDAKAN TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP TERLARANG DI KAWASAN PESISIR Doni Anggarda Paramitha, Davit Rahmadan, Ferawati Ferawati

PDF 1-14

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA ILMIAH DARI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK Frinaldi Samuel Sirait, Erdiansyah Erdiansyah, Sukamarriko Andrikasmi

PDF 1-15

REFORMULASI SANKSI PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PIDANA Leonardo Sormin, Erdianto Erdianto, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

REKONSEPTUALISASI PENGATURAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA INVESTASI ILEGAL SKEMA PONZI DIKAITKAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Sayladito Sitinjak, Davit Rahmadan, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

PENERAPAN METODE PEMROFILAN KRIMINAL DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MOTIF SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU ATIKAH CAHYA FIRANDRI, Davit Rahmadan, Tengku Arif Hidayat

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS EFEKTIVITAS PT. PEGADAIAN TANJUNG BALAI KARIMUN DALAM MELAKUKAN PENIMBANGAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA Muhammad Alkasah, Davit Rahmadan, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA DUMAI Sri Asma Harahap, Syaifullah Yophi, Tengku Arif Hidayat

PDF 1-15

REFORMULASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MODUS CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA Muhammad Harifki, Davit Rahmadan, Sukamarriko Andrikasmi

PDF 1-15

PENGARUH AMICUS CURIAE TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Ronaldo Stefano, Mukhlis R, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS PEMERASAN SEKSUAL (SEXTORTION) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Rischa Puspita Sari, Davit Rahmadan, Tengku Arif Hidayat

PDF 1-15

PROSES PENYELESAIAN SANKSI POLISI PENJAGA TAHANAN TERHADAP TAHANAN YANG MELARIKAN DIRI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU Donni Saputra, Mukhlis R, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS PENURUNAN SANKSI PIDANA PENJARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Fadia Inayah Putri, Mukhlis R, Tengku A. Hidayat

PDF 1-15

PROSES PENYELESAIAN SANKSI POLISI PENJAGA TAHANAN TERHADAP TAHANAN YANG MELARIKAN DIRI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU Donni Saputra, Mukhlis R, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI DALAM MEMERIKSA JUDEX FACTIE TERHADAP PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 503/PID.SUS/PT PBR) Hervi Alfathira Natasya, Davit Rahmadan, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBAR BERITA PALSU (HOAX) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Apilla Rahma Putri, Mukhlis R, Sukamarriko Andrikasmi

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS PERKARA PUTUSAN NOMOR 82/PID.B/2019/PN PGP, TERKAIT TENTANG TINDAK PIDANA PERZINAHAN Januandri Westerling Panjaitan, Erdiansyah Erdiansyah, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PEMBERTAN SANKSI PIDANA BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM Ari Putra Arsandi, Erdianto Erdianto, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

KEBIJAKAN TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA DI INDONESIA Masdiana Simbolon, Mukhlis R, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

Reformulasi Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Bagi Anak Penyandang Disabilitas Muhammad Al Amien Lubis, Erdianto Erdianto, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS PEMBERATAN SANKSI TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Muhammad Zakhri Andhika, Erdianto Erdianto, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

Hukum Internasional

PENYERANGAN RUSIA TERHADAP UKRAINA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Diana Octavia Situmeang, Maria Maya Lestari, Zulfikar Jayakusuma

PDF 1-15

Analisis Yuridis Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Sampah Plastik Sekali Pakai Terhadap Perlindungan Lingkungan Laut Negara Indonesia Nanda Erlangga Pranata, Maria Maya Lestari, Zulfikar Jayakusuma

PDF 1-15

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENGIRIM ATAS PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN OLEH PEJABAT DIPLOMATIK (STUDI KASUS PERBUDAKAN MODERN TERHADAP IMIGRAN FILIPINA OLEH PEJABAT DIPLOMATIK ARAB SAUDI DI INGGRIS) Juanito Stevanus, Maria Maya Lestari, Evi Deliana

PDF 1-15

KERJASAMA UNITED NATIONS HIGH COMMISSION FOR REFUGEES (UNHCR) DAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI MASALAH PENGUNGSI DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2021 Dika Nofira Hardiyanti, Evi Deliana, Ferawati Ferawati

PDF 15