Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
type: channel
description: Jurnal online mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau berisikan artikel ilmiah dari skripsi dan atau sebagian dari skripsi mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang merupakan kewajiban mahasiswa menggunggah karya ilmiah sebagai syarat ujian sarjana. Kewajiban unggah tersebut tertuang dalam Peraturan Rektor No. 415/UN19/AK/2012 tentang Pedoman Penerbitan Karya Ilmiah Sebagai Persyaratan Kelulusan Mahasiswa Strata Satu (S1) Universitas Riau.
publisher: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
language: en-US
publication name: Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
issn: 2355-6919
items: DAMPAK KERJA SAMA INDONESIA DAN UNI EMIRAT ARAB MELALUI SHAREHOLDER AGREEMENT (SHA) DALAM MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN BELAWAN PERIODE I
items: PASAR KOPI INDIA DAN PENINGKATAN EKSPOR KOPI INDONESIA TAHUN 2018-2022
items: PERAN UNITED NATIONS ENVIRONMENTS PROGRAMME (UNEP) DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DI INDONESIA TAHUN 2023-2024.
items: UPAYA INDONESIA MENINGKATKAN EKSPOR KOPI KE MALAYSIA 2018-2021
items: IMPLEMENTASI PUTUSAN DISPUTE SETTLEMENT BODY (DSB) WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) OLEH AUSTRALIA TERHADAP SENGKETA PRODUK KERTAS FOTOKOPI A4 ASAL INDONESIA
items: ANALISIS DAMPAK EMBARGO MINYAK BUMI RUSIA OLEH UNI EROPA PASCA INVASI KE UKRAINA TAHUN 2022-2024
items: PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM KASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI MALAYSIA
items: UPAYA PEMERINTAH KAMBOJA DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN MANUSIA DI KAMBOJA TAHUN 2022-2023
items: DAMPAK TUNTUTAN COMFORT WOMEN TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK JEPANG – KOREA SELATAN
items: UPAYA UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN AFGHANISTAN (UNAMA) DALAM MEMPERJUANGKAN HAK PEREMPUAN DI AFGHANISTAN TAHUN 2021-2023
items: STRATEGI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN MARITIM MELALUI CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY (CTI-CFF)
items: DEFENSE OFFSETS DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN PESAWAT TEMPUR KF-21 BORAMAE TAHAP II INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN
items: KAMPANYE BLACK LIVES MATTER GLOBAL NETWORK FOUNDATION (BLMGNF) DALAM MENGATASI DISKRIMINASI RASISME DI KANADA 2020-2022
items: PERAN UNITED NATIONS WOMEN (UN WOMEN) DALAM MENGATASI GENDER-BASED VIOLENCE (GBV) DI INDIA: STUDI KASUS PEREMPUAN KASTA DALIT TAHUN 2020-2021
items: UPAYA KANTOR IMIGRASI I KOTA PEKANBARU DALAM MENANGANI IMIGRAN ILLEGAL ASAL BANGLADESH DI PULAU RUPAT
items: KERJA SAMA PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE JEPANG MELALUI PROGRAM VISA SPECIFIED SKILLED WORKER (SSW)
items: KEBIJAKAN INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA MELALUI SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL (SPSK) DI ARAB SAUDI TAHUN 2018-2023
items: PERAN WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) DALAM MENANGANI KRISIS PANGAN DI SUDAN TAHUN 2019 – 2022
items: PERAN PT COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS DALAM MENGURANGI SAMPAH PLASTIK DI INDONESIA MELALUI THIS IS FORWARD
items: STRATEGI ALIANSI QUADRILATERAL SECURITY DIALOGUE (QUAD) DALAM MENANGGAPI ESKALASI KONFLIK LAUT CHINA SELATAN (TAHUN 2020-2024)
items: KERJASAMA UNI EROPA DENGAN ARMENIA UNTUK MEWUJUDKAN PERDAMAIAN PASCA PERANG KARABAKH KEDUA
items: KERJASAMA KEAMANAN MOLDOVA DENGAN UNI EROPA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN RUSIA
items: PERAN WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) DALAM MENANGANI KRISIS PANGAN DI SUDAN SELATAN 2022-2023
items: RESPONS FILIPINA TERHADAP PEMBANGUNAN PULAU BUATAN TIONGKOK DI WILAYAH LAUT TIONGKOK SELATAN (2022-2024)
items: PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM MENGUPAYAKAN HAK PEKERJA PADA INDUSTRI GARMEN DI VIETNAM
items: FLUKTUASI EKPOR NONMIGAS INDONESIA PASCA KERJA SAMA INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT TAHUN 2021-2023
items: KERJASAMA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM KEAMANAN SIBER
items: HUBUNGAN PERDAGANGAN INDONESIA DAN THAILAND (STUDI KASUS IMPOR BERAS INDONESIA DARI THAILAND TAHUN 2020-2023)
items: KERJA SAMA INDONESIA DAN SPACEX DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KEANTARIKSAAN
items: KONTRIBUSI ASIAN PULP AND PAPER MENGURANGI DEFORESTASI DALAM RANGKA MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENTS GOALS 13 DAN 15 DI INDONESIA
items: ANALISA DISKRIMINASI RASIAL PADA INDUSTRI SEPAK BOLA INGGRIS
items: PERAN UNITED NATIONS WOMEN (UN WOMEN) DALAM MERESPONS KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI AFRIKA SELATAN
items: UPAYA FOUR PAWS INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN HEWAN DI JALUR GAZA, PALESTINA
items: IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK DI INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMIC
items: EVALUASI SATU DEKADE STATUS KOTA BANDUNG SEBAGAI CREATIVE CITIES NETWORK
items: KEPENTINGAN KANADA DALAM PEMBEBASAN AKTIVIS PEREMPUAN SAUDI, SAMAR BADAWI
items: KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT MEMBANTU UKRAINA DALAM KONFLIKNYA DENGAN RUSIA PADA TAHUN 2022-2023
items: KEPENTINGAN EKONOMI DAN POLITIK ARAB SAUDI MENGAKUISISI NEWCASTLE UNITED FC MELALUI PUBLIC INVESTMENT FUND (PIF) PADA TAHUN 2021
items: PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM MENGATASI MASALAH PEKERJA ANAK DI INDIA TAHUN 2020-2022
items: EKSPOR BRIKET ARANG TEMPURUNG KELAPA INDONESIA KE KOREA SELATAN TAHUN 2019-2020 (Studi Kasus: PT. Tom Cococha Indonesia di Jawa Barat)
items: MOTIVASI INDONESIA MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN TIONGKOK DALAM KONSERVASI PANDA RAKSASA (GIANT PANDA)
items: IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 PASAL 30 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DALAM KERANGKA TURNKEY PROJECT TIONGKOK DI PROVINSI RIAU
items: SENGKETA DAGANG TIONGKOK-AUSTRALIA PADA PRODUK BARLEY DI WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) PADA TAHUN 2020-2023
items: UPAYA UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI MASALAH PENGUNGSI ROHINGYA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2020-2023
items: STRATEGI HEDGING TIONGKOK MERESPON STRATEGI INDO-PASIFIK AMERIKA SERIKAT TAHUN 2016-2024
items: FLUKTUASI VOLUME IMPOR KURMA INDONESIA DARI ARAB SAUDI TAHUN 2019-2023
items: UPAYA OPTIMALISASI EKSPOR BUAH MANGGIS INDONESIA KE TIONGKOK MELALUI ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) TAHUN 2021
items: PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSIAN AKIBAT PERUBAHAN IKLIM DI PAKISTAN TAHUN 2022-2023
items: EFEKTIVITAS KERJA SAMA ASEAN DALAM MENGANTISIPASI TINDAK TERORISME
items: STRATEGI EKSPOR PRODUK OLAHAN KELAPA BULAT PT SAMBU GROUP KE MALAYSIA
items: PERAN END CHILD PROSTITUTION, CHILD PORNOGRAPHY & TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES (ECPAT) INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PELECEHAN SEKSUAL DIGITAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA
items: DAMPAK NEGATIF KEBIJAKAN HUKUM TRANSAKSI SIPIL UNI EMIRAT ARAB (UEA) TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)
items: PERAN TURKIYE SEBAGAI MEDIATOR TERHADAP KONFLIK RUSIA-UKRAINA TAHUN 2022
items: PERAN END CHILD PORNOGRAPHY AND TRAFFICKING (ECPAT) DALAM MENGATASI TINDAKAN EKSPLOITASI KOMERSIAL PADA ANAK (ESKA) DI SEKTOR PARIWISATA THAILAND
items: ANALISIS KUNJUNGAN KERJA DPRD RIAU KE AMERIKA SERIKAT DALAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
items: DAMPAK COVID-19 TERHADAP RANTAI PASOK PERUSAHAAN APPLE INC DI TIONGKOK TAHUN 2019-2023
items: KEPENTINGAN SINGAPURA BERINVESTASI DI SEKTOR PARIWISATA PULAU BINTAN
items: PERAN UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA) DALAM ADVOKASI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN DI INDONESIA (2018-2023)
items: IMPLEMENTASI EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY (EPR) DI PT. UNILEVER INDONESIA TAHUN 2022-2023
items: PROGRAM BLUE HEART CAMPAIGN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) DI MEKSIKO TAHUN 2020-2021
items: IMPLIKASI KLAIM TERITORIAL TURKI DAN LIBYA MELALUI MoU DELIMITASI MARITIM DI LAUT MEDITERANIA TIMUR
items: UPAYA ASEAN REGIONAL FORUM DALAM MENGHADAPI SENGKETA LAUT CINA SELATAN TAHUN 2021-2023
items: PERAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN KEMANUSIAAN PADA KONFLIK ROHINGYA DI MYANMAR
items: IMPLEMENTASI EKONOMI SIRKULAR OLEH SIAM CEMENT GROUP (SCG) DI INDONESIA TAHUN 2022-2024
items: IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTARA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN DALAM JOINT WORKING GROUP ON HEALTH PASCA PANDEMI COVID-19
items: IMPLEMENTASI PROGRAM ECONOMIC EMPOWERMENT OF WOMEN THROUGH CLIMATE-SMART AGRICULTURE OLEH UN WOMEN DALAM MENGATASI KRISIS EKONOMI DI KENYA
items: STRATEGI BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA (BPODT) DALAM MENARIK INVESTASI ASING DI KAWASAN DANAU TOBA
items: PERAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM PENANGGULANGAN KORBAN KONFLIK BERSENJATA PADA MASA INVASI RUSIA-UKRAINA
items: REVITALISASI PROGRAM NUSA TENGGARA ASSOCIATION (NTA) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SIKKA, NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020-2024
items: STRATEGI INDONESIA MENINGKATKAN EKSPOR BIJI KAKAO KE CHINA TAHUN 2018-2022

DAMPAK KERJA SAMA INDONESIA DAN UNI EMIRAT ARAB MELALUI SHAREHOLDER AGREEMENT (SHA) DALAM MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN BELAWAN PERIODE I
type: item
description: As an archipelagic country with a geostrategic position along global trade routes, Indonesia considers ports as vital infrastructure in supporting export and import activities. However, Belawan Port, one of the main ports in North Sumatra, continues to face various challenges, particularly in terms of infrastructure limitations and operational inefficiencies. This study aims to analyze the impact of the bilateral cooperation between Indonesia and the United Arab Emirates through the Shareholder Agreement (SHA) scheme on the improvement of Belawan Port infrastructure during Phase I. Employing a descriptive-qualitative approach, data were collected through literature review, official document analysis, and strategic policy evaluation. The findings indicate that the implementation of the SHA involving PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), the Indonesia Investment Authority (INA), and Dubai Port World (DP World) has accelerated port modernization, enhanced the attractiveness of foreign direct investment (FDI), and improved national logistics efficiency. Beyond economic dimensions, the cooperation also emphasizes sustainable development principles by integrating environmental considerations into both the planning and operational stages of the port. This cooperation model represents a strategic, adaptive, and visionary cross-border partnership that can serve as a reference for the development of maritime infrastructure based on international collaboration. Keywords: Shareholder Agreement, Port Infrastructure, Belawan Port, Foreign Investment, Sustainable Development.
creator: Muhammad Umar Hasyim
creator: Umi Oktyari Retnaningsih
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-04
publication date: 2025-07-04
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 13

PASAR KOPI INDIA DAN PENINGKATAN EKSPOR KOPI INDONESIA TAHUN 2018-2022
type: item
description: Coffee is one of Indonesia's leading plantation commodities with high economic value and plays a significant role in the international trade sector. India, as one of the export destination countries, has shown a significant increase in demand for Indonesian coffee. In 2018, Indonesia’s coffee exports to India reached only 2,237 tons, but experienced a sharp increase to 43,651 tons by 2022. This reflects a competitive trade dynamic and highlights the importance of analyzing Indonesia's export competitiveness. This study employs a qualitative method using secondary data obtained from trade reports, academic journals, as well as publications from the government and the Central Bureau of Statistics (BPS). The research adopts a liberalism perspective and the theory of comparative advantage. The increase in Indonesian coffee exports to India is influenced by several factors, including rising Indian demand for premium and specialty coffee, supportive tariff and non-tariff policies, Indonesian coffee competitiveness, coffee production, coffee marketing strategy and trade agreements between the two countries that facilitate market access. Keywords: Coffee Export, Indonesia–India, International Trade
creator: Maharani '
creator: Irwan Iskandar
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-07
publication date: 2025-07-07
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PERAN UNITED NATIONS ENVIRONMENTS PROGRAMME (UNEP) DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DI INDONESIA TAHUN 2023-2024.
type: item
description: This study aims to examine and analyze the role of the United Nations Environment Programme (UNEP) in supporting the implementation of the Just Energy Transition Partnership (JETP) as part of Indonesia's transition towards a green economy during the 2023–2024 period. The research focuses on UNEP's involvement in international cooperation supporting energy sector reform and the integration of just transition principles in Indonesia. This paper employs a descriptive qualitative approach using a literature study method involving the review of books, journals, official reports, scientific articles, and relevant international institution websites. The perspective used is liberalism at the group level of analysis, with cooperation theory serving as the main conceptual framework. The study finds that UNEP acts as an international catalyst in strengthening Indonesia's energy transition strategy through the implementation of the JETP. This role includes providing technical support in policy formulation, facilitating access to international funding, and enhancing national institutional capacity. However, various challenges such as policy overlap, fossil fuel dominance, and limited public participation remain major obstacles. Policy harmonization among institutions, accelerated disbursement of green funding, and enhanced civil society engagement are necessary to ensure the energy transition genuinely supports the achievement of an inclusive and sustainable green economy. Keywords: Green Economy, United Nations Environment Programme (UNEP), Sustainable Development
creator: Ridho Maulana Asril
creator: Mohammad Saeri
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-11
publication date: 2025-07-11
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 13

UPAYA INDONESIA MENINGKATKAN EKSPOR KOPI KE MALAYSIA 2018-2021
type: item
description: This study aims to analyze the efforts undertaken by Indonesia to increase coffee exports to Malaysia during the period from 2018 to 2021. Malaysia is one of the main export destinations for Indonesian coffee in the Southeast Asian region, with a growing trend in coffee consumption, particularly among the younger generation and players in the beverage industry. In this context, Indonesia faces challenges such as competition from other coffee-producing countries like Vietnam and Brazil, as well as increasing demands regarding quality, certification, and complex market preferences. This research employs a descriptive qualitative approach using international political economy theory from a liberalism perspective and the theory of comparative advantage as analytical frameworks. Data were collected through literature review and documentation from secondary sources such as official reports, statistical data, and academic literature. The results of the study show that the Indonesian government's strategy to boost coffee exports to Malaysia includes improving product quality, promoting through international exhibitions and coffee festivals, leveraging the ASEAN free trade agreement (ATIGA), strengthening economic diplomacy, and digitalizing marketing efforts. In addition, support for farmers and MSMEs through training, quality standardization, and the strengthening of infrastructure and logistics also plays a role in maintaining the competitiveness of national coffee exports. Keywords: International Trade, Comparative Advantage, Economic Diplomacy.
creator: Lintang Pramudita
creator: Indra Pahlawan
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-15
publication date: 2025-07-15
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

IMPLEMENTASI PUTUSAN DISPUTE SETTLEMENT BODY (DSB) WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) OLEH AUSTRALIA TERHADAP SENGKETA PRODUK KERTAS FOTOKOPI A4 ASAL INDONESIA
type: item
description: The dispute concerning dumping allegations made by Australia against A4 copy paper products originating from Indonesia arose when the Australian Anti- Dumping Commission (ADC) imposed high anti-dumping duties on three Indonesian paper companies. Consequently, Indonesia filed a complaint against Australia through the World Trade Organization (WTO) dispute settlement mechanism. This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through literature reviews, official documents from the World Trade Organization (WTO), as well as government publications from both countries. The research is framed using the theoretical perspective of liberalism, theories of international dispute resolution, and the nation-state level of analysis. The findings indicate that Australia has implemented the decision of the WTO Dispute Settlement Body (DSB) by revoking anti-dumping duties on two out of three Indonesian paper exporters in 2020. This measure was taken after a lengthy litigation process in which the WTO panel ruled that Australia had violated provisions under the Anti-Dumping Agreement. Keywords: World Trade Organization, Dispute Settlement Body, Anti-Dumping Commission, Anti-Dumping Duties, Anti-Dumping Agreement.
creator: Arifa Rahma Dilla
creator: Indra Pahlawan
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-15
publication date: 2025-07-15
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

ANALISIS DAMPAK EMBARGO MINYAK BUMI RUSIA OLEH UNI EROPA PASCA INVASI KE UKRAINA TAHUN 2022-2024
type: item
description: This study focuses on the impact of the European Union's oil embargo against Russia following its invasion of Ukraine between 2022 and 2024. The embargo was part of a broader strategy of international economic sanctions, employed as a diplomatic tool to pressure Russia into ceasing its military aggression in Ukraine. As a collective of European nations that had been major importers of Russian crude oil, the European Union held a significant share of Russia’s oil export market. Consequently, the embargo exerted considerable economic pressure on the Russian economy. The research employs a qualitative descriptive method, relying on data collected through literature reviews encompassing books, academic journals, websites, and relevant official documents. This study is grounded in the theoretical framework of international political economy, with particular reference to economic sanctions theory and the nation-state level of analysis. The findings indicate that the EU’s oil embargo succeeded in economically pressuring Russia, as evidenced by a decline in its oil export revenues. However, Russia demonstrated a notable capacity for economic adaptation in response to these sanctions. The embargo also had repercussions for the European Union itself. Ultimately, the oil embargo served as a critical instrument in the West’s response to the Ukraine invasion—producing tangible economic effects, yet falling short of altering Russia's strategic decisions regarding its military actions. Keywords: Impact, Embargo, Sanctions, Economy, Crude Oil, Invasion
creator: Mhd Dhabit Thussadri
creator: Tuah Kalti Takwa
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-15
publication date: 2025-07-15
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM KASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI MALAYSIA
type: item
description: The humanitarian crisis affecting the Rohingya ethnic group since 2017 has triggered a massive exodus to Southeast Asian countries, including Malaysia. Although Malaysia is not a party to the 1951 Refugee Convention or its 1967 Protocol, it remains a major destination due to geographic proximity, cultural affinity, and economic factors. Malaysia's non-accession to the international refugee legal regime raises a key question: to what extent is the principle of non-refoulement implemented in practice, and how does Malaysia weigh this principle when responding to the arrival of Rohingya refugees? This research aims to explore these issues by examining the country’s policy dynamics between 2017 and 2022. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through literature review from various primary and secondary sources, including UNHCR reports, official Malaysian government documents, academic literature, and international media coverage. The theoretical framework is based on Guy S. Goodwin-Gill’s absolute state sovereignty approach, which explains how states maintain full control over their borders and migration policies. The findings indicate that Malaysia implements the non-refoulement principle de facto, including through deportation moratoria, cooperation with UNHCR, and limited access to basic services. However, such implementation remains inconsistent and largely dependent on situational administrative policies. In the absence of a clear domestic refugee law and amid limited coordination or burden-sharing at the ASEAN level, protection for Rohingya refugees in Malaysia remains fragile and unsustainable. Keywords: Non-Refoulement, Refugees, Rohingya, Malaysia
creator: Fajdrina Raudatul Jannah
creator: Mohammad Saeri
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-15
publication date: 2025-07-15
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

