• Home
• About
• Login
• Register
• Search
• Current
• Archives

Home > Archives > Vol 10, No 2 (2023)

Table of Contents

Hukum Perdata

KAJIAN TENTANG PERUBAHAN HARGA DALAM TRANSAKSI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) PADA ONLINESHOP SHOPEE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Putri Damayanti, Zulfikar Jayakusuma, Rahmad Hendra

PDF 1-15

MODEL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PINJAMAN MODAL MELALUI APLIKASI OLEH PT AMARTHA MIKRO FINTECH Sukma Putri Dertiyana, Maryati Bachtiar, Meriza Elpha Darnia

PDF 1-15

PENYELESAIAN SENGKETA PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA DUMAI Rivanka Gradian Baldi, Maryati Bachtiar, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

KEABSAHAN HAK JAMINAN ATAS RUMAH PADA PERJANJIAN KREDIT YANG DIKUASAI OLEH SUAMI TANPA PERSETUJUAN ISTRI Lucy Ayuditya Indah Utama, Firdaus Firdaus, Setia Putra

PDF 1-15

TINJAUAN HUKUM WANPRESTASI OLEH NASABAH PERJANJIAN KREDIT KUPEDES PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT SUDIRMAN PEKANBARU Muhammad Nadhif Syauqi Abrar, Hayatul Ismi, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 523 K/Pdt.Sus-BPSK/2020) Tiara Aoura Sari, Maryati Bachtiar, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

MODEL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PINJAMAN MODAL MELALUI APLIKASI OLEH PT AMARTHA MIKRO FINTECH Sukma Putri Dertiyana, Maryati Bachtiar, Meriza Elpha Darnia

PDF 1-15

KEPATUHAN PARA PIHAK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE SESUAI DENGAN ISI PERJANJIAN (STUDI PERDATA PERJANJIAN JEMBATAN SELAT RENGIT DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI) Firmansyah Firmansyah, Firdaus Firdaus, Setia Putra

PDF 1-15

Analisa Hukum Akibat Pencabutan Kekuasaan Orang Tua menurut Hukum Perdata Hadri Jasman Hutasoit, Firdaus Firdaus, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP STANDAR MUTU ALAT UKUR TIMBANGAN PEDAGANG DI PASAR BAWAH BUKITTINGGI Diva Aurellia, Rika Lestari, Meriza Elpha Darnia

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KEPERAWATAN DI MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) PADA MASA COVID-19 TERHADAP UPAH LEMBUR YANG DIKONVERSIKAN HARI LIBUR DI RUMAH SAKIT DAERAH MADANI PEKANBARU Febiola Utami Putri, Rika Lestari, Setia Putra

PDF 1-15

PELAKSANAAN PERJANJIAN OLEH PT. SANLING SAWIT SEJAHTERA PADA DESA RIMPIAN KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU Anggun Pratiwi, Mardalena Hanifah, Setia Putra

PDF 1-13

Penerapan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) Terhadap Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A. Geremy Joy N, Mardalena Hanifah, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PENYEWA DENGAN CV CAHAYA RENTAL MOBIL DI KOTA PEKANBARU Dayang Putri Ayu, Maryati Bachtiar, Rahmad Hendra

PDF 1-15

Penyelesaian Cerai Gugat Secara Verstek Pada Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Sak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Rahmi Febriani, Mardalena Hanifah, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI LAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 00471 PADA PTOYEK JALAN TOL PEKANBARU-PANGKALAN Meltiani Br. Pardede, Maryati Bachtiar, Rahmad Hendra

PDF 1-15

PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN DI KOPERASI UNIT DESA (KUD) SUMBER REZEKI DESA BUKIT AGUNG KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK Mia Safitri, Mardalena Hanifah, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA WEDDING ORGANIZER DAN PENGGUNA JASA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA MELAKA WEDDING DI PEKANBARU) Oryza Nurul Herliza, Firdaus Firdaus, Setia Putra

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH BERDASARKAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus di Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis) M. Shihab Rozi, Hayatul Ismi, Rahmad Hendra