UPAYA PEMERINTAH KAMBOJA DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN MANUSIA DI KAMBOJA TAHUN 2022-2023
type: item
description: Human trafficking is a complex issue that requires a strategic government response. This phenomenon is even more crucial in Cambodia, which acts as a country of origin, transit and destination. This study analyzes the Cambodian government's concrete steps at the national, bilateral, regional and multilateral scales. The research method is a descriptive qualitative approach based on document analysis. This research uses K.J Holsti's theory of international cooperation. The results of this study show Cambodia's commitment through strengthening the legal framework and ratification of international instruments (UNTOC, ILO, ACTIP) as well as the implications of the TSE Law in the national legal framework. Cambodia makes various domestic and international efforts through bilateral, regional and multilateral cooperation. However, implementation is constrained by capacity gaps, inter-agency coordination and systematic corruption, requiring an integrated and sustainable approach to address the structural problems of combating human trafficking in Cambodia. Keywords: Human Trafficking, Transnational Crime, International Cooperation, National Interest.
creator: Rizky Meliana Siagian
creator: Saiman Pakpahan
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-16
publication date: 2025-07-16
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

DAMPAK TUNTUTAN COMFORT WOMEN TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK JEPANG – KOREA SELATAN
type: item
description: This study aims to analyze the impact of the comfort women issue on diplomatic relations between South Korea and Japan. This research employs a qualitative approach using a case study method and is analyzed through the lens of historical constructivism developed by Duncan Bell, alongside Charles Tilly's theory of social movements. The study focuses on the period from 2015 to 2022, covering the dynamics following the 2015 Comfort Women Agreement. The findings indicate that the collective memory of the comfort women issue plays a critical role in fueling public resistance against Japan, as evidenced by social movements, boycotts of Japanese products, and domestic pressure on the South Korean government to reassess diplomatic and security cooperation. This study concludes that resolving the comfort women issue requires more than a legal-formal approach; it demands an empathetic and symbolic response that addresses the historical and moral dimensions of the problem. Keywords: Comfort Women, The Korean Council, South Korea, Japan, 2015 Agreement, Diplomatic Tensions
creator: Erlin Luz Clarita Br Sitorus
creator: Saiman Pakpahan
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-16
publication date: 2025-07-16
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

UPAYA UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN AFGHANISTAN (UNAMA) DALAM MEMPERJUANGKAN HAK PEREMPUAN DI AFGHANISTAN TAHUN 2021-2023
type: item
description: This study examines the efforts of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) to safeguard women’s rights in Afghanistan from 2021 to 2023, particularly after the Taliban’s return to power, which has curtailed women’s access to education, employment, health care, freedom of movement, and political participation. Employing a qualitative descriptive method that combines library research with an analysis of official UNAMA documents, UN reports, and relevant news sources, the study draws on pluralist perspectives, Clive Archer’s theory of international organizations, and Joshua S. Goldstein’s level‑of‑analysis framework. The findings show that UNAMA has successfully documented, reported, and advocated against abuses of women’s rights, including torture, restrictions on freedom of assembly, and discrimination within the judicial system. Despite advocacy through dialogue with the Taliban, reporting to the UN Security Council, and coordination with international actors for diplomatic pressure and humanitarian assistance, UNAMA faces significant challenges, such as limited enforcement authority and Taliban resistance to international norms. The research underscores the necessity of sustained and consistent international support to ensure the protection of women’s rights in Afghanistan. Keywords: Women's Rights, International Organizations, Pluralism, Taliban, UNAMA
creator: Khairul Insan
creator: Tuah Kalti Takwa
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-16
publication date: 2025-07-16
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

STRATEGI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN MARITIM MELALUI CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY (CTI-CFF)
type: item
description: CTI-CFF is a form of multilateral cooperation that Indonesia utilizes to strengthen maritime security through conservation and sustainable management approaches. This study aims to analyze Indonesia's strategy in improving maritime security through the implementation of CTI-CFF programs. This study employs a descriptive qualitative approach with an institutional neoliberalism theoretical framework. The primary focus is on the role of institutions in creating cooperation mechanisms that foster trust, transparency, and compliance in addressing transnational maritime challenges. The results of this study show that through three main programs, Indonesia has successfully utilized CTI-CFF not only for conservation purposes but also as a strategic instrument in addressing non-traditional maritime security threats. Indonesia's active involvement in this institution strengthens its diplomatic position and reflects its consistency in maintaining collective regional stability. Keywords: CTI-CFF, Indonesia, Maritime Security, Multilateral Cooperation
creator: Fajrianti Wahyuni
creator: Muhammad Saeri
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-16
publication date: 2025-07-16
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

DEFENSE OFFSETS DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN PESAWAT TEMPUR KF-21 BORAMAE TAHAP II INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN
type: item
description: This study examines the implementation of defense offsets in the joint development of the KF-21 Boramae fighter jet between Indonesia and South Korea. Using qualitative methods and theoretical frameworks of international cooperation and defense diplomacy, the research focuses on three aspects: (1) Indonesia’s offset policy under Law No. 16/2012, (2) the dynamics of the KF-21 Phase II project (2012-2023), and (3) the project’s significance for Indonesia’s national interests. Findings reveal that while Indonesia secured 15% industrial participation via direct offsets (technology transfer, human resource training, and component manufacturing), the initial 20% target was unmet due to U.S. technology restrictions under the Defense Technology Security System (DTSS). Rational actor model analysis indicates Indonesia’s commitment to continue the project stems from strategic calculations, including defense industrial capacity building, international reputation enhancement, and reduced reliance on arms imports. The study recommends strengthening legal offset frameworks and diversifying partners to mitigate future geopolitical risks. Keywords: Defense offsets, KF-21 Boramae, technology transfer, defense industry, Indonesia-South Korea cooperation
creator: Gesa Atras Fathurrahman
creator: Muhammad Saeri
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-16
publication date: 2025-07-16
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 13

KAMPANYE BLACK LIVES MATTER GLOBAL NETWORK FOUNDATION (BLMGNF) DALAM MENGATASI DISKRIMINASI RASISME DI KANADA 2020-2022
type: item
description: Black Lives Matter Global Network Foundation is an organization that calls for the rejection of violence against black people and was formed based on the movement of the same name, namely Black Lives Matter. In 2020, this movement became global after the death of George Floyd at the hands of a police officer. In 2014, Canada became the first country outside the United States to sympathize with this event and also called for Black Lives Matter. For black people in Canada, they often experience racist discrimination, although not the same as in the United States. However, racism is a problem that they often face as a minority. This study aims to analyze how the Black Lives Matter Global Network Foundation campaign addresses racist discrimination in Canada. This study uses Social Movement theory and group analysis levels to examine the changes created by the BLMGNF organization. Social Movement Theory itself is the main vehicle for ordinary people to be able to participate in the political sphere that intersects with the people. The method used is a qualitative method that is a literature study by using and analyzing data through sources such as books, news, magazines, articles, journals and websites. The results of this study indicate that the role and efforts of BLMGNF are able to reduce racism against black people in Canada. The awareness and sense of humanity of the community towards this problem has moved to a better path where there were demonstrations carried out by thousands of people in Toronto, Vancouver, Montreal, Ottawa, and Calgary to demand justice for cases of discrimination. Keyword: Black Lives Matter, Canada, Racism
creator: Aditya Nugraha
creator: Yusnarida Eka Nizmi
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-18
publication date: 2025-07-18
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PERAN UNITED NATIONS WOMEN (UN WOMEN) DALAM MENGATASI GENDER-BASED VIOLENCE (GBV) DI INDIA: STUDI KASUS PEREMPUAN KASTA DALIT TAHUN 2020-2021
type: item
description: This study discusses the role of United Nations Women in addressing genderbased violence in India, with a specific focus on Dalit women during the 2020–2021 period. The background of this research is rooted in the high incidence of genderbased violence in India, driven by patriarchal norms and the caste system, resulting in Dalit women facing intersectional, double discrimination due to their gender and social status, which exacerbates their vulnerability to physical, sexual, and psychological violence The research method is a qualitative case study with a deductive-descriptive approach. Data were collected by study library research, reviewing of books, journals, official reports, as well as UN Women’s documents and publications. The theoretical frameworks of constructivist and theory of international organizations as developed by Michael Barnett and Martha Finnemore, with the level of analysis focused on international organizations. This research show that UN Women implemented various strategic programs in India, such as advocacy initiatives, and Gender Responsive Budgetin gwhich successfully raised public awareness, empowered women economically, strengthened gender-responsive policies, and built partnerships with civil society organizations. However, challenges such as limited funding, cultural barriers, and weak law enforcement against perpetrators of gender-based violence (GBV) remain to be addressed. Keywords: Gender-Based Violence, Dalit Caste, India, UN Women
creator: Nur Afni Waljannah Zega
creator: Yusnarida Eka Nizmi
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-21
publication date: 2025-07-21
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

UPAYA KANTOR IMIGRASI I KOTA PEKANBARU DALAM MENANGANI IMIGRAN ILLEGAL ASAL BANGLADESH DI PULAU RUPAT
type: item
description: This study aims to analyze the efforts of the Pekanbaru Class I Immigration Office in handling illegal immigrants from Bangladesh. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews and field observations. This study utilizes public policy theory because it can explain how government policies, particularly those related to handling illegal immigration, are formulated, implemented, and evaluated. The results show that the Pekanbaru Immigration Office has taken various strategic steps, such as strengthening immigration supervision at regional entry points, collaborating with other law enforcement agencies, and increasing early detection through patrols and document checks. In addition, the immigration office also carries out administrative immigration actions, such as detention and deportation of illegal immigrants proven to have violated statutory provisions. Therefore, cross-sectoral synergy and increased institutional capacity are needed to address the problem of illegal immigration more effectively and sustainably. Keywords: Illegal immigrants, Pekanbaru Immigration Office, Bangladesh, law enforcement, immigration
creator: Arjuna Mahdi
creator: Tuah Kalti Takwa
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-23
publication date: 2025-07-23
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

KERJA SAMA PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE JEPANG MELALUI PROGRAM VISA SPECIFIED SKILLED WORKER (SSW)
type: item
description: Japan is facing demographic problems, namely an ageing population and low birth rates. This situation has led to a shortage of working-age people needed to fill production activities. This study aims to determine how the deployment of Indonesian migrant workers (PMI) in the careworker sector is implemented through the Specified Skilled Worker (SSW) visa programme. The research method used is a descriptive qualitative approach with literature review data collection techniques. This study employs K.J. Holsti's theory of international cooperation. The findings indicate that initially, there was little interest in sending careworkers to Japan, but this interest has steadily increased in subsequent years. One reason for this increase is the ongoing growth of Japan's elderly population, and the SSW cooperation benefits both countries, each with their own interests. Keywords: Cooperation, Migrant Worker, Specified Skilled Worker
creator: Silvi Ramadani Afnur
creator: Indra Pahlawan
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-25
publication date: 2025-07-25
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

KEBIJAKAN INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA MELALUI SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL (SPSK) DI ARAB SAUDI TAHUN 2018-2023
type: item
description: This study analyzes how the One Channel Placement System (SPSK) policy can help provide protection to Indonesian Migrant Workers (PMI) in Saudi Arabia. The country is the main destination for PMI, but the high number of complaints of violence and exploitation demands a stronger protection system. SPSK is a digital-based policy with a guaranteed recruitment process and was born through the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between Indonesia and Saudi Arabia in 2018 and is specifically intended for domestic migrant workers. This study uses a qualitative method with data collection techniques through document studies sourced from BP2MI, academic books, journals, articles, reports of related organizations, and other official documents. This study also uses a Liberalism perspective with a framework of analysis and a State level of analysis. The results of this paper indicate that the SPSK successfully dispatched 100 migrant workers in the initial phase but still faced various obstacles, such as limited placement companies and unclear subsequent departure stages. The effectiveness of this policy was also hampered by a lack of technical clarity in the field. On the other hand, several non-governmental organizations, such as Suara Perempuan, Migrant Watch, and Migrant Care, criticized the weak implementation of this policy. In addition to technical issues, a fundamental weakness lies in the legal basis used, namely the MoU, which is not binding and does not include sanctions for violations. This study found that before implementing a policy like the SPSK, Indonesia should seek a legally binding bilateral agreement to ensure optimal and sustainable protection for migrant workers. Keywords: Indonesian Migrant Workers, One Channel System, Protection
creator: Iqlima Hibatillah Hartono
creator: Umi Oktyari Retnaningsih
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-25
publication date: 2025-07-25
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PERAN WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) DALAM MENANGANI KRISIS PANGAN DI SUDAN TAHUN 2019 – 2022
type: item
description: This research analyzes the role of WFP as an international organization in handling the food crisis in Sudan in 2019-2022. The political coup against President Bashir that took place in 2019 led to a food crisis that affected a large section of the population. The Sudanese population experienced acute food insecurity as a result of post-coup cash shortages and a fragile economy as outside food support was halted. Then, the COVID-19 pandemic in 2020 exacerbated economic problems and hampered the post-Bashir transition and led to a major reduction in international aid. The purpose of this research is to find out about the role of WFP in handling the food crisis that occurred in Sudan in 2019-2022. This research uses a qualitative method, with data collection techniques through literature studies sourced from several journals, books, articles, reports, and websites. This research uses a pluralism perspective, the concept of food security, and Clive Archer’s international organization theory which divides the role of international organization into three, namely as instruments, arenas, and independent actors. The study showed that WFP carries out its role as an international organization by implementing various programs that are in accordance with Sudan’s conditions. As an instrument, WFP helps Sudan to achieve national interests which in this context is to deal with the food crisis. As an independent actor, WFP has sufficient capacity to make decisions independently without external influence while cooperating with many partners, so that the number of beneficiaries continues to increase from 2019-2022. Keywords: WFP, Food Crisis, Sudan, Food Security.
creator: Ghira Yanairi Alfenia
creator: Saiman Pakpahan
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-18
publication date: 2025-07-18
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 14

PERAN PT COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS DALAM MENGURANGI SAMPAH PLASTIK DI INDONESIA MELALUI THIS IS FORWARD
type: item
description: The problem of plastic waste in Indonesia has become a major focus in efforts to prevent ecosystem damage. As one of the largest plastic waste producing countries in the world, Indonesia faces serious challenges related to plastic waste management. PT Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Indonesia, as part of a multinational company in the beverage sector whose products are quite popular in Indonesia, produces products made of plastic reaching millions of tons each year worldwide, thus contributing greatly to environmental pollution. For this reason, the company created the “This Is Forward” initiative as a form of corporate social responsibility for waste generated from the company’s products and as a form of compliance with regulations where the company operates, as well as pressure from other external parties. This study uses the NGO Role theory, the Multinational Corporation (MNC) level of analysis, and the Liberalism Perspective. The research method used is qualitative with a case study approach and literature study data collection techniques. Data were obtained from the company’s annual report, official plastic publication This Is Forward, government policy documents related to plastic waste management, as well as scientific articles and media news. The research results show that CCEP plays a role in realizing sustainability by addressing the problem of plastic waste through “This Is Forward” namely by building the Amandina Bumi Nusantara recycling facility, Launching r-PET bottles, Establishing the Mahija Parahita Nusantara Foundation, joining several environmental platforms and organizations, establishing partnerships and collaborations with other parties, and encouraging the government to create effective waste reduction regulations, EPR/ESR development, infrastructure development, and the use of the latest technology. The progress from the results of these activities is that 100% of Coca-Cola packaging can be recycled, the use of rPET reaches 19.6% in 202…
creator: Kevin Christian Sion
creator: Umi Oktyari Retnaningsih
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-28
publication date: 2025-07-28
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

STRATEGI ALIANSI QUADRILATERAL SECURITY DIALOGUE (QUAD) DALAM MENANGGAPI ESKALASI KONFLIK LAUT CHINA SELATAN (TAHUN 2020-2024)
type: item
description: This research analyzes the response of the Quadrilateral Security Dialogue (Quad) alliance to the escalating tensions and conflict in the South China Sea—an area of strategic importance within the broader Indo-Pacific region, which holds significant value due to its diverse natural resources. The focus of this study is on the strategic initiatives taken by the Quad, a group of Indo-Pacific-based countries, in addressing the conflict escalation in the South China Sea, a region considered vital for international security and stability. This research employs a qualitative method through literature review, sourcing data from books, documents, reports, journals, newspapers, articles, and online publications. The study adopts the perspective of Neorealism and the theory of Maritime Security. The study finds that the Quad has implemented various strategic initiatives to respond to potential threats and escalating conflict in the South China Sea, aimed at preserving regional stability and security. These initiatives include joint Malabar exercises, cooperation in coast guard patrols, and maritime surveillance through satellite and radar technologies. However, it is important to emphasize that the Quad’s approach is supportive rather than dominant, respecting ASEAN’s centrality in the regional maritime security discourse. Keywords: Maritime Security, Conflict Escalation, South China Sea, Strategy, Quadrilateral Security Dialogue
creator: Meylani Cesarah Milda
creator: Mohammad Saeri
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-28
publication date: 2025-07-28
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

KERJASAMA UNI EROPA DENGAN ARMENIA UNTUK MEWUJUDKAN PERDAMAIAN PASCA PERANG KARABAKH KEDUA
type: item
description: The Second Karabakh War that occurred in 2020 between Armenia and Azerbaijan not only caused casualties and infrastructure damage to Armenia, but also caused a border crisis, a large influx of refugees from Nagorno-Karabakh, and an internal political crisis. Therefore, Armenia asked the European Union for help and support. The European Union began to play a more active role in supporting the post-conflict peace process, especially through cooperation with Armenia. The European Union Mission in Armenia (EUMA) is the basis for the EU’s cooperation with Armenia to realize peace after the Second karabakh War. This study adopts a Pluralism perspective and utilizes Johan Galtung’s theory of peace, applying the international system level of analysis. The research method employed is qualitative, with literature study as the primary data collection technique. Data were obtained from official documents, cooperation agreements, annual EU reports, as well as scientific articles and news sources. The results of the study show that the EU’s cooperation with Armenia includes the European Union Mission in Armenia (EUMA) civil mission, mediation, financial and humanitarian assistance. EUMA has a mandate to observe and report on the security situation along the Armenia-Azerbaijan border through patrols; enhancing trust-building between Armenia and Azerbaijan. In addition, the EU also helps Armenia in dealing with the refugee problem by providing humanitarian and financial assistance to deal with the domestic political crisis. The results achieved from this cooperation are a significant decrease in the frequency of Azerbaijani attacks on the Armenian border area, as well as an agreement between Armenia and Azerbaijan for a peace agreement and normalization of relations between the two countries. Keywords: European Union, Armenia, peace, European Union Mission in Armenia (EUMA).
creator: Gris Dienta Carriffino
creator: Ahmad Fuadi
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-28
publication date: 2025-07-28
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

KERJASAMA KEAMANAN MOLDOVA DENGAN UNI EROPA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN RUSIA
type: item
description: Moldova, a country bordering Ukraine, has security concerns as a result of Russian threats, and asked the European Union for help in dealing with threats mainly involving the breakaway Transnistria region, as well as increasing cyberattacks. Since the Russian invasion of Ukraine in 2022, cyberattacks against Moldovan institutions have doubled to tripled from 2022 to 2023, mainly targeting government websites, and coinciding with national events. This research uses a qualitative method, with data collection techniques through literature studies sourced from several books, journals, websites, documents and media. This research uses the Realism Perspective and K.J Holsti's International Cooperation Theory as well as the State Level of Analysis. The results showed that the European Union launched a partnership mission in the Republic of Moldova, namely the European Partnership Mission in the Republic of Moldova (EUPM). Since the early 2000s the EU has established a Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine (EUBAM) to monitor the Transnistrian Border. It is tasked with establishing monitoring sites, training authorities, and coordinating security measures. The EU also participated in the 5+2 negotiations for a peaceful resolution. The EU is addressing cyber threats in Moldova as a result of Russia's invasion of Ukraine by improving digital infrastructure, supporting cybersecurity programs, and providing assistance. Keywords: Cyber Threats, Moldova Security, Transnitria, European Union.
creator: Novirawil Fitri
creator: Ahmad Fuadi
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-28
publication date: 2025-07-28
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 14

PERAN WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) DALAM MENANGANI KRISIS PANGAN DI SUDAN SELATAN 2022-2023
type: item
description: This study analyzes the role of the World Food Programme (WFP) in dealing with the food crisis in South Sudan. This study is interesting to discuss because the food crisis in South Sudan has become one of the most serious humanitarian issues due to a combination of prolonged conflict, climate change, and limited infrastructure. The World Food Programme (WFP) as an international organization under the auspices of the UN plays a strategic role in efforts to overcome the crisis. This study aims to analyze what WFP has done to deal with the food crisis in South Sudan. This research is a qualitative research with data collection through library research and internet research. The theory used is the theory of the role of international organizations. This study uses a group analysis level that has the essence of understanding, studying, and evaluating the behavioral attitudes of a group with non-state actors who already have international coverage. The research findings show that WFP is not only acting as a provider or emergency food assistance, but also a development actor that promotes long-term food security.Programs such as the Integrated Rapid Response Mechanism (IRRM), Food Assistance for Assets (FFA), and the School Feeding Programme show how WFP distributes aid effectively while building local capacity. Despite facing funding challenges, WFP remains committed to reducing the impact of the food crisis. In addition, WFP is also a channel for other countries that want to provide assistance. Keywords: WFP, food crisis, South Sudan, international organizations,
creator: Fathia Vella Azara
creator: Mohammad Saeri
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-28
publication date: 2025-07-28
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