PDF 1-15

PENYELESAIAN KREDIT MACET TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI PT. BANKTABUNGAN NEGARA CABANG PEKANBARU PADA MASA COVID-19 Shelby Susandari, Mardalena Hanifah, Setia Putra

PDF 1-14

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MENGHALANGI OJEK ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH BECAK MOTOR DI PEKANBARU Asri Indri Rahmadani, Firdaus Firdaus, Setia Putra

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK KEBUTUHAN MEDIS Muhammad Arif, Emilda Firdaus, Zainul Akmal

PDF 1-15

PENGELOLAAN HUTAN RIMBO TUJUH DANAU OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR Annisya Milenia Ramadhani, Hayatul Ismi, Evi Deliana

PDF 1-15

Hukum Tata Negara

POLITIK HUKUM PENENTUAN TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI SYARAT MENJADI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM Muhammad Rafi Akbar, Emilda Firdaus, Zulwisman Zulwisman

PDF 1-15

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERSPEKTIF ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Apri Wulandari Panjaitan, Mexsasai Indra, Zulwisman Zulwisman

PDF 1-15

KETAATAN PEMERINTAH DAERAH BERSAMA DPRD DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Silfania Nigellia, Dodi Haryono, Junaidi Junaidi

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK BAGI PASIEN BPJS KESEHATAN DI RSUD DR. RM PRATOMO KOTA BAGNSIAPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR Pegi Melati Br. Sembiring, Dessy Artina, Ledy Diana

PDF 1-15

GAGASAN PENGISIAN JABATAN PENJABAT KEPALA DAERAH DIKAITKAN DENGAN ASAS AKUNTABILITAS DI INDONESIA Hafifatul Nesya, Dessy Artina, Muhammad A. Rauf

PDF 1-15

PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU DALAM PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/M- DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN,PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Siti Hartinah, Mexsasai Indra, Ledy Diana

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PENATAAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL DI SEMPADAN SUNGAI SIAK Binsar Bersahabat Hutasoit, Emilda Firdaus, Dodi Haryono

PDF 1-15

PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENGAWASAN PEREDARAN OBAT BERLOGO BIRU DI LUAR SARANA FARMASI DI KOTA PEKANBARU Refika Wahyuni, Gusliana HB, Muhammad A. Rauf

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PASAL 183 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUPDAN KEHUTANAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAANPERHUTANAN SOSIAL DI DESA PULAU PADANG KABUPATENKUANTAN SINGINGI Tri Asih Sukma Sari, Mexsasai Indra, Evi Deliana HZ

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKANBARU Mahani Mahani, Dessy Artina, Zainul Akmal

PDF 1-14

PENGATURAN PEMENUHAN HAK PILIH AKTIF PENYANDANG TUNA NETRA DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM YANG BERLANDASKAN ASAS KERAHASIAAN Farhans Darenra, Emilda Firdaus, Junaidi Junaidi

PDF 1-15

PERAN KEPALA DESA DALAM MENGEMBANGKAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA MERANTI BUNTING KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Neirista Aisyani, Dessy Artina, Evi Deliana

PDF 1-13

POLITIK HUKUM DALAM PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Anggi Jukrianto, Dodi Haryono, Dessy Artina

PDF 1-15

IMPEACHMENT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIL PADA MASA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Harry Surya Putra, Dodi Haryono, Zainul Akmal

PDF 1-15

URGENSI PELAKSANAAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1975 DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA Arief Fuady, Evi Deliana, Junaidi Junaidi

PDF 1-15

SISTEM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF PASAL 1 AYAT 2 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Wahyu Utama, Dessy Artina, Junaidi Junaidi

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 109/PDT.SUS-PARPOL/2022/PNPBR TENTANG GUGATAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DAERAH DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI RIAU Salsabila Firdaus, Dessy Artina, Zainul Akmal