RESPONS FILIPINA TERHADAP PEMBANGUNAN PULAU BUATAN TIONGKOK DI WILAYAH LAUT TIONGKOK SELATAN (2022-2024)
type: item
description: This research examines the impact of China's construction of artificial islands in the South China Sea region on diplomatic relations between China and the Philippines in the period 2022-2024. The reclamation project and the construction of military infrastructure in the area claimed by China have created geopolitical tensions, especially with countries that geographically and legally have legitimate claims under UNCLOS, such as the Philippines. These tensions have a direct impact on the dynamics of bilateral relations, especially in terms of security cooperation and regional political stability. This research uses a qualitative approach with a case study method, and data collection techniques through literature study. In analysing the problem, this research utilises the theory of offensive realism as one of the main theories in the Neorealism perspective to understand the motives of China's power expansion, and the response of the Philippines as one of the consequences of said expansion. The analysis shows that the construction of artificial islands has worsened Philippine-China diplomatic relations. While economic cooperation continues, political and defence aspects are experiencing increased friction, including through the strengthening of trilateral relations between the Philippines, the United States and Japan. This research provides an understanding that unilateral development of disputed territories can create regional instability and encourage changes in the foreign policy strategies of affected countries. Keywords: South China Sea, diplomacy, artificial islands, military activity, foreign policy
creator: Wisnu Nur 'Alam Arasy
creator: Tuah Kalti Takwa
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-29
publication date: 2025-07-29
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM MENGUPAYAKAN HAK PEKERJA PADA INDUSTRI GARMEN DI VIETNAM
type: item
description: As one of the driving forces of the economy and the largest employer in Vietnam, the garment industry faces many issues related to the fulfillment of workers' rights. The International Labor Organization (ILO), a specialized agency of the United Nations (UN), plays a strategic role in promoting the protection of workers' rights in various countries, including Vietnam. This study aims to analyze how the ILO has worked to advance garment workers' rights in Vietnam during the period 2019-2023. The findings indicate that the ILO plays a role through the establishment of international labor standards, which influence policy implementation and support both the government and industry stakeholders. The Better Work Vietnam program is a concrete initiative that has successfully improved working conditions in many garment factories. Through training, support, and advocacy provided by Better Work, positive impacts have been observed on creating a dynamic and safe working environment for garment workers in Vietnam. The conclusion of this study is that the ILO plays a significant role, both directly and indirectly, in advocating for the rights of garment workers in Vietnam. The recommendations include the need for continued oversight efforts and for the ILO's initiatives in Vietnam to be adopted by other countries facing similar issues. Keywords: International Labour Organization, Garment Industry, Workers' Rights, International Organization.
creator: Wahyuni Utami
creator: Umi Oktyari Retnaningsih
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-30
publication date: 2025-07-30
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 14

FLUKTUASI EKPOR NONMIGAS INDONESIA PASCA KERJA SAMA INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT TAHUN 2021-2023
type: item
description: The Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) signed in 2020 and implemented in 2021, was expected to boost Indonesia’s non-oil and gas export performance to South Korea through tariff elimination and improved market access. However, data from 2021 to 2023 show that Indonesia’s non-oil and gas exports experienced significant fluctuations despite the agreement. This study aims to examine the causes of these fluctuations in the post-IK-CEPA period. Using a descriptive qualitative method, this research relies on secondary data obtained from Statistics Indonesia (BPS), the Ministry of Trade, and relevant international institutions. The analysis focuses on the value and volume of Indonesia’s non-oil and gas exports to South Korea during the 2021–2023 period. The study is framed within the theory of international cooperation and the liberalism perspective to better understand trade dynamics. The results reveal that the IK-CEPA agreement alone has not been sufficient to ensure export stability in the absence of supportive global economic conditions. External factors such as the COVID-19 pandemic and geopolitical tensions played a significant role in disrupting export flows. Although IK-CEPA offers important opportunities, realizing its full potential requires strategic policy improvements, product competitiveness, and market diversification to strengthen Indonesia’s position in the global trade environment. Keywords: non-oil and gas exports, IK-CEPA, international trade, export fluctuations, Indonesia–Korea relations.
creator: Khofifah Warni
creator: Ahmad Fuadi
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-31
publication date: 2025-07-31
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 13

KERJASAMA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM KEAMANAN SIBER
type: item
description: Cybersecurity is one of the efforts to protect and maintain national security from treats that can damage due to the development of globalization which is marked by technological advances and digital connectivity between countries so that it has a risk of spreading cybercrime across countries. The research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques carried out through document analysis based on sources obtained from official government documents, news, and journal articles related to cybersecurity cooperation. This research uses cyber diplomacy theory to explain cooperation efforts for cybersecurity in both countries. The results showed that Indonesia and Australia cooperated as an effort to improve the national interests of each country in the form of increasing the security of Indonesia and Australia and the Indo-Pacific region, and also as an effort to strengthen relations between the two countries. Keywords: Bilateral Cooperation, Cyber Security, Indonesia, Australia, Cyber Crime
creator: Afifah .
creator: Yessi Olivia
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-31
publication date: 2025-07-31
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

HUBUNGAN PERDAGANGAN INDONESIA DAN THAILAND (STUDI KASUS IMPOR BERAS INDONESIA DARI THAILAND TAHUN 2020-2023)
type: item
description: Rice is an important commodity in Indonesia's food security and economy, with a high dependence on imports, especially from Thailand. This study aims to analyze the role of rice in Indonesia's food security and economy, factors that drive rice imports, and its impact on Indonesia's food security. This study uses the theory of imports and food security. This theory explains how trade policies and international market dynamics affect the availability, access, and stability of rice supply in Indonesia. The method used in this study is a descriptive qualitative approach with literature studies and policy analysis. The data studied include import policies, bilateral trade agreements, and trends in rice production and consumption in Indonesia and Thailand, to understand the factors that influence import policies and their impact on food security. The results of the study show that Thailand's rice import policy contributes to meeting national food needs, especially in maintaining the availability and stability of domestic rice supplies. Imports are a strategic solution to the imbalance between domestic production and consumption that continues to increase due to population growth, climate change, and land conversion. However, the high volume of imports without data-based planning has a negative impact on local farmers, especially when imports are carried out at the same time as the domestic harvest season. This depresses grain prices, reduces farmer incomes, and threatens the sustainability of the agricultural sector. Therefore, although imports from Thailand are effective in the short term, a sustainable food security strategy requires synergy between trade policies and strengthening national production. Keywords: Rice Import, Thailand, Food Security, Economy, Bilateral Trade
creator: Brayen Jalesveva Gultom
creator: Irwan Iskandar
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-07
publication date: 2025-08-07
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 14

KERJA SAMA INDONESIA DAN SPACEX DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KEANTARIKSAAN
type: item
description: Space cooperation has become one of the strategic forms of collaboration widely undertaken by countries around the world. As a developing nation, Indonesia has been involved in space cooperation since 1967. To date, Indonesia has partnered with various actors to launch its satellites into Earth’s orbit. In recent years, there has been a growing tendency to cooperate with one particular international actor—SpaceX—for satellite launches. This study examines the reasons and objectives behind Indonesia’s cooperation with SpaceX and explores why Indonesia has opted not to collaborate with other satellite launch service providers. This research employs a qualitative methodology with document analysis as the primary data collection technique. The study analyses various documents, including government reports, academic journals, publications from international organizations, news articles, and policy documents related to space cooperation. The analysis focuses on international cooperation, satellite launch collaboration, technology development, satellite management, and communication network enhancement. Based on the success of multiple satellite launches and the introduction of satellite internet capable of reaching remote areas, it can be concluded that Indonesia’s collaboration with SpaceX is primarily driven by the technological reliability offered by the company. This partnership not only provides effective and timely access to space but also represents a strategic move that brings Indonesia closer to achieving its national space autonomy. By leveraging SpaceX’s advanced capabilities, Indonesia gains both operational benefits and long-term momentum in developing its independent space infrastructure. Collaboration with SpaceX offers lower costs compared to competitors while enabling the deployment of larger payloads. Beyond rocket launches, the partnership in satellite internet technology has also supported the advancement of Indonesia’s digital ecosystem by significant…
creator: M. Annas Nofriandy
creator: Mohammad Saeri
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-08
publication date: 2025-08-08
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

KONTRIBUSI ASIAN PULP AND PAPER MENGURANGI DEFORESTASI DALAM RANGKA MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENTS GOALS 13 DAN 15 DI INDONESIA
type: item
description: The reduction of deforestation is a key indicator in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goals 13 (climate action) and 15 (life on land). This study aimed to analyze the contribution of Asia Pulp and Paper (APP) the largest forestry industry company in Indonesia in reducing deforestation through its Sustainability Roadmap Vision 2030 program. A descriptive qualitative approach was used, employing document analysis and content analysis of secondary data. The study adopted Ronald B. Mitchell’s regime effectiveness theory as the main analytical framework, which evaluates non-state actor contributions using three indicators: output, outcome, and impact. The findings showed that APP demonstrated normative alignment with the SDG framework through its zero-deforestation policy, sustainable supply chain certifications, and implementation of technology-based monitoring systems. These achievements were mostly evident at the output level, such as in policy formulation and reporting. However, at the outcome and impact levels, APP’s contributions have not yet been independently verified. This limitation is echoed in critiques from environmental organizations concerning challenges in supply chain monitoring and indigenous community engagement. Overall, the findings suggest that APP’s current role in regime effectiveness lies primarily in establishing normative legitimacy through policy adjustments and reporting systems. These efforts appear to be driven by the company’s independent self-interest—namely, to maintain its reputation, access global markets, and respond to regulatory and normative stakeholder pressures. Nevertheless, the ecological outcomes of these sustainability initiatives remain inconclusive and require further substantiation. Keywords: Asian Pulp and Paper, deforestation, sustainability, SDGs, regime effectiveness
creator: Diva Siky Apriliani
creator: Pazli ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-06
publication date: 2025-08-06
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

ANALISA DISKRIMINASI RASIAL PADA INDUSTRI SEPAK BOLA INGGRIS
type: item
description: Racial discrimination is a long-standing issue plaguing the English football industry. Various prevention efforts and enforcement measures have been implemented by football federations, clubs, and the government. This phenomenon encompasses various forms of discriminatory behavior, from racial taunts in stadiums to hate speech spread on social media. This study aims to analyze the patterns, causes, and impacts of racial discrimination on players, coaches, and the dynamics of English football competitions. Using a qualitative approach with descriptive analysis, data was collected through literature reviews, federation annual reports, and documentation. The results show that racial discrimination in English football is influenced by historical factors, fan culture, and media use. The resulting impact not only affects the mental health and performance of players but also damages the image of English football and, indeed, England as a nation. Keywords: Culture, Football, Racial Discrimination, Social Issues
creator: M. Fajar Nugraha
creator: Ahmad Jamaan
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-11
publication date: 2025-08-11
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 10

PERAN UNITED NATIONS WOMEN (UN WOMEN) DALAM MERESPONS KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI AFRIKA SELATAN
type: item
description: Gender-Based Violence (GBV) against women is a phenomenon that has occurred and attracted quite a lot of public attention in South Africa. However, with the presence of Covid-19, cases of Gender-Based Violence against women have increased due to regional quarantines, which have limited community mobility. On the other hand, during the lockdown policy, several homes in South Africa have become places of violence for women and girls who are trapped with violent family members and cannot escape from danger. This study aims to analyze the role of United Nations Women (UN Women) in responding to Gender-Based Violence against women during the Covid-19 pandemic in South Africa. In this study, the method used is a qualitative method. with the writing model used in this study is a descriptive model. This study uses secondary data collection techniques with sources being literature, articles, journals and websites on the internet related to this study. The results of this study show that UN Women plays an important role as an independent actor in responding to GBV in South Africa. This can be shown through the capacity of this organization to act outside of direct state instructions and in determining the global agenda and norms related to gender equality and the protection of women through public social campaigns, Protection for GBV survivors, advocacy and policy reform and women's economic empowerment. Keywords: UN Women, International Organizations, Gender-Based Violence, Covid-19 Pandemic, South Africa.
creator: Septia Laisya Ananda
creator: Tuah Kalti Takwa
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-14
publication date: 2025-08-14
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

UPAYA FOUR PAWS INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN HEWAN DI JALUR GAZA, PALESTINA
type: item
description: The Gaza Strip is a conflict zone that has long experienced blockades, political instability, and armed violence, leading to an ongoing humanitarian crisis. Not only humans but also animals have become victims of this situation, particularly those in zoos that are left neglected and lacking proper care. Amidst this turmoil, Four Paws International, a non-governmental organization focused on animal welfare, carried out a mission to rescue animals in Gaza during 2018–2019. This study employs a descriptive qualitative approach with a non-participatory observation method, using social movement theory and pluralism perspective in international relations as theoretical frameworks. Social movement theory provides an understanding of the processes of mobilization, solidarity, and the formation of global advocacy networks, while the pluralism perspective helps illustrate how non-state actors, such as Four Paws International, can influence international regimes that are typically dominated by states. The study also uses the Five Freedoms framework by the Farm Animal Welfare Council (FAWC) as a benchmark to assess animal welfare standards. The findings show that Four Paws International executed animal rescue efforts through evacuation and medical care methods. The organization successfully evacuated dozens of animals from three zoos in Gaza, all in critical conditions, to wildlife sanctuaries in Jordan and South Africa. With the documented process of evacuation and post-evacuation care conducted by the organization, Four Paws International's mission in Gaza can be categorized as successful. This success is reflected in the physical and mental recovery of the animals, who had previously been exposed to hazardous conditions, ensuring they received better protection after evacuation and demonstrating a significant contribution to animal welfare protection in conflict zones. Keywords: Four Paws International, Gaza, Animal Welfare, Social Movements, Pluralism, Conflict Zon.
creator: engku Lifia Nadhifa
creator: Ahmad Fuadi
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-19
publication date: 2025-08-19
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK DI INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMIC
type: item
description: This study explores UNICEF's implementation of the Convention on the Rights of the Child in addressing early marriage in Indonesia, particularly during the COVID-19 pandemic. Despite legislative changes through Law Number 16 of 2019, which raised the minimum age for marriage to 19, significant challenges remain. Factors such as poverty, unemployment, and school closures due to social restrictions have actually driven the rise in early marriage, particularly in Asia. This study reviews various efforts undertaken by UNICEF and the Indonesian government through policy analysis, formal education programs, gender equality advocacy, and the implementation of the National Strategy for the Prevention of Child Marriage (STRANAS PPA). The research focuses on how these interventions are implemented, the obstacles they face, and their effectiveness in reducing early marriage rates amidst the pandemic. The results show that although there has been a decline in the number of early marriages following the implementation of the new policy, serious obstacles remain. Lack of public understanding, weak law enforcement, and the socio-economic impact of the pandemic are key inhibiting factors. Therefore, this study recommends stronger collaboration between the government, child protection agencies, and communities to strengthen the protection of children's rights and create more effective strategies for preventing early marriage in the future. Keywords: Implementation, Convention on the Rights of the Child, Pandemic, Early Marriage.
creator: engku Maudi Wulandari
creator: Yusnarida Eka Nizmi
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-20
publication date: 2025-08-20
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 10

UPAYA FOUR PAWS INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN HEWAN DI JALUR GAZA, PALESTINA
type: item
description: The Gaza Strip is a conflict zone that has long experienced blockades, political instability, and armed violence, leading to an ongoing humanitarian crisis. Not only humans but also animals have become victims of this situation, particularly those in zoos that are left neglected and lacking proper care. Amidst this turmoil, Four Paws International, a non-governmental organization focused on animal welfare, carried out a mission to rescue animals in Gaza during 2018–2019. This study employs a descriptive qualitative approach with a non-participatory observation method, using social movement theory and pluralism perspective in international relations as theoretical frameworks. Social movement theory provides an understanding of the processes of mobilization, solidarity, and the formation of global advocacy networks, while the pluralism perspective helps illustrate how non-state actors, such as Four Paws International, can influence international regimes that are typically dominated by states. The study also uses the Five Freedoms framework by the Farm Animal Welfare Council (FAWC) as a benchmark to assess animal welfare standards. The findings show that Four Paws International executed animal rescue efforts through evacuation and medical care methods. The organization successfully evacuated dozens of animals from three zoos in Gaza, all in critical conditions, to wildlife sanctuaries in Jordan and South Africa. With the documented process of evacuation and post-evacuation care conducted by the organization, Four Paws International's mission in Gaza can be categorized as successful. This success is reflected in the physical and mental recovery of the animals, who had previously been exposed to hazardous conditions, ensuring they received better protection after evacuation and demonstrating a significant contribution to animal welfare protection in conflict zones. Keywords: Four Paws International, Gaza, Animal Welfare, Social Movements, Pluralism, Conflict Zon.
creator: Tengku Lifia Nadhifah
creator: Ahmad Fuadi
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-19
publication date: 2025-08-19
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK DI INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMIC
type: item
description: This study explores UNICEF's implementation of the Convention on the Rights of the Child in addressing early marriage in Indonesia, particularly during the COVID-19 pandemic. Despite legislative changes through Law Number 16 of 2019, which raised the minimum age for marriage to 19, significant challenges remain. Factors such as poverty, unemployment, and school closures due to social restrictions have actually driven the rise in early marriage, particularly in Asia. This study reviews various efforts undertaken by UNICEF and the Indonesian government through policy analysis, formal education programs, gender equality advocacy, and the implementation of the National Strategy for the Prevention of Child Marriage (STRANAS PPA). The research focuses on how these interventions are implemented, the obstacles they face, and their effectiveness in reducing early marriage rates amidst the pandemic. The results show that although there has been a decline in the number of early marriages following the implementation of the new policy, serious obstacles remain. Lack of public understanding, weak law enforcement, and the socio-economic impact of the pandemic are key inhibiting factors. Therefore, this study recommends stronger collaboration between the government, child protection agencies, and communities to strengthen the protection of children's rights and create more effective strategies for preventing early marriage in the future. Keywords: Implementation, Convention on the Rights of the Child, Pandemic, Early Marriage.
creator: Tengku Maudi Wulandari
creator: Yusnarida Eka Nizmi
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-20
publication date: 2025-08-20
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 10

EVALUASI SATU DEKADE STATUS KOTA BANDUNG SEBAGAI CREATIVE CITIES NETWORK
type: item
description: The study was to evaluate Bandung's ten-year trip as a member of the UNESCO creative cities network (uccn) in design categories. The main focus is focused on how implementation of the uccn program impacts the social, economic, and cultural development of the city, and how city branding's strategy is used in the framework of city paradiplomisation. The writer's approach used was quality-descriptive with case study methods. Data collection is carried out through deep interviews with local actors, such as academics, creative communities, and stakeholders from the bandung creative city forum (BCCF). Analysis in this study USES city branding theory and the concept of subnational paradiplomation. Research indicates that the status of a bandung creative city was not only symbolic, but it resulted in a practice of concretive collaboration across sectors. Bandung's creative hub and community initiative are boosters of local creative ecosystems. However, there are also the challenges of sustainability, structural support gaps, and limited global networking impacts. The study concluded that bandung's continued status as a UNESCO design city depends on the strengthening of local institutions, the aligning of city branding strategies, and the more direct development of international collaboration. Keywords: Bandung City, UNESCO Creative Cities Network, Creative Economy, City Branding, Sustainable Developments.
creator: Okta Syatika
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-25
publication date: 2025-08-25
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

KEPENTINGAN KANADA DALAM PEMBEBASAN AKTIVIS PEREMPUAN SAUDI, SAMAR BADAWI
type: item
description: This study aims to analyze the interests underlying Canada’s involvement in urging the release of Saudi Arabian women’s rights activist Samar Badawi. Using a qualitative approach and case study method, the research examines the dimensions of Canada’s foreign policy grounded in democracy, human rights, and international feminism. Data were collected through literature review of official documents, media reports, and relevant diplomatic statements. The findings reveal that Canada’s support for Samar Badawi was not solely driven by a normative commitment to human rights issues, but also constituted part of a soft power strategy to strengthen its global image as a defender of liberal values. Through public statements, diplomatic notes, and engagement in international forums, Canada sought to assert its position as a consistent advocate of human rights. However, such actions triggered diplomatic tensions with Saudi Arabia, reflecting the dilemma between public diplomacy and moral imperatives. The study concludes that the Samar Badawi case illustrates the practice of value-based public diplomacy intertwined with national strategic interests, while also underscoring the complexity of implementing public diplomacy within the dynamics of global politics. Keywords: Women’ Rights, Segregation, Activist, Patriarchy, Interests, State, Human Right.
creator: Khairunnisa Nurhafiza
creator: Umi Oktyari Retnaningsih
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-26
publication date: 2025-08-26
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT MEMBANTU UKRAINA DALAM KONFLIKNYA DENGAN RUSIA PADA TAHUN 2022-2023
type: item
description: This thesis analyzes the "Interests of the United States in Assisting Ukraine in its Conflict with Russia in 2022-2023." The full-scale invasion carried out by Russia on February 24, 2022, against Ukraine caused Ukraine to struggle in defending its country. In this context, the United States implemented foreign policy to provide assistance and support to Ukraine through economic aid and military equipment, as well as imposing economic sanctions on Russia aimed at weakening Russia’s ability to wage war. The United States' support became the largest compared to other countries. This thesis is written using the Power Balance theory by Hans Joachim Morgenthau. The methodology used in this thesis is qualitative, with data collection techniques based on document analysis. The results of this paper indicate that the United States' provision of substantial assistance to Ukraine is an effort to counterbalance Russia’s influence and maintain the power balance in Eastern Europe. Keywords: Balance of Power, National Interest, International Conflict
creator: Ika Nadia Sari
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-27
publication date: 2025-08-27
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 7

KEPENTINGAN EKONOMI DAN POLITIK ARAB SAUDI MENGAKUISISI NEWCASTLE UNITED FC MELALUI PUBLIC INVESTMENT FUND (PIF) PADA TAHUN 2021
type: item
description: This study discusses the economic and political interests of Saudi Arabia in acquiring Newcastle United FC through the Public Investment Fund (PIF) in 2021. PIF is used by the Saudi Arabian government to diversify the national economy in line with Saudi Vision 2030. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through literature studies sourced from several books, journals, articles, and websites. This study uses the perspective of Liberalism and the theory of Foreign Direct Investment (FDI). The study shows that from an economic perspective, acquisitions are part of Saudi Arabia's strategy to increase revenue from the non-oil and gas sector. From a political perspective, this acquisition allows Saudi Arabia to build a positive image in the eyes of the international community. Keywords: Economic Interests, Political Interests, Saudi Arabia, Public Investment Fund, Newcastle United FC, Saudi Vision 2030.
creator: Haykal Pramana
creator: Tuah Kalti Takwa
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-29
publication date: 2025-08-29
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM MENGATASI MASALAH PEKERJA ANAK DI INDIA TAHUN 2020-2022
type: item
description: Child labor remains a global issue, particularly in developing countries like India, which recorded significant child labor figures during 2020–2022. The purpose of this study is to analyze the role of the ILO in addressing child labor issues in India during the 2020–2022 period through various programs, technical cooperation, and the ratification of international conventions. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, and data collection techniques Within the theoretical framework, this study utilizes the theory of international organizations as proposed by Clive Archer, which positions international organizations as instruments, arenas, and independent actors within the international system. This theory is relevant to examining how the ILO carries out its functions, both as a tool for member states in formulating policies, as a forum for international actors to interact, and as an independent entity capable of making its own decisions. As an instrument, the ILO runs programs such as the Measurement, Awareness Raising, and Policy Engagement (MAP16), and Policies, Partnerships, Learning & Local Empowerment (PPLL), which support education and community empowerment. As an arena, the ILO provides a forum for discussion, multilateral cooperation, and policy advocacy that encourages the ratification of international conventions related to child labor. As an independent actor, the ILO independently drafted Conventions 138 and 182 and created a specific program to address child labor issues, the International Programme on Elimination of Child Labor (IPEC). Nevertheless, this study found that fundamental challenges—primarily poverty, social inequality, and weak legal implementation—remain major obstacles to the complete elimination of child labor in India. Keywords: Child labor, International Labor Organization (ILO), India, Instruments, Arena, Independent Actors
creator: Muhammad Irfan Fadillah
creator: Mohammad Saeri
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-09-12
publication date: 2025-09-12
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

EKSPOR BRIKET ARANG TEMPURUNG KELAPA INDONESIA KE KOREA SELATAN TAHUN 2019-2020 (Studi Kasus: PT. Tom Cococha Indonesia di Jawa Barat)
type: item
description: Coconut shell charcoal briquettes are a high value-added derivative of coconut cosmmodities, offering strong export potential and significant contributions to national foreign exchange earnings. This study investigates Indonesia’s export prospects for coconut shell charcoal briquettes in the international market, with a particular focus on South Korea—a country with one of the highest charcoal consumption rates in East Asia. The research centers on international trade activities for this product under the Harmonized System (HS) code 440290. A qualitative case study approach was employed, drawing on data from observations, in-depth interviews, literature reviews, and official sources such as Statistics Indonesia (BPS), UN Comtrade, and the International Trade Centre (ITC). The studi showed that Indonesian briquettes are highly competitive in the South Korean market due to their superior properties: high fixed carbon content, low ash levels, stable combustion, and environmentally friendly characteristics. Despite this advantage, significant challenges remain—particularly a shortage of raw materials driven by excessive raw coconut exports and insufficient national regulation governing supply for downstream industries. Additional constraints include logistical bottlenecks and limited shipping access. The study recommends assertive policy intervention to balance raw coconut exports with the development of value-added processing industries, thereby enhancing Indonesia’s position within the global alternative energy supply chain. Keywords: charcoal briquette, coconut shell, export, South Korea, alternative energy, international trade.
creator: Fiolina Putri Andari
creator: Umi Oktyari Retaningsih
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-09-15
publication date: 2025-09-15
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

MOTIVASI INDONESIA MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN TIONGKOK DALAM KONSERVASI PANDA RAKSASA (GIANT PANDA)
type: item
description: The giant panda (Ailuropoda melanoleuca) is a protected wildlife species endemic to China. In 2017, a pair of giant pandas, Hu Chun and Cai Tao, were brought to Indonesia from China. The same year, a giant panda conservation cooperation project was launched. This marked a significant milestone in the friendly relationship between the two countries. As a partner country in the giant panda conservation cooperation project initiated by China, Indonesia also considered factors that ultimately motivated the project. This study employs a qualitative method using, primary and secondary data obtained from books, academic journals, Indonesian and Chinese government publications, and Taman Safari Indonesia publications. The research adopts a constructivist perspective, with the theory of Foreign Policy Analysis and a Foreign Policy Decision-Making approach. Indonesia's motivation for collaborating on giant panda conservation is to strengthen cooperation in wildlife conservation and other areas, particularly economics, investment, and infrastructure, as well as to strengthen its friendly relations with China. As diplomatic relations with China have long been established since 1950, maintaining good relations between the two countries is no simple matter. Therefore, various efforts, such as cooperation in various fields, are being strengthened. Keywords: Cooperation, Conservation, Giant Panda, Motivation, Indonesia, China.
creator: Fifi Melyna Halim
creator: Irwan Iskandar
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-09-16
publication date: 2025-09-16
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 14

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 PASAL 30 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DALAM KERANGKA TURNKEY PROJECT TIONGKOK DI PROVINSI RIAU
type: item
description: This study analyzes how the implementation of Government Regulation Number 34 of 2021, Article 30, concerning the Use of Foreign Workers from China in Riau Province. There has been an increase in the number of foreign workers working in Indonesia, with foreign workers from China in the first place. Therefore, the Indonesian Government often tries to make changes to government regulations related to foreign workers to adjust to existing conditions. Government Regulation Number 34 of 2021, Article 30, is one of the results of changes to regulations regarding the obligation of foreign worker employers to provide Indonesian language training to foreign workers. This study uses a qualitative method, with data collection techniques through interviews and literature studies sourced from several books, journals, articles, and websites. This study uses the Neorealism perspective and Public Policy theory. The results of this study indicate that the implementation of Government Regulation Number 34 of 2021, Article 30, still requires further regulations so that guidance and supervision by related agencies can run. Keywords: Bahasa Indonesia, China, Foreign Workers, Government Regulation
creator: Meliana Fannisa
creator: Irwan Iskandar
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-09-16
publication date: 2025-09-16
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

SENGKETA DAGANG TIONGKOK-AUSTRALIA PADA PRODUK BARLEY DI WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) PADA TAHUN 2020-2023
type: item
description: The trade dispute between Australia and China, arising from China’s imposition of anti-dumping duties of 73.6% and countervailing duties of 6.9%, escalated tensions and prompted Australia to file a complaint with the World Trade Organization (WTO). This research is analyzed using the international regime theory developed by Robert O. Keohane, with the level of analysis focused on nation-states. The research adopts a qualitative approach with a case study method. Data were collected through primary sources from official websites and secondary sources from various literature as supporting materials. The findings show that the WTO's trade dispute settlement mechanism through the Dispute Settlement Body (DSB) consists of several stages consultation request, panel establishment, panel report, appeal to the Appellate Body, and implementation. In August 2023, China revoked the anti-dumping duties on Australian barley, followed by Australia's decision to withdraw its complaint. Both countries officially informed the DSB that the dispute had been resolved amicably, and the Panel declared its task completed. Keywords: World Trade Organization, Dispute Settlement Body, Trade Dispute, Anti-Dumping Duties, Countervailing Duties.
creator: Deska Nindia Putri
creator: Indra Pahlawan
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-09-17
publication date: 2025-09-17
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

STRATEGI ALIANSI QUADRILATERAL SECURITY DIALOGUE (QUAD) DALAM MENANGGAPI ESKALASI KONFLIK LAUT CHINA SELATAN (TAHUN 2020-2024)
type: item
description: The Peace Corps is a United States instrument in Indonesia that focuses on English language teaching programs in rural areas of Indonesia, not only as a means of educational assistance but also as a tool of US foreign diplomacy. Through the concept of non-military, the United States seeks to build a positive image, strengthen bilateral relations, and spread values in partner countries such as Indonesia. This study analyzes the interests of the United States in Indonesia through the Peace Corps in 2021. This analysis uses a qualitative method with the Offensive Realism theory by John J. Mearsheimer, namely that a country will continue to strive to increase its power in strategic areas with military or non-military forces. This study also uses the concept of national interest from Donald E. Nuechterlain. The result of the study show that the United States utilizes the Peace Corps as a strategic instrument to achieve its interests, particularly ideological ones through the dissemination of individualistic and open values, as well as world order interests through strengthening its influence in Southeast Asia. The Peace Corps is also part of the United States' nation-branding strategy on the global stage. Thus, the Peace Corps program is not merely a form of humanitarian cooperation, but rather reflects the United States' foreign policy interests, implemented through a long-term social and cultural approach. Keywords: Peace Corps, National Interest, Soft Power, offensive Realism, Nation Branding
creator: Nisa Adila
creator: Hendrini Renolafitri
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-09-19
publication date: 2025-09-19
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

UPAYA UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI MASALAH PENGUNGSI ROHINGYA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2020-2023
type: item
description: This study examines the dynamics of handling Rohingya refugees in Aceh Province from 2020 to 2023, focusing on social, political, humanitarian, and inter-agency coordination aspects. The increasing influx of arrivals has made Aceh Province a major transit area for Rohingya refugees fleeing the conflict and humanitarian crisis in Myanmar. This study examines the roles of UNHCR, local governments, NGOs, and local communities in responding to the crisis through various stages, from emergency rescue and registration to placement and relocation planning to more centralized shelters. The research method used was a qualitative approach with descriptive analysis of official documents, humanitarian organization reports, and other secondary data. This study utilizes a liberal institutionalism perspective, which refers to the state requiring a specific organizational role in addressing a phenomenon. This perspective is then developed using international organization theory, focusing on UNHCR's efforts to respond to, address, and resolve the Rohingya refugee crisis in Aceh Province. The results of this study indicate that UNHCR's efforts to address the Rohingya refugee problem in Aceh Province encompass several aspects, including providing basic protection, registering and determining refugee status, providing basic assistance such as shelters and healthcare during the pandemic, and working collaboratively with international institutions, local governments, and NGOs. These efforts emphasize refugee protection while implementing humanitarian policies as a means of protection for refugees, developed by international organization theory. These efforts are said to be effective in protecting the rights of Rohingya refugees in Aceh Province, but they still face challenges such as limited legal protection, a lack of human resources, and resistance from the local community. Keywords: Rohingya refugees, UNHCR, Aceh Government, humanitarian crisis
creator: Nur Hasanah
creator: Irwan Iskandar
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-09-24
publication date: 2025-09-24
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

STRATEGI HEDGING TIONGKOK MERESPON STRATEGI INDO-PASIFIK AMERIKA SERIKAT TAHUN 2016-2024
type: item
description: The rivalry between China and the United States has become a fixture of international politics in the 21st century. China's ambition to become a new superpower clashed with the United States' interest in maintaining its status as the hegemon in the Indo-Pacific region. To that end, the United States formulated the Indo-Pacific strategy, with one of the goal is to contain China's influence in the region. In response, China has adopted a hedging strategy in order to respond to the United States strategy. The research uses qualitative research approach, with data collection techniques using literature study techniques sourced from several journal articles, books, documents, and official websites. This research uses hedging theory to help explain China’s behavior when responding to the Indo-Pacific Strategy of the United States. The results showed that the Chinese government has shown various policies that could be categorized as hedging behavior when responding to the United States’ Indo-Pacific Strategy, through strategies such as indirect balancing, economic diversification, and limited bandwagoning. Through hedging, China can adopt a more flexible policies when interacting with the United States. Keywords: Indo-Pacific, China, United States, Hedging
creator: Rakha Athaya Fitra
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-10-02
publication date: 2025-10-02
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

FLUKTUASI VOLUME IMPOR KURMA INDONESIA DARI ARAB SAUDI TAHUN 2019-2023
type: item
description: Dates (Phoenix dactylifera L.) are one of the important agricultural commodities with high economic and cultural value, especially in predominantly Muslim countries. In Indonesia, dates are not only consumed as everyday fruit, but also play a crucial role in religious traditions, especially during the month of Ramadan and the Eid al-Fitr holiday. As a tropical country, Indonesia does not have significant date production capacity to meet domestic needs. Saudi Arabia, as one of the largest date producers in the world with globally recognized quality, has long been Indonesia's main trading partner in this commodity. The formulation of this research is to analyze the factors that may influence changes in import volume and to understand the volume of demand for imported dates in Indonesia. Descriptive analysis is used to illustrate the trend of import volume over time. The theory in this research is the Nation-State Level of Analysis and International Trade Theory. The data used in this research is secondary data in the form of Indonesia's date import volume from Saudi Arabia from 2019 to 2023. The research findings indicate a significant variation in the volume of date imports from Saudi Arabia during the observed period, with peaks tending to occur just before the month of Ramadan. These fluctuations can be influenced by several factors, including changes in date prices in the international market, currency exchange rates, trade policies, domestic consumer demand, as well as logistical and distribution factors. Understanding these fluctuations is important for stakeholders, including importers, distributors, the government, and consumers, to plan better supply and maintain price stability in the domestic market. Keywords: Dates, Fluctuation, International Trade, Import Volume
creator: Ian Aditia
creator: Irwan Iskandar
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-10-07
publication date: 2025-10-07
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 10

UPAYA OPTIMALISASI EKSPOR BUAH MANGGIS INDONESIA KE TIONGKOK MELALUI ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) TAHUN 2021
type: item
description: This research discusses the efforts to optimize the export of Indonesian mangosteen to China through the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) scheme. As a strategic horticultural commodity, mangosteen has a high economic value and plays a role in supporting the national economy. ACFTA provides a significant opportunity for Indonesia with the elimination of tariff barriers and the reduction of non-tariff barriers, thereby further opening up market access to China. This is a qualitative study with data collection conducted through library research and internet research. The theory used is the theory of comparative advantage. This research also employs a state level of analysis, an approach in international relations that views the state as the main actor and unit of analysis in understanding global political, economic, and security dynamics. The research findings indicate that optimizing the export of Indonesian mangosteen to China through ACFTA requires synergy among the government, exporter associations, and business actors. The efforts that must be made include improving product quality through certification, providing modern post-harvest facilities, supply chain efficiency, and diversifying processed mangosteen products to meet Chinese consumer preferences. With this strategy, Indonesia can not only strengthen its position in the international market but also increase the horticulture sector's contribution to national economic growth. Keywords: Mangosteen, International Trade, ACFTA, Export, Horticulture, China, Optimization
creator: Aisyah Salsabillah Zaren
creator: Hendrini Renolafitri
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-10-10
publication date: 2025-10-10
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSIAN AKIBAT PERUBAHAN IKLIM DI PAKISTAN TAHUN 2022-2023
type: item
description: Pakistan is one of the most vulnerable countries due to the effects of climate change. The climate crisis in Pakistan reached its peak in 2022 with nationwide flooding that caused massive losses and damage and triggered a massive internal displacement of the population. Not only did the disaster affect the local population, but it also impacted refugees, particularly Afghan refugees who had long sought protection in Pakistan. UNHCR, as the UN agency with the primary mandate to protect displaced persons, played a strategic role in responding to this crisis. This research aims to analyze how UNHCR handled the displacement caused by the climate disaster in Pakistan in 2022-2023. This research utilized a descriptive qualitative method with data collection techniques through document analysis. Using Barnett and Finnemore's International Organizations Theory and a Constructivist approach at the group level, this research found that UNHCR plays an important role as an independent actor with the authority to develop programs to be implemented, coordinate with various parties, and address new issues relevant to its primary mandate. The research revealed UNHCR played a major role in implementing the Pakistan: 2022 Flood Response Plan in each sector and in enhancing the resilience of refugees and local populations to climate disasters through climate action programs. The success of UNHCR's role in addressing climate change-induced displacement in Pakistan is demonstrated by the program's high operational achievements, positive beneficiary reviews, and UNHCR's central role in bridging the needs of refugees, host communities, and the global climate agenda. Keywords: United Nations High Commissioner for Refugees, Climate Change, Displacement, Pakistan, Refugee.
creator: Dinda Alifah Hany
creator: Umi Oktyari Retnaningsih
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-10-14
publication date: 2025-10-14
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

EFEKTIVITAS KERJA SAMA ASEAN DALAM MENGANTISIPASI TINDAK TERORISME
type: item
description: The ASEAN Convention on Counter Terrorism an the ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism are the main instruments adopted to strengthen regional cooperation in facing the threat of terrorism. This study aims to determine the effectiveness of ASEAN cooperation through ACPoA-CT and to understand the development of terrorism in the Southeast Asian region as well as the implementation of ACPoA-CT by each ASEAN country. Using qualitative methods, the ACPoA-CT has succeede in strengthening cooperation in the areas intelligence sharing and deradicalization programs, especially in countries with better capacity such as Malaysia, Indonesia, and Singapore. The effectiveness of counter-terrorism cooperation is still limited due to the imbalance in the capacities of its member countries. Strengthened institutional and multilateral cooperation is needed to address the threat of terrorism in Southeast Asia. Research findings indicate that ACPoA-CT reflects profress in counter-terrorism cooperation in Southeast Asia, but has not yet achieved optimal effectiveness. Within the framework of multilateral cooperation, success is highly dependent on shared commitment and equality. More comprehensive policy improvements and harmonization are needed at the regional level to maintain effective sustainability. Keywords: ACPoA-CT, Effectiveness, Regional Cooperation, Terrorism.
creator: Syarmila Sofia Fitri S
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-10-15
publication date: 2025-10-15
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 14

STRATEGI EKSPOR PRODUK OLAHAN KELAPA BULAT PT SAMBU GROUP KE MALAYSIA
type: item
description: Indonesia, as the world's largest coconut producer, has great potential in the export industry for processed coconut products. PT Sambu Group is one of the main players in exporting processed coconut products to Malaysia. This research is motivated by the importance of implementing the right export strategy to address the challenges of the global market. This research uses a descriptive qualitative approach, with Michael Porter's theory of competitive advantage as the analytical framework. The study focuses on product differentiation strategies, cost efficiency, and distribution strengthening. Data were obtained through literature review and document analysis. The results show that PT Sambu Group has been able to maintain its export competitiveness through product innovation, partnerships with farmers, and compliance with international standards. This strategy has proven effective in expanding its export market to Malaysia and in strengthening the company's position as a major exporter of processed coconut products in the region. Keywords: Export, Processed Round Coconut, Export Strategy, PT Sambu Group Competitive Advantage, Malaysian Market
creator: Descy Deltalita
creator: Irwan Iskandar
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-10-21
publication date: 2025-10-21
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