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 48/M-DAG/PER/7/2015 PASAL 2 AYAT (2)TERKAIT IMPOR BARANG BEKAS DI TEMBILAHAN Muhammad Iqbal, Dessy Artina, Muhammad A. Rauf

PDF 1-15

HUBUNGAN KERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DENGAN DAERAH YANG DIWAKILI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Habby Ramadhan, Dessy Artina, Ledy Diana

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN Agung Pribadi Azhari, Mexsasai Indra, Ledy Diana

PDF 1-15

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Jessy Rhoudatul Aulia, Emilda Firdaus, Ledy Diana

PDF 1-14

KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA LEMBAGA PEMERINTAHAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA (Studi: Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) M. Farhan Rynaldi, Emilda Firdaus, Zainul Akmal

PDF 1-15

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Jessy Rhoudatul Aulia, Emilda Firdaus, Ledy Diana

PDF 1-14

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH Ilham Dwi Mirza, Emilda Firdaus, Zulwisman Zulwisman

PDF 1-15

GAGASAN OPTIMALISASI KONSEP OTONOMI DAERAH SELUAS- LUASNYA DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA M. Ar Huzaifi Samani, Mexsasai Indra, Zulwisman Zulwisman

PDF 1-14

PENERAPAN APLIKASI E-COURT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) PEKANBARU DITINJAU DARI ASPEK PELAYANAN PUBLIK Bayu Alif Altarikh, Gusliana HB, Zulwisman Zulwisman

PDF 1-15

Hukum Pidana

GAGASAN PEMIDANAAN TERHADAP PEKERJAAN TUKANG GIGI DALAM TINDAK PIDANA MALPRAKTIK DI INDONESIA DITINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN Denia Nabilah Orienza, Evi Deliana, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PRIVASI PADA FITUR TEMAN DEKAT DI INSTAGRAM BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA PEKANBARU Melati Sukma Dewi, Erdianto Erdianto, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGLI IURAN SAMPAH DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TAMPAN IRFAN SUTIKNO RAMADHAN, Mukhlis R, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DARIPADA REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS IA Fijai Sanjaya, Erdianto Erdianto, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

MODEL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DENGAN MENGOPTIMALKAN FUNGSI BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN KAMPAR Fuad Ikmal, Davit Rahmadan, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU) M Gilang Pratama, Firdaus Firdaus, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

LEGALISASI KEBIJAKAN ABORSI DIATAS 40 HARI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN Ananda Putri Rihenda, Erdiansyah Erdiansyah, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

PENGARUH JABATAN TERHADAP PERLAKUAN PENANGANAN KASUS PIDANA Dwi Anggun Pratiwi, Erdianto Erdianto, Ferawati Ferawati

PDF 1-14

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN REHABILITASI TERHADAP ARTIS KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Ahmad Zuhri, Erdianto Erdianto, Ferawati Ferawati

PDF 1-14

PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Wifra Hadhratin, Erdianto Erdianto, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-11

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN MINUMAN OPLOSAN BERALKOHOL GOLONGAN C OLEH REMAJA DAN ANCAMAN HUKUM BAGI PENJUAL TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU Kevin Pardede, Mukhlis R, Tengku Arif Hidayat

PDF 1-15

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENYEBARKAN STIKER YANG BERMUATAN PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI PESAN INSTAN WHATSAPP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Frengki Sanjaya, Evi Deliana, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PEMERIKSAAN ALAT BUKTI DALAM PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-IV/2014 DIPERSIDANGAN PRAPERADILAN DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PRAPERADILAN Desliza Amalia Wibowo, Davit Rahmadan, Syaifullah Yophi

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP OKNUM APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Regita Triana Aulia, Mukhlis R, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

Tinjauan Yuridis Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terkait Pemberian Bantuan Hukum Dengan Cuma-Cuma Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia Windra Imanuel Ambarita, Mukhlis R, Ledy Diana

PDF 1-15

Pertanggungjawaban Pidana Jasa Pinjaman Online yang Menimbulkan Tindak Pidana terhadap Konsumen Pinjaman Online Syerin Aurellia, Zulfikar Jayakusuma, Sukamarriko Andrikasmi