PERAN END CHILD PROSTITUTION, CHILD PORNOGRAPHY & TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES (ECPAT) INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PELECEHAN SEKSUAL DIGITAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA
type: item
description: Cases of digital sexual abuse against children in Indonesia have increased significantly along with the rapid development of technology and internet access. Low levels of digital literacy among children and parents, lack of regulations that specifically regulate digital sexual abuse of children, and weak coordination between the government, law enforcement, and digital platforms have resulted in many cases going unreported or not being handled properly. There is a nongovernmental organization called ECPAT Indonesia that focuses on cases of digital sexual abuse against children. This research uses a qualitative method with a case study approach and the use of Lewis's Non-Governmental Organization theory, NGOs play a role as implementers, catalysts, and partners. This study will analyze the role of ECPAT Indonesia in dealing with digital child sexual abuse in Indonesia in accordance with its role as an NGO. Primary data was obtained from online interviews with representatives of ECPAT Indonesia and the Internet Watch Foundation (IWF). Secondary data was obtained from journals, books, internal organizational documents, and other related websites. The results of the research show that ECPAT Indonesia plays an important role in advocacy, education, and cooperation with various stakeholders in dealing with online child sexual exploitation. ECPAT Indonesia actively collaborates with various government and non-government institutions, conducts public campaigns, and provides assistance to child victims of online sexual abuse. ECPAT Indonesia continues to strive to protect children in the digital world so that prevention and handling can run effectively. Keywords: ECPAT Indonesia, Digital Sexual Abuse, Child Protection, NGO, Child Sexual Exploitation.
creator: Annisa Nurul Rachma Dini
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-10-21
publication date: 2025-10-21
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

DAMPAK NEGATIF KEBIJAKAN HUKUM TRANSAKSI SIPIL UNI EMIRAT ARAB (UEA) TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)
type: item
description: The rapid development of digital financial technology and the adoption of crypto assets in the global economic system have begun to influence various sectors, including their use as payment methods for migrant workers. The United Arab Emirates (UAE), through the Virtual Asset Regulatory Authority (VARA), is one of the countries that has progressively regulated the use of crypto assets in civil transactions, including wage payments for foreign workers. In contrast, Indonesia maintains a conservative approach by classifying crypto as a commodity under the supervision of Bappebti, without a specific framework governing its use in the context of migrant labor. This study employs a qualitative approach using literature review and policy document analysis issued by relevant authorities in both the UAE and Indonesia. The liberal economic theory and the nation-state concept are used to explain how states respond to digital transformation within civil transaction laws and its implications for the protection of migrant workers’ rights. The findings reveal significant negative impacts on Indonesian migrant workers in the UAE, including wage instability, low digital literacy, and Indonesia’s limited legal capacity to protect its workers from crypto-based wage practices. Keywords: Crypto Assets, Civil Transaction Law, Civil Transactions, Migrant Workers, Virtual Asset Regulatory Authority.
creator: Muhammad Rifqi Syakara
creator: Indra Pahlawan
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-10-23
publication date: 2025-10-23
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 8

PERAN TURKIYE SEBAGAI MEDIATOR TERHADAP KONFLIK RUSIA-UKRAINA TAHUN 2022
type: item
description: The escalating conflict between Russia and Ukraine in 2022 has drawn global attention. Turkey, as a country with geographical proximity and diplomatic relations with both parties, has taken on a significant role as a mediator in efforts to resolve this conflict. This research aims to analyze Turkey's role as a mediator, its effectiveness, and the national interests underlying its involvement. Using qualitative methods and a descriptive-analytical approach, data was collected through a literature study from various secondary sources. The research findings indicate that Turkey has been actively mediating through the organization of diplomatic meetings, facilitation of peace negotiations in Istanbul, and involvement in the Black Sea Grain Export Initiative alongside the UN. Although these efforts have not yet succeeded in halting the conflict entirely, Turkey has managed to open communication channels between the involved parties. In addition to humanitarian factors, Turkey's involvement is also driven by economic interests, domestic political considerations, and geopolitical ambitions as a regional power. This mediation role not only strengthens Turkey's international image but also highlights the importance of diplomacy by neutral states in armed interstate conflicts. Keywords: Turkey, Mediation, Russia-Ukraine Conflict, National Interests.
creator: M. Fadli Ar Raihan
creator: Umi Oktyari Retnaningsih
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-10-31
publication date: 2025-10-31
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

PERAN END CHILD PORNOGRAPHY AND TRAFFICKING (ECPAT) DALAM MENGATASI TINDAKAN EKSPLOITASI KOMERSIAL PADA ANAK (ESKA) DI SEKTOR PARIWISATA THAILAND
type: item
description: Tourism is a major source of foreign revenue for Thailand, but its nightlife sector is often associated with the Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC), a form of human trafficking. With no single government agency directly addressing this issue, ECPAT has taken on the role of an independent actor to combat CSEC. Using qualitative research from 2018–2023, this study examines how ECPAT fills the state’s gap through policy advocacy, public awareness campaigns, and partnerships with government and private sectors via programs like Down to Zero, Disrupting Harm, and The TUI Academy. Despite its efforts, ECPAT faces challenges such as weak law enforcement, underreporting by victims, limited resources, and resistance from the tourism industry toward child protection initiatives. Keywords: ECPAT, CSEC, Sexual Exploitation, NGO
creator: Fathurrahman Adam Rahadian
creator: Indra Pahlawan
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-10-31
publication date: 2025-10-31
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 10

ANALISIS KUNJUNGAN KERJA DPRD RIAU KE AMERIKA SERIKAT DALAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
type: item
description: The working visit of the Riau Provincial House of Representatives (DPRD) to the United States is part of parliamentary diplomacy aimed at improving the capacity of council members in the field of human resource development (HR). Through this activity, the Riau DPRD seeks to gain experience and learn from the practices of education governance and economic development policies in developed countries. The visit is a strategy to expand international cooperation networks and support regional competitiveness in the era of globalization. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews and documentation of archives, news, and official reports. The analysis uses liberalism theory, state level analysis, and parliamentary diplomacy theory to explain the role of the DPRD as a regional diplomacy actor. This approach allows researchers to understand the dynamics of DPRD working visits in the context of international relations and regional development in depth. The results show that the Riau DPRD working visits have strategic value as a means of knowledge transfer and policy exchange between institutions. However, the implementation of these activities has not been fully effective due to weak evaluation mechanisms and follow-up on the results of the visits. A better reporting and transparency system is needed so that overseas visits can produce real policies in improving the quality of human resources in Riau Province. Keywords: Riau DPRD, parliamentary diplomacy, working visits, human resources, regional development.
creator: Ceysha Citra Maharani
creator: Saman Pakpahan
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-07
publication date: 2025-11-07
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

DAMPAK COVID-19 TERHADAP RANTAI PASOK PERUSAHAAN APPLE INC DI TIONGKOK TAHUN 2019-2023
type: item
description: Covid-19 is an infectious disease caused by a novel coronavirus named SARS-CoV-2. It was first identified in Wuhan City, Hubei Province, China, in December 2019. The Covid-19 pandemic has significantly impacted the continuity of operations for multinational corporations, particularly those heavily reliant on global supply chains and manufacturing in China. This study examines the case of Apple Inc., where the pandemic has profoundly affected its supply chain, which depends largely on manufacturing hubs in China, especially key partner factories such as Foxconn and Pegatron. Lockdown policies and mobility restrictions led to decreased production capacity, component shortages, shipment delays, and disruptions in the distribution of products to global markets. The health-related restrictions compelled Apple to adapt its operations by strengthening supplier diversification and expanding its manufacturing base to other countries to mitigate the risks of production concentration in a single location. Dunning’s eclectic theory provides a crucial framework for understanding Apple Inc.’s supply chain management strategy during the pandemic. The theory comprises three main components. First, ownership advantage, which refers to the proprietary assets a firm possesses, such as technology, brand, and innovation, that confer unique competitive advantages. Second, location advantage, which encompasses benefits derived from the production site, including robust infrastructure, low-cost skilled labor, and reduced operational expenses. Third, internalization advantage, which involves the firm's benefits from directly managing production processes rather than outsourcing, thereby maintaining greater control and efficiency. This theory elucidates how Apple systematically and structurally managed to sustain its operations and innovate amid a global crisis. Keywords: Apple Inc, Economy, Covid-19 Pandemic, Supply Chain.
creator: Jihan Tri Imelda Wati
creator: Yusnarida Eka Nizmi
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-11
publication date: 2025-11-11
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

KEPENTINGAN SINGAPURA BERINVESTASI DI SEKTOR PARIWISATA PULAU BINTAN
type: item
description: This study aims to analyze Singapore’s interests in investing in the tourism sector of Bintan Island and to identify the actors, policies, and programs involved in the process. Bintan Island, which is geographically close and historically linked to Singapore, holds a strategic position in promoting regional cooperation in investment and tourism. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. The theoretical framework includes the Theory of National Interest, State Investment Theory, Foreign Direct Investment (FDI) Theory, and Economic Liberalism Theory. These theories are used to explain how Singapore’s national policies and economic strategies drive its outward investment expansion, particularly to Bintan Island, as well as how Indonesia’s policies—through the Special Economic Zone (SEZ)—support such investment collaboration. The findings reveal that Singapore’s investment interests in Bintan Island are not solely economic, such as market expansion and tourism development, but also encompass political, geopolitical, and economic diplomacy aspects. This investment strengthens Singapore’s position as a regional economic hub while reinforcing bilateral relations with Indonesia. Moreover, the involvement of various actors—including government bodies, private sectors, and financial institutions—demonstrates that the investment is a synergy of shared policies and mutual interests. Nevertheless, challenges such as local economic disparity, potential foreign dominance, and environmental sustainability issues remain crucial considerations in maintaining the balance of benefits from this cross-border investment. Keywords: Foreign investment, tourism, bilateral relations, national interests.
creator: Rafif Basya’ir Herman
creator: Indra Pahlawan
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-12
publication date: 2025-11-12
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

PERAN UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA) DALAM ADVOKASI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN DI INDONESIA (2018-2023)
type: item
description: This study examines the role of the United Nations Population Fund (UNFPA) in addressing reproductive health issues among adolescent girls in Indonesia, including risks of early pregnancy, limited access to health services, gender-based violence, and inadequate socialization. Using qualitative descriptive methods and secondary data collection through literature review of annual reports, documents, and official publications from WHO, UNFPA, the Indonesian Ministry of Health, and academic articles related to the BERANI Program (2018-2023), the research applies Clive Archer's theory of International Organizations' Roles. The research findings indicate that UNFPA Indonesia has contributed to the improvement of adolescent reproductive health indicators, such as the decline in child marriage rates from 11.2% in 2018 to approximately 10% in 2022, as well as increased participation of adolescent girls in education and health. The analysis results explain that UNFPA Indonesia serves as an effective instrument providing technical and financial resources, with the BERANI Program advocating for child marriage policies, strengthening sexuality education in schools, and supporting the establishment of youth-friendly clinics (UNALA). This study recommends strengthening cross-sector collaborations to expand the program's impact and reduce challenges in reproductive health interventions. Keywords: Teen reproductive health, UNFPA Indonesia, BERANI Programme
creator: Kinanthi Wahyu Waskitoningtyas
creator: Yusnarida Eka Nizmi
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-12
publication date: 2025-11-12
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

IMPLEMENTASI EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY (EPR) DI PT. UNILEVER INDONESIA TAHUN 2022-2023
type: item
description: Plastic waste has become an urgent environmental issue in Indonesia due to its rapid growth and adverse impacts on ecosystems. As one of the major producers of single-use plastic packaging in the fast-moving consumer goods (FMCG) sector, PT Unilever Indonesia contributes significantly to national waste generation. In response to Ministry of Environment and Forestry Regulation (Permen LHK) No. 75 of 2019, as well as external pressures from civil society and global sustainability standards, the company has implemented various initiatives under the Extended Producer Responsibility (EPR) framework. This research employs the Liberalism perspective, group-level analysis (multinational corporations), and Neo-Institutionalism theory using a qualitative case study method. Data were collected through literature studies from corporate reports, government regulations, academic publications, and environmental organization reports. The findings show that PT Unilever Indonesia, during 2022-2023, implemented EPR through three main strategies: reduce, reuse, and recycle. Programs such as packaging redesign, refill stations, and the use of post-consumer recycled plastic demonstrate the company’s commitment to circular economy principles. However, audits by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) indicate lower verified results than corporate claims, revealing a gap between internal reporting and government verification. The effectiveness of EPR implementation remains constrained by limited recycling infrastructure, low public participation, and inconsistent reporting methods. The success of EPR in Indonesia ultimately depends on synergy between producer innovation, regulatory oversight, and consumer engagement to strengthen the transition toward a credible circular economy. Keywords: plastic waste, Extended Producer Responsibility, Unilever Indonesia, circular economy, sustainability
creator: Mhd. Qur’anil Hasan
creator: Irwan Iskandar
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-12
publication date: 2025-11-12
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 13

PROGRAM BLUE HEART CAMPAIGN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) DI MEKSIKO TAHUN 2020-2021
type: item
description: Human trafficking is a complex form of human rights violation, particularly in countries with high levels of social inequality like Mexico. One of the groups most vulnerable to this practice is indigenous communities, who are often marginalized both economically and politically. This study aims to analyze the implementation of the Blue Heart Campaign by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in Mexico in 2020–2021 and assess the extent to which the program has reached victims from indigenous communities. By using document analysis method and a constructivist perspective, this study examines UNODC's role as an international actor in shaping norms and discourse on human trafficking. The results show that although the campaign has succeeded in raising public awareness of the issue on human trafficking, several limitations remain, such as a lack of ethnically disaggregated data and a lack of culturally sensitive strategies. Collaborative efforts between international organizations, governments, and local communities are needed to design more inclusive and responsive policies to human trafficking cases. Keywords: Human trafficking, UNODC, Blue Heart Campaign, indigenous communities, Mexico
creator: Lyona Keren Saragi
creator: Yessi Olivia
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-17
publication date: 2025-11-17
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

IMPLIKASI KLAIM TERITORIAL TURKI DAN LIBYA MELALUI MoU DELIMITASI MARITIM DI LAUT MEDITERANIA TIMUR
type: item
description: Turkey's territorial claims through maritime delimitation with its neighbors are influenced by the national interests of both countries. Turkey views Libya as a neighbor and partner country that has the opportunity to avoid exclusion from its position in the Eastern Mediterranean Sea region. Maritime issues in the region have led Turkey to adopt an assertive stance in the region. The purpose of this study is to analyze the implications of Turkey and Libya's territorial claims through the MoU on maritime delimitation with Libya in the Eastern Mediterranean region. This study uses qualitative methods, with data collection techniques through document analysis sourced from several relevant and credible books, journals, articles, and websites. This study uses the Complex Interdependence Theory by Joseph Nye and Robert O. Keohane. Complex interdependence between actors or countries in achieving national interests in the region through different policies and rules has led to escalating tensions in the Eastern Mediterranean Sea region. The results of this study show several responses of rejection to the maritime delimitation MoU between Turkey and Libya internationally. Several implications of Turkey and Libya's territorial claims have arisen in relation to maritime disputes between the countries concerned and energy projects planned by regional countries without Turkey and Libya in the Eastern Mediterranean Sea, causing ongoing tensions between the countries concerned to this day. Keywords: MoU on Delimitation of the Maritime, National Interest, Eastern Mediterranean Sea.
creator: Naila Amalia Putri
creator: Tuah Kalti Takwa
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-17
publication date: 2025-11-17
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

UPAYA ASEAN REGIONAL FORUM DALAM MENGHADAPI SENGKETA LAUT CINA SELATAN TAHUN 2021-2023
type: item
description: The South China Sea is a strategic area with a high potential for conflict due to overlapping sovereignty claims, particularly China’s unilateral nine-dash line claim, which conflicts with the interests of ASEAN member states. This region holds strategic value not only economically but also geopolitically, as it involves major powers such as the United States. In this context, ASEAN is understood as a Regional Security Complex that seeks to maintain regional stability through a consensus-based mechanism known as the ASEAN Way, emphasizing cooperation, dialogue, and preventive diplomacy. This study employs a qualitative method with a literature review approach and is grounded in the Regional Security Complex Theory (RSCT), which highlights the interconnectedness among states in addressing regional security issues. Through this framework, the ASEAN Regional Forum (ARF) is analyzed based on four key elements territorial boundaries, anarchic structure, security interaction patterns, and power polarization to understand the security dynamics in Southeast Asia, particularly in the South China Sea. ARF serves to build trust, facilitate preventive diplomacy, and promote regional consensus, although its implementation remains constrained by the principle of non-interference and differing national interests. The findings show that ARF functions as an inclusive dialogue platform through initiatives such as confidence-building measures, maritime meetings, and discussions on the Code of Conduct (CoC). However, concrete results in dispute resolution remain limited due to differing positions among ASEAN members and the influence of strategic rivalry between China and the United States. Thus, ARF’s primary role lies in maintaining diplomatic communication and preventing open conflict escalation, even though it has yet to produce substantive solutions. Keywords: South Cina Sea, ASEAN Regional Forum, Regional Security Complex Theory, Regional Security
creator: Muhammad Dhafa Amardi
creator: Ahmad Fuadi
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-19
publication date: 2025-11-19
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PERAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN KEMANUSIAAN PADA KONFLIK ROHINGYA DI MYANMAR
type: item
description: The humanitarian crisis in Rakhine State, Myanmar, stems from long-standing structural discrimination, military violence, and mass displacement of the Rohingya ethnic group. In the absence of adequate state protection, the International Committee of the Red Cross (ICRC) emerges as a key non-state actor providing essential humanitarian assistance and protection. Using pluralist perspectives and Humanitarian Diplomacy Theory, this study examines how the ICRC fulfills its mandate through negotiation, neutrality, and direct engagement in conflict-affected areas. The findings demonstrate that the ICRC contributes through various programs under the Protection and Assistance Programs, including Water and Habitat, Emergency Relief, Health Assistance, civilian protection, and detention visits. Despite restricted access and unstable security conditions, the ICRC consistently upholds its humanitarian principles. Although it does not resolve the root causes of the conflict, the organization effectively mitigates humanitarian suffering and improves access to basic rights for the remaining Rohingya population in Myanmar. Keywords: ICRC, humanitarian diplomacy, Myanmar conflict.
creator: Indyra Auliya Neirata
creator: Indra Pahlawan
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-20
publication date: 2025-11-20
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 10

IMPLEMENTASI EKONOMI SIRKULAR OLEH SIAM CEMENT GROUP (SCG) DI INDONESIA TAHUN 2022-2024
type: item
description: Sustainability issues have become a major challenge for developing countries, including Indonesia, in facing global pressure on environmental and economic management. The adoption of the circular economy concept is considered an essential strategy to reduce waste while enhancing resource efficiency This study employs the Pentahelix theory as its analytical, emphasizing collaboration among five key actors government, academia, business, community, and media in supporting the implementation of the circular economy by SCG. The level of analysis focuses on actor groups to understand the patterns of synergy and the respective roles of each party in promoting sustainability. The methodology used is qualitative with a descriptive-explanatory approach, aiming to describe the phenomenon while explaining the interactions among actors in circular economy practices. The research data are derived from primary sources, such as official SCG publications, and secondary sources, including various literatures and supporting reports to strengthen the analysis. The results indicate that SCG’s implementation of the circular economy is realized through waste management programs, the application of Refuse-Derived Fuel (RDF), the reuse of residual materials, the use of renewable energy from biomass, and collaboration with various stakeholders to enhance resource efficiency and reduce waste. These findings show that SCG’s efforts are not solely driven by the company’s internal commitment but are also supported by government initiatives, academic involvement in environmental research, community participation in circular education programs, and the media’s role in raising public awareness. The results demonstrate that the success of SCG’s circular economy implementation is built through cross-sector collaboration that mutually reinforces the development of a sustainable ecosystem in Indonesia. interests, Keywords : Circular Economy, Refuse-Derived Fuel, Waste Management
creator: Sucia Ar-Rahma
creator: Indra Pahlawan
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-21
publication date: 2025-11-21
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTARA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN DALAM JOINT WORKING GROUP ON HEALTH PASCA PANDEMI COVID-19
type: item
description: The COVID-19 pandemic underscored health as a non-traditional security issue that directly affects national stability, particularly for Indonesia, which continues to face limitations in health infrastructure and vaccine production capacity. In contrast, South Korea demonstrated stronger crisis management due to adaptive public health strategies and a well-developed biopharmaceutical industry. These differing capacities prompted the strengthening of bilateral cooperation through the Joint Working Group (JWG) on Health in the post-pandemic period. This study aims to examine the implementation of Indonesia–South Korea cooperation under the JWG on Health and identify the factors shaping it. The analysis draws on neoliberalism, Robert O. Keohane’s theory of international cooperation, Budi Winarno’s concept of non-traditional security, and Kenneth Waltz’s levels of analysis. Methodologically, the study applies a qualitative approach using literature-based research guided by Mestika Zed, encompassing academic works, official documents, and international reports. The findings reveal that the JWG on Health has been realized through the establishment of a plasma fractionation facility, joint research initiatives, biopharmaceutical technology transfer, and hospital-to-hospital collaboration. At the individual level, leadership from the Minister of Health and biopharmaceutical industry figures plays a significant role. At the state level, Indonesia focuses on strengthening national health resilience, while South Korea advances pharmaceutical industry expansion and health diplomacy. At the international system level, the pandemic heightened global health interdependence and underscored the need for sustained institutional cooperation. Overall, this collaboration serves as a strategic effort to enhance health resilience, advance health diplomacy, and deepen long-term bilateral ties in the post-pandemic era. Keywords: International cooperation, JWG on Health, Indonesia – South Kor…
creator: Putri Raina Alman
creator: Hendrini Renolafitri
creator: Irwan Iskandar
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 21

IMPLEMENTASI PROGRAM ECONOMIC EMPOWERMENT OF WOMEN THROUGH CLIMATE-SMART AGRICULTURE OLEH UN WOMEN DALAM MENGATASI KRISIS EKONOMI DI KENYA
type: item
description: Women in Kenya face severe economic challenges due to gender inequality and the impacts of climate change that threaten the agricultural sector, particularly in climate-vulnerable regions such as Kitui County. These conditions heighten the vulnerability of small-scale women farmers and underscore the need for international organizations to strengthen their economic resilience. This study employs Clive Archer’s International Organization Theory and the Liberal Institutionalism perspective to analyze the role of UN Women in the Economic Empowerment of Women through Climate-Smart Agriculture program in Kenya. The research adopts a qualitative literature-based method through analysis of official reports, policy documents, and academic sources. The findings demonstrate that UN Women effectively functions as an independent actor that enhances multilateral cooperation and promotes women’s economic empowerment through climate-smart agricultural practices. The program has improved women’s adaptive capacity, income levels, and participation in sustainable development across Kenya. These results highlight the importance of gender-responsive international cooperation in addressing the economic and climate crises affecting women in vulnerable communities. Keywords: UN Women, Women’s Empowerment, Climate-Smart Agriculture, Liberal Institutionalism.
creator: Nadia Zafira Putri
creator: Indra Pahlawan
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-26
publication date: 2025-11-26
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

STRATEGI BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA (BPODT) DALAM MENARIK INVESTASI ASING DI KAWASAN DANAU TOBA
type: item
description: This study analyzes the strategy of the Lake Toba Authority Implementing Agency (BPODT) in attracting Foreign Direct Investment (FDI) in the Lake Toba region as a Super Priority Tourism Destination. Government budget constraints and infrastructure challenges make FDI a strategic solution to accelerate the development of world-class tourism. This study uses a descriptive qualitative approach with a Liberalism and FDI Theory perspective at the state level. Data were collected through a documentary study from 2022 to 2024. BPODT implemented four strategic pillars: Image Development, Infrastructure Development, including the 386-hectare Toba Caldera Resort, Investor Facilitation through KSO/BGS/BSG schemes, and Investment Promotion through Indonesia-China bilateral forums. Research result show significant success with investment commitments totaling US$400 million, an increase in foreign tourists from 200,000 (2022) to over one million (2024), and the restoration of UNESCO Global Geopark status, demonstrating the effectiveness of BPODT's strategy in creating a conducive investment climate for international investors. Keywords: BPODT, Foreign Investment, Lake Toba, Tourism, Infrastructure
creator: Dita Putri Sabrina
creator: Ahmad Fuadi
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-28
publication date: 2025-11-28
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 3

PERAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM PENANGGULANGAN KORBAN KONFLIK BERSENJATA PADA MASA INVASI RUSIA-UKRAINA
type: item
description: The study discussed the role of the International Committee of the Red Cross (ICRC) in handling victims of armed conflict during the Russian invasion of Ukraine in 2022-2023. The invasion generated a humanitarian crisis characterized by increasing civil casualties, waves of refugees, and violation of international humanitarians' laws. The research methods used are qualitative descriptive results in library studies and official document analysis of icrc, the UN report, and other relevant sources. The framework of the theory used is the perspective of pluralism and the theory of the international organization Clive Archer to explain the position of icrc as an independent actor in the norms, socialization, and operational functions of humanity. Studies have shown that icrc carried out civil evacuations, relief distribution, provision of health services, and visits on prisoners of war. However, icrc faces challenges of limited access, security risk, and conflict resistance. The study highlights the importance of international support to strengthen the capacity of icrc to ensure humanitarian protection during the russian-ukrainian conflict. Keywords: Armed Conflict, ICRC, Invasion, Russia, Ukraine.
creator: Rizka Nur Fadilah Pulungan
creator: Tuah Kalti Takwa
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-28
publication date: 2025-11-28
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

REVITALISASI PROGRAM NUSA TENGGARA ASSOCIATION (NTA) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SIKKA, NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020-2024
type: item
description: Sikka Regency, East Nusa Tenggara (NTT), is a region facing complex poverty challenges, exacerbated by its dry agro-ecological conditions and the limitations of government development programs. In this context, non-governmental organizations (NGOs) such as the Nusa Tenggara Association (NTA) play a crucial role. This research aims to analyze the revitalization of NTA's efforts in alleviating poverty in Sikka during the 2020–2024 period. Using a qualitative research method with a case study approach, data were collected through a literature review of NTA reports and in-depth interviews with NTA staff at both central and field levels. The analysis was conducted using David Lewis's theory of NGO roles (implementer, catalyst, partner) and a constructivist perspective. The findings reveal a strategic shift in NTA's approach, moving from a predominantly distributive model (aid provision) to the transfer of adaptive, sustainable agricultural technology. This revitalization included introducing grafting techniques for rejuvenating cocoa and cashew trees, developing horticulture based on rainwater harvesting tanks and bokashi compost, and modernizing pig farming through hygienic stalls and an artificial insemination (AI) program. NTA's role evolved from merely an implementer to a catalyst for change and a strategic partner for the government. The formal collaboration with the Agricultural Technology Assessment Institute (BPTP)/BRIN proved effective, with innovations initiated by NTA later being adopted by local government programs. This demonstrates NTA's success in influencing local development practices, contributing to an increase in the income of assisted households and a reduction in Sikka's overall poverty rate. Keywords: NTA, Poverty, Sikka, NGO, Agricultural Development, Revitalization, Technology Transfer
creator: Fitri Diani
creator: Hendrini Renolafitri
creator: Yessi Olivia
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-12-03
publication date: 2025-12-03
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 14

STRATEGI INDONESIA MENINGKATKAN EKSPOR BIJI KAKAO KE CHINA TAHUN 2018-2022
type: item
description: Cocoa is one of Indonesia's leading export commodities and plays a vital role in the national economy. However, cocoa bean exports to China fluctuated between 2018 and 2022, necessitating strategies to improve performance. This study aims to analyze Indonesia's strategy for increasing cocoa bean exports to China. The research method used was descriptive qualitative, using secondary data from Statistics Indonesia (BPS), government publications, and academic literature. The analysis was conducted using a liberal perspective and Michael Porter's theory of competitive advantage. The results indicate that the strategies implemented include improving cocoa quality and production, strengthening downstream industries, promoting trade, and bilateral cooperation with China. Synergy between the government, industry players, and farmers is key to increasing the competitiveness of Indonesian cocoa in the global market. Keywords: Export, Cocoa, China, Strategy, Indonesia
creator: Khoirun Nisya
creator: Umi Oktyari Retnaningsih
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-12-04
publication date: 2025-12-04
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 16

PERAN THE GLOBAL FUND DALAM ELIMINASI TUBERKULOSIS DI PROVINSI RIAU TAHUN 2023
type: item
description: This study provides an in-depth analysis of the role of The Global Fund in supporting the elimination of Tuberculosis (TB) in Riau Province in 2023. Indonesia ranks as the country with the second-highest TB burden in the world after India, and Riau is among the provinces contributing significantly to the national TB case load. This condition is driven by limited access to healthcare services, inadequate local health system capacity, persistent social stigma, and low public awareness regarding TB transmission and treatment. These challenges highlight the importance of international assistance, particularly from The Global Fund, in accelerating efforts toward TB elimination at the regional level. The research employs a descriptive qualitative method through a literature study and document analysis to examine the forms, mechanisms, and impacts of The Global Fund’s interventions in Riau. The analytical framework is supported by Global Governance Theory, which explains the dynamics of multi-actor health governance. The findings reveal that The Global Fund plays a strategic role through financial contributions, capacity-building programs for health workers, provision of diagnostic tools and essential medicines, as well as community-based education and outreach. These interventions contributed to an increase in TB treatment coverage in Riau, reaching 56% in 2023. However, the study also identifies several obstacles, including geographical challenges, limited community engagement, strong societal stigma, and the region’s dependency on international funding and technical support. Keywords: The Global Fund, Tuberculosis, Riau, Global Governance.
creator: Aryo Rizky Alfarisi
creator: Saiman Pakpahan
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-12-05
publication date: 2025-12-05
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

DIPLOMASI INDONESIA UNTUK MENJADI TUAN RUMAH WORLD WATER FORUM KE-10
type: item
description: This research aims to examine how Indonesia used public diplomacy to be selected as host of the 10th World Water Forum, an effort to strengthen cooperation in the field of water and sustainable development, at the national, regional, and international levels. Through this framework, the study analyzes the public diplomacy steps taken by Indonesia to gain international support in the selection process for the 10th World Water Forum. This reasearch uses qualitative methods, with data collection techniques through literature studies sourced from books, journals, articles, news, and websites. This study uses the perspective of Liberalism and Nicholas J. Cull's public diplomacy theory, which consists of five main components: listening, advocacy, cultural diplomacy, exchange diplomacy, and international broadcasting. The results show that Indonesia was able to effectively implement all five components of public diplomacy. This strategy succeeded in building a positive image of Indonesia in the eyes of the world, thereby gaining significant support in the voting mechanism and ultimately being selected as host of the 10th World Water Forum. Keywords: Public diplomacy, Nation branding, World Water Forum
creator: Luthfiyyah Dorrotul Hikmah
creator: Hendrini Renolafitri
creator: Mohammad Saeri
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-12-05
publication date: 2025-12-05
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

STRATEGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BUPATI BEKERJA DAN BERKANTOR DI KAMPUNG (BUJANG KAMPUNG) KABUPATEN SIAK TAHUN 2023
type: item
description: The regent working and having an office in the village (Bujang Kampung) program is an initiative of the Siak Regency Government to improve access and quality of health services in remote areas. This program offers free health services, including specialist doctors, but faces several challenges such as a lack of specialist doctors, limited implementation time, less effective outreach, and a budget that was not allocated well at the beginning of the year. This program has also received the attention of the Indonesian Ombudsman and is dealing with high rates of diseases such as Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) and Acute Respiratory Infections (ARI). This study uses a descriptive qualitative method, with the determination of informants using purposive sampling techniques, with the theory of government strategy by Geoff Mulgan (2009) with indicators of purpose, environment, directions, actions, and learning. This study explains the strategy of the Regent and Deputy Regent in implementing the Regent Working and Having an Office in the Village (Bujang Kampung) of Siak Regency in 2023. The results of the study show that the Regent and Deputy Regent of Siak issued Regent Regulation No. 6 of 2024 concerning the Implementation of Public Services through the Bujang Kampung Program (Regents Working and Having Offices in Villages). Several strategies implemented include intensive communication between agencies, budget optimization through ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) operational funds, and the launch of the "Siak Melesat" mobile health service. The government also integrates health education, encourages the active role of village officials, and establishes partnerships with companies through CSR such as PT BSP and PT RAPP which provide Supplementary Food Provision (PMT) assistance. New strategies include a participatory approach, local technology, and an integrated service model, with a focus on innovation and continuous improvement. Keywords: Bujang Kampung, Siak Regency, Hea…
creator: Niken Fujia Lestari
creator: Ben Hansel Notatema Zebua
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-01
publication date: 2025-07-01
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI RIAU TAHUN 2023
type: item
description: Government procurement of goods and services remains one of the sectors most prone to corruption nationwide, despite continuous updates and adjustments to procurement policies in response to the development of digitalization. Therefore, this study aims to analyze the implementation process of Presidential Regulation No. 12 of 2021 and the challenges encountered in the procurement of goods and services by the Procurement Bureau of Riau Province. The analysis in this study refers to Charles O. Jones’ theory of implementation, which includes three key indicators: organization, interpretation, and application. This research employs a descriptive qualitative approach, using interview and documentation techniques for data collection. The findings reveal several issues, including the limited capacity of human resources within the Procurement Bureau of Riau Province, inadequate understanding of procurement processes among personnel, and resistance to regulatory changes among procurement stakeholders. Furthermore, the absence of updated Standard Operating Procedures (SOPs) related to procurement has hindered the synchronization between current regulations and practical implementation. To optimize the implementation of this policy, it is essential to strengthen the capacity of government officials, improve technological infrastructure, enhance coordination among stakeholders, and simplify the bureaucratic implementation of Presidential Regulation No. 12/2021. Keywords: Implementation, Procurement of Goods and Services, Good Governance.
creator: Khadhil Dhiyaulhaqi Juliansyah
creator: Wazni ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-03
publication date: 2025-07-03
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

KAPABILITAS ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA NGASO KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023
type: item
description: The role of village government in mobilizing community participation towards welfare is persuasive in planning, creating, and improving community capacity in using resources or potentials, both Human Resources and Natural Resources, which successfully improve the welfare of village communities in managing village finances or village funds, implementation, development, village community development to create order, harmony, security, and empowerment in village communities. In the effective management of Village-Owned Enterprises, laws and government regulations serve as a reference for maintaining the sustainability of these enterprises, ensuring they remain optimal. This study employs a descriptive qualitative approach to gain an in-depth understanding of the real-world conditions in the field. The data collection techniques employed include in-depth interviews with Village-Owned Enterprise managers, direct observation of operational activities, and documentation studies related to regulations and financial reports. The collected data were analyzed using thematic analysis techniques to identify important patterns related to organizational capabilities. The results of the study indicate that the organizational capabilities of the Ngaso Mandiri Village-Owned Enterprise still face various challenges in four main aspects. In terms of knowledge and skills, managers do not fully understand regulations, financial accounting, risk management, and recording technology, which results in administrative errors and low efficiency. In terms of technical systems, although SOPs have been prepared, their implementation has not been optimal due to weak supervision and the use of a manual recording system that is prone to errors. The managerial system aspect shows income instability weak internal coordination and a lack of strong leadership, although there have been efforts to improve through limited digitalization. Meanwhile, in terms of values and norms, transparency and accountabil…
creator: Aura Fatikha Andini
creator: M. Rafi
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-07
publication date: 2025-07-07
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 8

PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA PEKANBARU TAHUN 2024
type: item
description: Law Number 7 of 2017 Article 1 Paragraph 17 regulates that "the Election Supervisory Body (Bawaslu) as an election organizing institution throughout Indonesia" has the authority to, among other things, supervise the implementation of election stages, receive reports of alleged election/regional election violations, and follow up on findings or reports to authorized agencies. Supervision carried out by independent institutions and community supervision to realize the main objectives of the election itself. This is known as participatory supervision. Participatory supervision is contained in Bawaslu Regulation No. 2 of 2023. This study aims to determine how the implementation of the participatory supervision program of the Pekanbaru City Bawaslu in 2024 and the obstacles faced. This study is a study that uses a qualitative method presented descriptively based on secondary and primary data using data collection techniques through interviews and documentation. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. This study is based on the participatory supervision theory put forward by Suswantoro. The indicators of participatory supervision consist of limited, broad and issue-based participatory supervision models. The results of this study indicate that in the implementation of the participatory supervision program, Bawaslu Pekanbaru City has a superior program, namely the participatory supervision socialization program. There are three types of participatory supervision discussed, namely limited, widespread and based participatory supervision. Each indicator has its own strategy to improve the participatory supervision socialization program. However, in the implementation there are obstacles such as factors from the community, budget limitations and human resource limitations Keywords: Bawaslu, Participatory Supervision, Program
creator: Riska Diva Afilla
creator: Ali Yusri
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-07
publication date: 2025-07-07
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENETAPAN APBD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2024
type: item
description: The timely establishment of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is a primary prerequisite for maintaining the continuity of development and public services in the region. Delays in the establishment of the APBD, such as that which occurred in Kuantan Singingi Regency for the 2024 Fiscal Year, indicate serious problems in the relationships between local government institutions. The delay in establishing the APBD has become an important issue as it can hinder the implementation of development programs and public services in the area. This study aims to explain the relationship between the executive and legislative branches in the establishment of the APBD for the 2024 fiscal year in Kuantan Singingi Regency. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews, documentation, and literature studies. This study utilizes interaction theory according to Stone, which is divided into four types: decisional, anticipated reaction, nondecisional making, and systemic. Research findings indicate that delays in the establishment of the regional budget (APBD) are influenced by several factors, including personal and institutional relationships between the executive and legislative branches, as well as local political dynamics. Disharmonious relationships among political elites and differing interests are major obstacles in reaching agreements related to the APBD. Conflicts regarding the proposed budget amounts are the primary cause of delays, exacerbated by weak institutional communication and the inability to build political consensus. In conclusion, the delay in the establishment of the 2024 fiscal year APBD in Kuantan Singingi Regency stems from disharmonious relationships among local government agencies, which necessitates strengthening coordination mechanisms and improving political communication capacity in the budget preparation process in the future. Keywords: Executive, Legislative, Dela…
creator: Lensi Mistika
creator: Ishak '
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-07
publication date: 2025-07-07
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 13

IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) MELALUI APLIKASI KLIK PELALAWAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022-2024
type: item
description: This research discusses the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) through the Klik Pelalawan Application by the Pelalawan Regency Government from 2022 to 2024. The issue addressed in this study is that the Klik Pelalawan application is still Android-based and many features remain inaccessible. The aim of this research is to understand the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) through the Klik Pelalawan Application by the Pelalawan Regency Government in the years 2022–2024. This research uses a descriptive qualitative approach with interview and documentation techniques, and refers to the e-government implementation theory by Richardus Eko Indrajid (2002), which includes content development, competency development, connectivity, legal framework and instruments, collaboration, and project funding. The results of the study show that the implementation of the Klik Pelalawan application is underway but still not optimal. In terms of content development, the application has been well designed, but several issues remain. In terms of competency development, recruitment has been based on expertise, training has been provided, and appreciation has been given, although training remains insufficient. Regarding connectivity, the application was developed based on legal regulations concerning SPBE. As a result, a regent regulation was established to provide technical guidelines for the use of the Klik Pelalawan application and to ensure identity security. In terms of collaboration, the government has jointly operated the application, but socialization efforts remain lacking. Finally, in terms of project funding, there is no specific budget allocation designated for the application. Keywords: Klik Pelalawan Application, E-Government Implementation, SPBE
creator: Risti Amelia
creator: Adlin .
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-07
publication date: 2025-07-07
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INDRAGIRI HILIR JAYA PLUS TERINTEGRASI OLEH PEMERINTAH DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023
type: item
description: This study discusses the implementation of the Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Program by the Village Government of Pengalihan, Keritang District, Indragiri Hilir Regency in 2023. Despite ongoing issues related to both physical and non-physical development in Pengalihan Village, a significant portion of the DMIJ Plus Terintegrated Program's budget in 2023 was allocated to village governance activities. As a result, community involvement in the program's activities remained limited. The aim of this research is to examine the implementation of the DMIJ Plus Terintegrated Program by the Village Government of Pengalihan in 2023 and to identify the influencing factors. This study employs a qualitative approach with descriptive analysis. The data used consist of primary data collected through interviews with informants, and secondary data obtained from relevant documents. Data collection techniques include interviews and documentation. The research applies David C. Korten’s program implementation theory, which emphasizes three main elements: program appropriateness, implementing organization, and target group (beneficiaries). The findings reveal that the program was primarily focused on the operational aspects of village governance, while physical development and community empowerment remained limited due to budget constraints. Organizationally, the structure was in place, but the quality of human resources was still low. From the target group perspective, community participation was lacking due to limited understanding and direct involvement. Overall, the program implementation has not been optimal and has yet to fully address the community's needs. A more participatory approach, enhanced capacity of village apparatus, and strengthened budget management are necessary to ensure more effective and sustainable program implementation. Keywords: DMIJ Plus Terintegrated, Program, Village Government
creator: Anisa Nur Safitri
creator: Adlin .
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-04
publication date: 2025-07-04
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2021 OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PERBAIKAN JALAN DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 (STUDI DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA)
type: item
description: This research aims to analyze the implementation of Regent Regulation Number 81 of 2021 by the Kampar Regency Public Works and Spatial Planning (PUPR) Department in road repairs in Bangkinang Kota District. Repair and maintenance of road infrastructure has an important role in supporting community mobility and regional economic growth. This research uses George C Edward III's theory, divided into 4, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The types of data are primary data and secondary data, primary data is obtained directly from informants. Meanwhile, secondary data is data that supports or strengthens primary data. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation. There are 4 stages of data analysis techniques used, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show that the implementation of Kampar Regent Regulation Number 81 of 2021 has been carried out through several stages, including identifying damaged road sections, preparing repair plans, and implementing road rehabilitation projects. Factors that support the successful implementation of this policy include the existence of clear regulations, human resource support, and supervision carried out by the relevant agencies. However, there are obstacles such as budget limitations, lack of communication and coordination between agencies, and low community participation in monitoring infrastructure projects. Keywords: Implementation, Policy, Road Infrastructure.
creator: Rudy Kurniawan
creator: Adlin '
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-09
publication date: 2025-07-09
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 9

STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) USAHA JAYA DESA BINA MAJU KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022
type: item
description: This study examines the Strategy of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Usaha Jaya, Rangsang Barat District, Meranti Islands Regency in 2022. Based on Government Regulation Number 11 of 2021 concerning the Establishment, Management, and Development of BUMDes at the Village Level. This study uses the strategy theory of Anatan and Ellitan which includes three aspects: Technology, Innovation, and Operations. The research approach used is qualitative with data collection techniques in the form of interviews and observations. The results of the study indicate that BUMDes Usaha Jaya Desa Bina Maju has implemented technology, innovation, and operational strategies for However, the Operational strategy still experiences obstacles in the marketing aspect of BUMDes product promotion funds, especially in the use of social media. This study emphasizes the importance of implementing strategies for good BUMDes management by paying attention to supporting factors so that the implementation of programs run by BUMDes will bring benefits that are directly felt by the community. Keywords: strategy, BUMDes, Technology, Innovation, Operations
creator: Fazli Nasoha
creator: Adlin ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-09
publication date: 2025-07-09
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 8

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA KUALA SEMUNDAM KECAMATAN PETALANGAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023
type: item
description: This research is motivated by the essential role of the Village Consultative Body (BPD) in supervising the administration of village governance, particularly in ensuring that village development is carried out in accordance with planning and community needs. The problem addressed in this study is how the BPD exercises its supervisory function over the performance of the Village Head in the development of Kuala Semundam Village, as well as the factors that influence the effectiveness of that supervision. The purpose of this study is to identify and analyze the implementation of BPD’s supervisory role over the Village Head’s performance and the obstacles faced in its execution. This research uses a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The theoretical framework employed is Simbolon's theory of supervision, which includes internal, preventive, and repressive supervision in the execution of duties to achieve certain objectives. The results of the study indicate that the supervision carried out by the BPD over the Village Head’s performance is still not optimal. This is due to several factors, including supervision that is mostly limited to meetings without direct field observation, and a lack of understanding among BPD members regarding their supervisory functions and responsibilities. In addition, there are inhibiting factors such as limited time, inadequate resources, and a passive work culture. Therefore, there is a need to enhance the capacity and awareness of BPD members so that their supervisory role can be carried out more effectively in supporting the overall development of the village. Keywords : Development, Supervision, Village Consultative Body.
creator: Putri Cahaya Mulyani
creator: Wazni ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-09
publication date: 2025-07-09
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 13

PERAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU TERHADAP PETANI SAYUR DI KELURAHAN MAHARATU KECAMATAN MARPOYAN DAMAI TAHUN 2021
type: item
description: This thesis is motivated by the lack of attention, especially to the provision of facilities and infrastructure for vegetable farmers. There is a lack of outreach or outreach to vegetable farmers in Maharatu Village. The purpose of this thesis is to determine the role of the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Office on vegetable farmers in Maharatu Village and to determine the influence of the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Office on vegetable farmer empowerment in Maharatu Village. The researcher used a qualitative research approach. The research location was agricultural land in Maharatu Village, Marpoyan Damai District, and the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Office. The types and sources of data in this study were primary data in the form of interviews and observations conducted by the researcher, while secondary data supported the primary data, namely the Pekanbaru City Profile, the Pekanbaru City Police Profile, and information about the Tanjak Polresta Application. Data collection techniques used were interviews and documentation. Meanwhile, data analysis was carried out using qualitative analysis. Based on the research results and discussion, it can be concluded that the role of the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Office in empowering vegetable farmers in Maharatu Village, Marpoyan Damai District in 2021 is evident in the implementation of facilitator indicators, which provide assistance to vegetable farmers. Catalyst indicators include providing high-quality seeds at affordable prices. Regulatory indicators, however, are not implemented due to the lack of training programs for vegetable farmers, and dynamic indicators include the limited number of visits by the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Office to vegetable farmers. The influence of the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Office on empowering vegetable farmers in Maharatu Village includes conducting training, providing counseling, and providing seed and f…
creator: Fitra Nurzulio Indra Tebi
creator: Adlin ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-09
publication date: 2025-07-09
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 10

PERAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGURANGI SAMPAH DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI TAHUN 2023
type: item
description: The government plays a very important role in increasing community participation in waste reduction. As a regulator, the government is responsible for formulating policies that support sustainable waste management. As a dynamizer, the government plays a role in encouraging community involvement through socialization and education. Meanwhile, as a facilitator, the government must ensure the availability of adequate facilities and infrastructure to support the waste management system. This study aims to analyze the extent of the government's role in increasing community participation in waste management in Marpoyan Damai District, Pekanbaru City. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study show that the government has issued various policies, such as Regional Regulation No. 18 of 2008 concerning Waste Management and Pekanbaru Mayor Regulation No. 6 of 2023 concerning the Reduction of Plastic Bag Use. However, in its implementation, there are still various obstacles, such as a lack of policy socialization and low public awareness of sorting and managing waste. As a facilitator, the government has implemented various programs, such as awareness campaigns on reducing plastic waste, waste bank programs, awareness campaigns on reusing used items, awareness campaigns on Eco Enzymes, and others. However, public participation remains suboptimal due to insufficient education and lack of coordination with private sector entities and environmental communities. As a facilitator, the government has provided waste management facilities; however, in terms of reduction, these are still inadequate and do not fully meet community needs. Therefore, more innovative and collaborative strategies, as well as enhanced supervision and awareness campaigns, are needed to ensure that existing policies are implemented more effectively and encourage the community to be more ac…
creator: Aisyah Fadila Putri
creator: Adlin ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-11
publication date: 2025-07-11
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE OLEH SATGAS KOMUNITAS KAMPUNG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (DULREMPAK) KOTA DUMAI TAHUN 2023
type: item
description: Good governance is an absolute necessity for the majority of the people in order to create a political system of government that is more in favor of the people's interests in accordance with universal democratic principles. This study discusses the Implementation of Good Governance by the Task Force for the Protection of Women and Children Village Community (DULREMPAK) of Dumai City. The purpose of this study is to describe the Implementation of Good Governance by the Task Force for the Protection of Women and Children Village Community (DULREMPAK) of Dumai City. The theory used in this study is Good Governance according to the Indonesian Transparency Society (MTI) in Amir Faisol (2006). This study uses a qualitative method with data collection techniques using Interview Techniques and Literature Study. For data sources for the Implementation of Good Governance by the Task Force for the Protection of Women and Children Village Community (DULREMPAK) of Dumai City, a descriptive qualitative research approach is used. The results of the study explain that the Implementation of Good Governance by the Task Force for the Protection of Women and Children Village Community (DULREMPAK) of Dumai City uses 6 (six) indicators, namely, community participation, rule of law, transparency, justice, effectiveness and accountability. Even though there are still several obstacles in terms of budget, implementation and human resources, the Dumai City Women and Children Protection Community is able to realize several indicators of Good Governance. Kata Kunci:Pelaksanaan,Good Governance,
creator: Rudi Purwana Ahmad
creator: Wazni ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-11
publication date: 2025-07-11
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG JAMINAN BONGKAR DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023-2024
type: item
description: This study aims to analyze the implementation of Bengkalis Regent Regulation Number 47 of 2022 concerning Dismantling Guarantees in Advertising Implementation and its impact on increasing Regional Original Income (PAD) in Bengkalis Regency. This regulation is a regional policy instrument that aims to regulate advertising order and guarantee the contribution of the advertising sector to PAD. The research approach used is qualitative with a case study method. Data were collected through in-depth interviews and documentation of the implementation of policies in the field, especially by the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP), the Regional Revenue Agency (Bapenda), and advertising business actors. The results of the study show that the implementation of the Regent Regulation still faces various challenges, including limited human resources, low compliance of business actors, and weak supervision and coordination between agencies. However, this policy has the potential to increase PAD if supported by consistent law enforcement, digitalization of licensing, and ongoing socialization to the community and business actors. With improvements in the implementation aspect, Regent Regulation Number 47 of 2022 can be a strategic instrument in optimizing the contribution of the advertising sector to regional finances. Keyword: Policy implementation, unloading guarantee, Advertising, PAD.
creator: Muhammad Faizal Noor
creator: Agus Susanto
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-11
publication date: 2025-07-11
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PENEGAKAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PABRIK YANG TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022
type: item
description: Law enforcement against unlicensed industrial activities is a crucial aspect of the supervisory function of local governments, particularly in maintaining environmental governance and ensuring compliance with legal regulations. This study aims to analyze the law enforcement efforts undertaken by the Regional Government of Pelalawan Regency against palm oil mills operating without permits in 2022. The research focuses on the forms of law enforcement implemented, the inhibiting factors within the enforcement process, and the impact of such efforts on the existence of illegal palm oil mills in the region. The research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews and documentation. The main obstacles identified include overlapping authority among institutions, limited capacity of local law enforcement personnel, weak supervision, and the influence of local political and economic interests. Based on these findings, law enforcement efforts must be improved through local regulatory reforms, strengthening the oversight function, and fostering stronger synergy between government institutions and law enforcement agencies. The results indicate that the Regional Government of Pelalawan Regency has undertaken several measures, such as issuing warning letters, suspending operations, and referring cases to law enforcement bodies. However, the implementation of these enforcement measures has not been optimal due to various challenges, including weak inter-agency coordination, limited human and financial resources, and interference from vested interests. Although regulations concerning business licensing are relatively clear, their enforcement remains ineffective in practice. Keyword :Government Law enforcement, Licensing, Benefit, Justice
creator: Annisa Fujianti
creator: Rury Febrina
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-11
publication date: 2025-07-11
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 9

KOORDINASI PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2022-2023
type: item
description: Extreme poverty is a condition where a person cannot meet their basic needs. This poverty problem is a complex issue that requires cooperation and coordination. Coordination teams were formed to improve coordination in the field of regional poverty alleviation, namely the Provincial TKPK and the Regency TKPK. The Siak Regency Government established a Poverty Alleviation Coordination Team which carries out the function of coordinating the regional government in accelerating extreme poverty alleviation. The problem in this study is the decrease in the number of extreme poverty in Siak Regency from 2022 to 2023, namely from 6.42 thousand people or 1.27% to 2.79 thousand people or 0.54%. In addition, this acceleration of poverty alleviation still faces several challenges, especially in terms of coordination. The purpose of this study is to determine government coordination in accelerating extreme poverty alleviation in Siak Regency in 2022-2023. The theory used in this study is the coordination theory. The research approach used was qualitative. The type of research employed was descriptive research. The research location was in Siak Regency. The data types were primary and secondary. Primary data was obtained directly from informants, while secondary data was supporting data in the form of documents related to the research problem. Data collection techniques included interviews and documentation. Data analysis was conducted using qualitative analysis. The results of this study are that government coordination carried out by the Poverty Alleviation Coordination Team of Siak Regency has been running quite well by implementing unity of action, communication, division of labor and discipline. However, from several indicators, shortcomings are still found, such as in terms of communication where there are still many TKPK members who only attend meetings if their agency is involved, in terms of division of labor, there are still more assistance given than empowerment and in …
creator: Sulistiawati ,
creator: Rury Febrina
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-15
publication date: 2025-07-15
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RESOLUSI KONFLIK ANTARA PT. TASMA PUJA DI DESA KEPAYANG SARI DAN MASYARAKAT DESA ALIM KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU
type: item
description: This study discusses the existence of approximately 91 HA of 110 HA of land located in the Alim Village area, Batang Cenaku District, Inhu Regency, Riau Province. The land was seized by PT Tasma Puja and is located in Kepayang Sari Village, Batang Cenaku District. The government did not immediately determine the boundary between Kepayang Sari Village and Alim Village. The government's efforts to mediate the conflict have not been successful so far and NGOs and Alim Village feel that the local government is siding with PT Tasma Puja, resulting in violence and threats of land occupation by the community. This study uses conflict management theory (Hidayat, 2016) which is conflict management using a series of techniques or certain steps by a third party or conflicting parties in an effort to minimize the negative impact of conflict and direct destructive conflict into a constructive conflict that benefits all parties. The type of data in writing this thesis is descriptive qualitative where this study explores and analyzes to provide meaning and significance in solving problems. The conclusion of this study is that efforts made to resolve land conflicts in Kepayang Sari Village and Alim Village, Batanag Cenaku District, Indragiri Hulu Regency are meetings at the Kepayang Sari Village office, both from the company PT. Tasma Puja and the community to find the best solution. Keywords: Role of Local Government, Conflict Resolution, PT. Tasma Puja, Aim Village, Kepayang
creator: Diki Aries Setiawan
creator: Hasanuddin ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-15
publication date: 2025-07-15
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 7

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESATAPUNG JAYA KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021
type: item
description: The village government plays a role in facilitating the community and providing appropriate guidance regarding the development and empowerment objectives to be implemented. The community contributes ideas, energy, and even material resources to ensure the success of empowerment and development. The village government plays a role in implementing community empowerment activities. An example of this empowerment is goat farming. The problem in this research is the suboptimal performance of the Tapung Jaya village government in carrying out its role as a village government. The purpose of this study was to determine the role of the Tapung Jaya village government in optimizing the village community empowerment program through goat farming and to identify the supporting and inhibiting factors in implementing its role as a village government. This study refers to the theory of the role of village government according to Isbandi Rukmianto (2013), namely community empowerment through the Preparation Stage, Assessment Stage, Alternative Planning Stage, Action Plan Formalization Stage, Implementation Stage, Evaluation Stage, and Termination Stage. This research is a descriptive qualitative study with primary and secondary data sources. Data collection techniques used were interviews and documentation. Data analysis techniques were Data Reduction, Data Presentation, and Conclusion Drawing. The results of this study indicate that the role of the Tapung Jaya village government as the main driver in community empowerment activities in Tapung Jaya Village is not optimal, such as the lack of funds and other infrastructure such as skills training, participation, unclear goat farming management, and the existence of inhibiting factors in implementing the government's role in Tapung Jaya Village, Tandun District, Rokan Hulu Regency. Keywords: Community Empowerment, Preparation, Assessment, Implementation, and Evaluation.
creator: Alpin Taufia Sepnanda
creator: Adlin ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-15
publication date: 2025-07-15
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

DINAMIKA PENYELESAIAN SENGKETA LIMA DESA DARI ROKAN HULU KE KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU TAHUN 2010-2017
type: item
description: Regional expansion is basically an effort to create an effective and efficient government, as well as effective in order to realize the acceleration of improving people's welfare. Thus, the development and development of regional autonomy today is able to develop initiatives to foster new forces in society. In addition, to bring services closer to the community and create more effective supervision control. However, in expansion, of course there are disputes. One of the disputes over the boundaries of the Regency is the Five Villages Dispute between Kampar Regency and Rokan Hulu Regency. This dispute came to the surface when there was a lawsuit letter from the Chairman of the Village Consultative Body (BPD) of Five Villages, Tapung Hulu District, Kampar Regency on May 20, 2010. This study aims to find out what causes the conflict between Kampar Regency and Rokan Hulu Regency and to find out the legal aspects of dispute resolution in five villages between Kampar Regency and Rokan Hulu Regency. The research method used is normative juridical. That is, by collecting primary legal materials, primary legal materials are legal materials that have authority (authoritative). The results of this study show that the Supreme Court's decision only cancels the Decree of the Minister of Home Affairs and there is no decision stating that five villages are included in the Kampar Regency area. After the issuance of this Supreme Court decision, the status of five villages is still floating because in Article 4 of Law 53 of 1999 it is still stated that Rokan Hulu Regency has seven sub-districts, one of which is Kunto Darussalam District. Likewise, Permendagri No. 56 of 2015 which included five villages in the Kampar Regency area can still be sued. So, the settlement of the dispute in five villages with the issuance of Permendagri No. 56 of 2015 does not solve the root of the problem. Keywords: Dynamics, Dispute Resolution, Five Village Disputes
creator: Karldo Fransio
creator: Auradian Marta
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-15
publication date: 2025-07-15
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KAWASAN PASAR AUR KUNING KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024
type: item
description: Aur Kuning Market is a strategic economic center in Bukittinggi City, which is crowded daily by vehicles of visitors, traders, and the general public. This condition demands optimal parking management and services to support smooth traffic flow and increase local revenue through parking retributions. This study aims to analyze the management and organization of parking in the area in 2024 using a descriptive qualitative approach, guided by the theories of Good Governance, Public Service, and Parking Regulation. The findings reveal that formal parking management has only been implemented at the Aur Kuning Terminal with contracted parking attendants and tariff application based on Regional Regulation Number 3 of 2010, while five other locations are still operated by informal attendants without full supervision from the local government. Limited human resources, insufficient budget, and low public awareness of parking regulations are the main obstacles that hinder the optimal implementation of good governance principles. Kata Kunci: Bukittinggi, Pasar Aur Kuning, Pelayanan Publik, Pengelolaan Perparkiran, Retribusi Parkir, Tata Kelola Pemerintahan
creator: Nelvita Isra Jayanti
creator: Rury Febrina
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-15
publication date: 2025-07-15
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN OBJEK REKREASI TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM DI KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU TAHUN 2022-2023
type: item
description: The management of the Sultan Syarif Hasyim Grand Forest Park is carried out by the Technical Implementation Unit of the Minas Model Production Forest Management Unit, which is the technical task executor, established by the Riau Provincial Forestry and Environment Service. The SSH Forest Park (Tahura SSH) is also being prepared as a natural tourism destination for the surrounding community. The purpose of this study was to determine collaborative governance in the management of the Sultan Syarif Hasyim Grand Forest Park recreational object and to identify the inhibiting factors in the management of the Sultan Syarif Hasyim Grand Forest Park recreational object in Minas District, Siak Regency, Riau Province, in 2022-2023. This research method uses a qualitative descriptive approach. The data used in this study is descriptive, presenting the results of research on Collaborative Governance in the Management of the Sultan Syarif Hasyim Grand Forest Park Recreation Site in Minas District, Siak Regency, Riau Province, in 2022-2023. Data collection techniques used in this study included interviews, documentation, and observation. The results showed that Collaborative Governance has been implemented, but not optimally. Three indicators, namely face-to-face meetings, building trust, and commitment to the process, have not been fully implemented between the UPT KPHP Minas Tahura and other stakeholders. Other obstacles encountered in the Collaborative Governance process are a lack of quality and quantity of human resources, inadequate facilities and infrastructure, and minimal budget allocation for the Management of the Sultan Syarif Hasyim Grand Forest Park Recreation Site. Keywords: Collaborative Governance, Management, Grand Forest Park
creator: Ayi Fiksa Nanda
creator: Adlin ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-15
publication date: 2025-07-15
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2021-2023
type: item
description: This study aims to analyze the policy and obstacles faced by the Pekanbaru City Government in implementing the parking retribution policy and to provide recommendations to enhance its effectiveness. The research employs a qualitative approach with in-depth interviews conducted with relevant officials, particularly those in the Parking Management Unit (UPT Perpakiran) of Pekanbaru City. The study is based on George Edward III’s implementation theory, which consists of four key indicators: communication, resources, disposition (attitude), and bureaucratic structure. The findings reveal several major challenges in implementing the parking retribution policy, including insufficient dissemination of information to parking attendants, inadequate supervision, and low public awareness regarding the importance of parking regulations. Additionally, the management of facilities and human resources remains a challenge in ensuring optimal parking services. To address these issues, this study recommends several measures, such as increasing public outreach and training programs for parking attendants, leveraging technology for more efficient supervision, and conducting educational campaigns to raise public awareness of the benefits of parking retribution for urban development. Enhancing communication between parking coordinators and attendants is also crucial to minimizing miscommunication and improving compliance. It is expected that the findings of this study can serve as valuable input for the Pekanbaru City Government in formulating more effective policies for parking management and local revenue enhancement. Keywords: Parking Policy, Communication, Source, Disposition, Birocration.
creator: Muhammad Arief Fadilah
creator: Agus Susanto
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-15
publication date: 2025-07-15
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PENGELOLAAN BUMDES TIMUR SEJAHTERA DI DESA UJUNG BATU TIMUR KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023-2024
type: item
description: This research is motivated by the suboptimal management of the Timur Sejahtera Village-Owned Enterprise (BUMDes) whose goal is to improve the village economy and optimize village assets for the benefit of the village and community. However, the management of the Timur Sejahtera BUMDes business unit still faces obstacles that result in declining profits, which also impacts the village's original income. The purpose of this study is to describe the management of the Timur Sejahtera BUMDes in 2023-2024. The research method used in this study is a qualitative approach and descriptive research. The research location was Ujung Batu Timur Village, Ujung Batu District, Rokan Hulu Regency. Data collection techniques were interviews and documentation. This study used G.R. Terry's management theory, with indicators of planning, organizing, implementing, and monitoring. The results of this study found that the management of the Timur Sejahtera BUMDes in Ujung Batu Timur Village, Ujung Batu District, Rokan Hulu Regency in 2023-2024 was not optimal due to several aspects that were not implemented well, namely organizational and supervisory aspects. From the organizational aspect, the BUMDes implementers do not understand their respective duties and functions so that the management of the Timur Sejahtera BUMDes has not yet optimally carried out its duties. Furthermore, in the supervisory aspect, there has been no supervision in the Management of the Timur Sejahtera BUMDes from 2023-2024. Keyword:Management, Supervision, BUMDes.
creator: Anjani Sitepu
creator: Ishak ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-15
publication date: 2025-07-15
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (DLHK) TERHADAP KONVERSI LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DIKAWASAN HUTAN (HPK) KECAMATAN TAPUNG HULU, KAMPAR TAHUN 2023-2024
type: item
description: Supervision of conversion forest areas aims to monitor and control changes in forest function to other land uses, such as plantations, settlements, or industry. The problem of this research is the conversion of converted forests to oil palm plantations in HPK forest areas. To address this problem, the Riau Province Environmental Agency (DLHK) has conducted patrols, outreach, and supervision of oil palm plantation companies that do not comply with regulations. The purpose of this study was to determine the supervision of the Environment and Forestry Service (DLHK) regarding oil palm plantation land conversion in the forest area of Tapung Hulu District, Kampar, in 2023-2024. Second, to identify factors hindering the Environment and Forestry Service's (DLHK) supervision of oil palm plantation land conversion. This research was conducted in Pekanbaru, specifically at the Riau Province Environmental and Forestry Service office. This study employed qualitative research methods, based on the theory of T. Hani Handoko, who outlined that the monitoring process has five indicators: establishing implementation standards, determining activity implementation measurements, measuring activity implementation, comparing implementation with implementation standards, and taking corrective action if necessary. Two data sources were used: primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews and documentation. Secondary data was obtained through several reference sources, including books, journals, theses, regulations, social media, and official websites. The results of this study indicate that monitoring is not yet fully effective. This requires further improvement, including the monitoring function and following up on individuals in oil palm plantations who violate rules and regulations. Keywords: Supervision, Environment and Forestry Service, Conversion Forest
creator: Muhammad Idris
creator: Adlin ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-15
publication date: 2025-07-15
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/36407
type: item
title: IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH DALAM PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020-2023 (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Hilir Seberang)
description: This study discusses how to implement the Kuantan Singingi Regent Regulation Number 74 of 2020 concerning the Regional Action Plan for the Reduction and Elimination of Mercury. The problem in this study is that there are still many activities of Unlicensed Gold Miners (PETI) that use mercury in Kuantan Hilir Seberang District. Furthermore, Unauthorized Gold Miners (PETI) who use Mercury have resulted in river flow pollution in Kuantan Hilir Seberang District. This research uses a qualitative method through descriptive analysis This research aims to analyze the implementation of Regent Regulation Number 74 of 2020 concerning the Regional Action Plan for Mercury Reduction and Elimination. The theory of policy implementation used as the basis of analysis is the theory of Merilee S. Grindle, which emphasizes that the success of implementation is influenced by two main variables, namely the content of policy and the context of implementation. The results of the study show that the implementation of this policy has not been running optimally. In terms of policy content, it was found that the implementation apparatus, especially the Environment Agency, did not have adequate technical and administrative readiness. This unpreparedness is reflected in the unavailability of training, lack of understanding of the substance of the policy, and the absence of technical implementation instructions as an operational reference. Meanwhile, from the aspect of the implementation environment, the main obstacles lie in the limitation of budget allocation, weak cross-sector coordination between implementing agencies, and low commitment of implementers at the technical and structural levels. Keywords: Policy Implementation, Unlicensed Gold Mining (PETI), Mercur
creator: Riskotul Jannah
creator: M. Rafi
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-16
publication date: 2025-07-16
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 14