PDF 1-15

EKSISTENSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Abdul Bagas, Davit Rahmadan, Tengku Arif Hidayat

PDF 1-15

REFORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG BERASAL DARI KALANGAN ATAS Ela Valentina Damanik, Erdianto Erdianto, Syaifullah Yophie Ardiyanto

1-14

ANALISIS YURIDIS KEADAAN YANG MEMBERATKAN TERDAKWA PENGEDAR OBAT ABORSI SECARA ONLINE Andre Suhada Ambarita, Davit Rahmadan, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN HAK PISTOLE BAGI TERPIDANA BUKAN KURUNGAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Zainal Bahri, Erdianto Erdianto, Ledy Diana

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP ANAK KORBAN INCEST DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Sandri Sandri, Mukhlis R, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

DISKRIMINASI DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA PADA TERSANGKA DIKAITKAN DENGAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW Putri Nur Arafah, Emilda Firdaus, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

MODEL PENYELESAIAN PELANGGARAN PENANGKAPAN IKAN MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT MANTULIK HALIMAH NOVITA SARI, Erdianto Erdianto, Erdiansyah Erdiansyah

1-15

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERKAITAN DENGAN UPAYA MENGATASI COVID-19 Alde Karunia Syarvi, Zulfikar Jayakusuma, Davit Rahmadhan

PDF 1-15

PENGATURAN TERHADAP PELAKU PROSTITUSI MENGGUNAKANAPLIKASI MICHAT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Farhan Hevin Pratama, Davit Rahmadan, Sukamarriko Andrikasmi

PDF 1-9

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL MENURUT PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN) Alya Oktari Rahma, Mukhlis R, Sukamarriko Andrikasmi

PDF 1-14

PENERAPAN PERLAKUAN KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PENANGANAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEJAKSAAN (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Riau) Windy Putri Priyatmi, Erdianto Erdianto, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN TERHADAP IDEOLOGI NEGARA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 27 TAHUN 1999 Ikramul Fajri, Erdianto Erdianto, Davit Rahmadhan

PDF 1-15

IMPLEMENTASI SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN TERKAIT MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU) Andreas Leonardo, Erdiansyah Erdiansyah, Sukamarriko Andrikasmi

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KAMPAR Muhammad Adil. MA, Mukhlis R, Sukamarriko Andrikasmi

PDF 1-13

PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PASAMAN BARAT Utari Inaldha, Erdiansyah Erdiansyah, Sukamarriko Andrikasmi

PDF 1-15

PENGGUNAAN DALIL PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) BERDASARKAN PASAL 49 AYAT (1) KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Selly Salsabila, Mukhlis R, Tengku Arif Hidayat

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS TERKAIT DENGAN PEMBERIAN SANKSI PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK Joana Petra Naomi, Erdianto Erdianto, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

Hukum Internasional

PENYERANGAN RUSIA TERHADAP UKRAINA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Diana Octavia Situmeang, Maria Maya Lestari, Zulfikar Jayakusuma

PDF 1-15

Analisis Yuridis Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Sampah Plastik Sekali Pakai Terhadap Perlindungan Lingkungan Laut Negara Indonesia Nanda Erlangga Pranata, Maria Maya Lestari, Zulfikar Jayakusuma

PDF 1-15

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENGIRIM ATAS PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN OLEH PEJABAT DIPLOMATIK (STUDI KASUS PERBUDAKAN MODERN TERHADAP IMIGRAN FILIPINA OLEH PEJABAT DIPLOMATIK ARAB SAUDI DI INGGRIS) Juanito Stevanus, Maria Maya Lestari, Evi Deliana

PDF 1-15

KERJASAMA UNITED NATIONS HIGH COMMISSION FOR REFUGEES (UNHCR) DAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI MASALAH PENGUNGSI DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2021 Dika Nofira Hardiyanti, Evi Deliana, Ferawati Ferawati

PDF 15