METODE KPU KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
type: item
description: In the 2024 general election, the percentage of participation of persons with disabilities was 73%. Compared to the 2019 general election, their participation percentage was only 33%. This research aims to determine the methods used by the Pekanbaru City KPU in increasing the political participation of persons with disabilities. The theory used to examine this research is the theory according to L. Schur, M. Adya, and M. Ameri (2015) which states that there are four methods to increase the political participation of persons with disabilities. This research employs a mixed-methods approach. KPU used several methods to increase the participation of persons with disabilities in the 2024 general election. First, improving the accessibility of polling stations and voting equipment. Second, mobile voting was implemented. Third, training for polling station officers. Fourth, socialization and political education for persons with disabilities. Keywords: Disability, General Election Commission, Participation
creator: Muhammad Faiz Abda
creator: Adlin ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-16
publication date: 2025-07-16
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

EFFECTIVENESS OF THE POLICY OF THE PUBLIC WORKS AND SPATIAL PLANNING DEPARTMENT (PUPR) OF RIAU PROVINCE IN OVERCOMING CONGESTION IN PEKANBARU CITY 2019-2022
type: item
description: Pekanbaru City is one of the largest economic centers on the island of Sumatra and is included as a city with a high rate of growth, migration, and urbanization. This growth has led to increasingly severe traffic congestion problems, especially in strategic areas such as the SKA Mall and Jalan Sudirman. Traffic congestion is a major problem faced by large cities, a common problem that occurs with high mobility is the problem of increasingly growing community activities. In an effort to address this problem, the local government has implemented the construction of flyovers as a solution to improve traffic flow. Through the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Department of Riau Province, the construction of a flyover to overcome congestion. To determine the effectiveness of the policies that have been issued and using the theory from Riant Nugroho 2018 which consists of 5 indicators: appropriate policy, appropriate implementation, appropriate target, appropriate environment, and appropriate process. The research method for this thesis uses a qualitative descriptive approach. This study aims to provide a comprehensive overview of the effectiveness of the flyover construction policy and its impact on traffic congestion in Pekanbaru City The construction of flyovers in Pekanbaru City has had a positive impact in reducing traffic congestion. However, there are still aspects that need to be improved to achieve optimal effectiveness in infrastructure policies. By improving policy planning, implementation, and evaluation, it is hoped that future infrastructure development will be more effective in addressing congestion and improving the quality of life for residents of Pekanbaru City. This research is expected to serve as a reference for policymakers and future researchers in the fields of transportation and infrastructure development. Keywords : Effectiveness, Policy, Congestion
creator: Audry Diyanti
creator: Adlin ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-15
publication date: 2025-07-15
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 9

INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SIAK TAHUN 2024
type: item
description: Based on Siak Regent Regulation Number 7 of 2024 concerning the Implementation of Public Service Malls, it was stated that in its implementation there are still various problems that hinder the achievement of optimal services. These problems include the low level of coordination between agencies that are members of the MPP, the lack of consistency in the presence of officers at certain counters, and the unequal understanding of the public regarding the functions and benefits of MPP. The purpose of the study was to determine the innovations made by the government in improving the quality of public services at the Public Service Mall and the factors that influence public service innovation through the Siak Regency Public Service Mall in 2024. This study was conducted using a qualitative approach and descriptive analysis. The types of data used are primary and secondary data. Primary data is the result of interviews with informants, while secondary data is supporting data obtained from related documents. Data collection techniques were carried out through interviews, documentation, and observation. The data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the existence of the MPP provides convenience for the public in accessing administrative services in a fast, efficient, and centralized manner. A total of 25 agencies are involved, offering 176 types of licensing and non-licensing services. This innovation has proven to offer relative advantages, alignment with community needs, observable outcomes, and has undergone trial phases before its official launch. However, challenges remain, such as inter-agency coordination, vacancies at some service counters, and limited public participation. The main supporting factors include the availability of facilities and infrastructure, a strategic location, and strong support from the local government. Keywords: Public Service Innovation, Public Service…
creator: Siti Fatimah
creator: Fadhiilatun Nisaa
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-16
publication date: 2025-07-16
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 14

UPAYA SATUAN TUGAS SAPU BERSIH MENANGANI PUNGUTAN LIAR ANGKUTAN JALAN DI KOTA DUMAI TAHUN 2021-2023
type: item
description: This thesis was motivated by the fact that many ministries/regional governments have not yet established a task force to eradicate extortion, the lack of public support for the task force in carrying out its duties to eradicate extortion in public services, and the lack of public reports. The task force will operate if it receives reports from the public. The purpose of this thesis is to determine the efforts of the Dumai City government's anti-extortion task force in 2021-2023 and to identify the inhibiting factors in the task force's efforts. The researcher used a descriptive qualitative approach. The location of this study was the Dumai City Transportation Agency. The types and sources of data in this study were primary data in the form of interviews and documentation conducted by the researcher, while secondary data consisted of reports, as well as profile documents, organizational structures, and tasks related to the Dumai City government's anti-extortion task force in 2021-2023. Interviews and documentation were used as data collection techniques. Meanwhile, data analysis was conducted using qualitative analysis. Based on the research results and discussion, it can be concluded that the Dumai City Government's Saber Pungli Task Force efforts from 2021 to 2023 have not been successful. This is due to several inhibiting factors, such as lack of public awareness, lack of transparency, lack of synergy, local government support, an ineffective reporting system, and weak law enforcement. Keywords: Efforts, Task Force to Clean Up Extortion and Illegal Levies
creator: Heru Prastyo
creator: Adlin ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-16
publication date: 2025-07-16
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 9

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI DESA PULAU ARO KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022
type: item
description: Based on Regent Regulation Number 61 of 2021, Village Fund Allocation (ADD) is a balanced fund allocated from the Regency/City Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to villages, after deducting the Special Allocation Fund to assist in financing government activities, development, and village community empowerment. The purpose of this study is to determine the implementation of Regent Regulation Number 61 of 2021 concerning the Village Fund Allocation in Pulau Aro Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency, and to determine the factors involved in implementing the Village Fund Allocation policy in Pulau Aro Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency in 2022. This research employed a qualitative approach with descriptive methods, conducted in Pulau Aro Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. Primary and secondary data were used, and data collection techniques included interviews and documentation. Informants were selected purposively, including the Village Head, the Head of the Village Consultative Body (BPD), the Village Secretary, relevant Village Officials, and Youth/Community Leaders. Data were analyzed using the Huberman and Miller model, with data validity checked through extended participation to strengthen trust and triangulation to verify data from various sources and tools. The results indicate that the implementation of Regent Regulation Number 61 of 2021 concerning Village Allocation Funds (ADD) in Pulau Aro Village is suboptimal because ADD is used for village budget allocations (Siltap) and village official allowances, whereas Perbub Number 61 of 2021 outlines more complex uses of ADD. Keywords: Implementation, Village Fund Allocation (ADD), Qualitative Descriptive
creator: Gulam Syahdi Nupus
creator: Auradian Marta
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-17
publication date: 2025-07-17
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA OLEH KPU KOTA JAMBI TAHUN 2024
type: item
description: This study aims to describe the program implementation by the Electoral Commission (KPU) Jambi City to increase political participation for novice voters in 2024. Novice voters are a strategic group in democracy, but tend to have low participation rates due to a lack of political experience and political knowledge. Jambi City was recorded as the region with the lowest participation in the 2024 Regional Head Elections in Jambi Province, despite having a significant number of novice voters. This study employed a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques that included interviews, documentation, and literature reviews. The results showed that the KPU Jambi City implemented a strategy through three main stages: formulation and long-term targets, selection of actions such as direct outreach to schools and campuses, and the use of social media, as well as resource allocation, including the involvement of Adhoc agency and technical training. Inhibiting factors included a lack of political awareness, distrust of the system, and limited administrative data. This study concluded that the KPU strategy was effective but still requires a more innovative and sustainable approach to optimize the political participation of novice voters in the future. Keywords: KPU Strategy, political partisipation, novice voters, regional head election, Jambi City
creator: Muchtar Imam Syaputra
creator: Wazni ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-17
publication date: 2025-07-17
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 8

EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI PAK CAMAT DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU TAHUN 2023
type: item
description: The Government of Pekanbaru City, through the Bukit Raya Subdistrict, developed a digital service innovation called the Pak Camat application. This application was created to support the implementation of Law No. 25 of 2009 on Public Services, Presidential Instruction No. 3 of 2003 on the Development of E-Government, and Pekanbaru Mayor Regulation No. 13 of 2023 on Electronic-Based Government Systems. However, in its implementation, several challenges have been identified, such as the lack of competent human resources, insufficient outreach from the subdistrict office, and low digital literacy among the public. This study aims to examine the effectiveness of the Pak Camat application in delivering administrative services at Bukit Raya Subdistrict in 2023. The research employs a descriptive qualitative approach, using data collection techniques such as interviews and documentation. The types of data used are primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with informants, while secondary data were gathered from supporting documents relevant to the study. The results of the study show that Pekanbaru Mayor Regulation (Perwako) No. 13 of 2023 aims to improve public services through the use of technology. However, in practice, there are still several obstacles, including a lack of competent human resources, limited outreach from the subdistrict office, and low digital literacy among the community. Nevertheless, the application has succeeded in increasing the number of administrative services and supports public service delivery that is transparent and flexible. The implementation of the Pak Camat application is considered to be in line with e-government principles, but improvements are needed in terms of increasing public outreach by the Bukit Raya Subdistrict to ensure that the application can be optimally utilized by all segments of society. Keywords: Implementation, Pak Camat Application, Administrative Servic.
creator: Wiyoke Ananda Risya
creator: Baskoro Wicaksono
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-21
publication date: 2025-07-21
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 10

KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN BENGKALIS PERIODE 2024-2029
type: item
description: ABSTRACT Democracy guarantees equal rights for every citizen to be involved in politics. Women's representation is an important component in a country, especially in the legislative institution. In accordance with Law Number 7 of 2023 concerning General Elections, women's representation in legislative elections should have the same rights as men's representation and does not need to use the "at least" 30% limit. Women's representation in the Bengkalis Regency DPRD is still relatively low, therefore this study aims to describe the factors causing the low representation of women in the Bengkalis Regency DPRD for the 2024-2029 period. This study uses a qualitative approach method with a descriptive research type. The location of the study is in the Bengkalis Regency DPRD. Data collection techniques through interviews and documentation. Data analysis refers to the Theory of Asmaeny Azis regarding the factors causing low female representation in the DPRD which consists of four indicators, namely the Election System, the Role of Political Parties, Cultural Acceptance, and the Quality of Human Resources. The results of the study show that the low representation of women in the Bengkalis Regency DPRD ffor the 2024-2029 period is caused by several main factors. The formal open proportional election system provides equal oppurtunities for man and women, however, in reality, this election system makes it difficult for women to compete. The role of political parties has also not been fully maximized, parties in nominating women only fulfill the 30% quota. Malay culture in Bengkalis Regency is relatively open to women, even its leader is a woman, but patriarchal views and the dominance of masculinity remain challenges for women. With this research, it is hoped that there will be better changes made by the government, political parties, society, women, and women’s organizations so that women’s representation in the DPRD can be greater. Keywords: Representation, Women, Legislature…
creator: Jeni Delvi
creator: Wan Asrida
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-21
publication date: 2025-07-21
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

TRANSFORMASI PELAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2023-2024
type: item
description: Digital transformation in public services has become a primary focus of the government to enhance efficiency, transparency, and accountability within the bureaucracy. One notable form of this transformation is the implementation of electronic land certificates by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN), including at the Land Office of Pekanbaru City. This study aims to analyze the transformation carried out by the government in providing electronic certificate services and to evaluate its impact on the quality of land services from 2023 to 2024. The analysis is based on the transformation theory that emphasizes four key aspects mindset transformation, structural transformation, empowerment, and renewal. This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews and document studies. The data are analyzed using the transformation theory proposed by Gouillart and Kelly, focusing on the four aforementioned dimensions, aimed at improving service efficiency, transparency, and accountability. The findings indicate that the transformation of land services through digitalization has facilitated easier access, accelerated administrative processes, and reduced land-related fraud and mafia practices. However, several challenges remain, including technological infrastructure readiness, public digital literacy, and resistance from certain stakeholders. This study recommends enhancing human resource training, strengthening data security systems, and conducting more extensive public outreach to optimize the implementation of electronic land certificates. Furthermore, it is suggested to develop a decentralized data validation application that does not rely solely on a centralized master system. To improve land data quality, collaboration with local sub-district and village offices is also recommended to accelerate data validation processes, thereby supporting the effective issuance of electronic land c…
creator: Dienda Radya Putri
creator: Rury Febrina
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-21
publication date: 2025-07-21
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI PELAWAN BERBASIS AGILE GOVERNANCE DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023
type: item
description: Pelawan beach tourism is one of the favorite tourist attractions in Karimun Regency which has the uniqueness of a stretch of white sand and a charming blue sea so that Pelawan beach is very good to be developed. However, there is a phenomenon, namely the decreasing number of tourist visits, so that organizational governance is needed by the government in developing tourism potential and providing benefits quickly, namely the development of tourist attractions based on agile governance. This study aims to determine and describe the development of Pelawan beach tourism objects based on agile governance in Karimun Regency in 2023. This study uses a qualitative approach & descriptive research type. The data used are primary data obtained from research informants and supported by secondary data obtained from official government documents and scientific publications. Data collection techniques in this study are by interview and documentation.The results of the study indicate that the development of Pelawan beach tourism objects based on agile governance has not been fully maximized because there are indicators of agile governance that have not been met, such as the lack of new innovations and an adaptive approach to changes that occur by the Karimun Regency Tourism Office. In addition, several obstacles that occur such as budget limitations and low tourism awareness by the local community are challenges for the Karimun Regency Tourism Office in developing Pelawan beach tourism objects based on agile governance in Karimun Regency in 2023. Keywords: Agile Governance, Tourism Objects, Tourism Object Development
creator: Muhammad Zaki
creator: M. Rafi
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-22
publication date: 2025-07-22
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

EFEKTIVITAS PROGRAM LAYANAN TERPADU ADMINDUK (LANTERA) DALAM PELAYANAN E-KTP DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022-2024
type: item
description: This study aims to examine the effectiveness of the Integrated Population Administration Service Program (Lantera) in providing e-KTP services in Kuantan Singingi Regency in 2022-2024. The Lantera program was initiated as an innovation to improve access to population administration services, particularly for residents in remote areas. A descriptive method with a qualitative approach was used. Data were collected through interviews, observations, and documentation using purposive sampling techniques. The findings indicate that the Lantera program has had a positive impact in accelerating the recording and issuance of e-KTPs, as evidenced by a decrease in the number of unfulfilled e-KTP obligations from year to year: 10,676 (2022), 7,416 (2023), and 4,852 (2024). The e-KTP ownership rate also increased from 95.70% (2022) to 97.10% (2023), and further to 98.17% (2024). However, the program has not yet reached full optimization due to challenges such as limited network access, low public understanding of procedures, and inconsistent service hours. Overall, the Lantera program can be considered fairly effective in achieving its goal of expanding the coverage of population administration services. Keywords: Program Effectiveness, Lantera, e-KTP, Population Administration.
creator: Muhammad Arif Muliawan
creator: M. Rafi
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-22
publication date: 2025-07-22
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM MENINGKATKAN JUMLAH KURSI PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019
type: item
description: This study aims to analyze the political strategy of the Prosperous Justice Party (PKS) in its efforts to increase its seat count in the Rokan Hilir Regency Regional Representative Council (DPRD) in the 2019 Legislative Election. The study focuses on the party's offensive and defensive strategies, as well as the supporting and inhibiting factors influencing their success. The research method used was a qualitative approach, with data collection techniques through interviews and documentation.The results indicate that PKS implemented an offensive strategy through expanding its voter base, penetrating relevant local issues, recruiting potential legislative candidates, and employing creative digital and volunteer-based campaigns. Meanwhile, its defensive strategy involved consolidating its loyalist base, strengthening its cadre network, and maintaining emotional connections with regular voters through social and religious programs. The success of this strategy is reflected in the significant increase in PKS's seat count, from one seat in the 2014 election to four seats in the 2019 election (KPU data, 2019).Despite this, PKS also faced several obstacles, such as limited campaign funds and the strong dominance of major parties like PDI-P, Golkar, and Nasdem, which already had established political bases in Rokan Hilir. However, through an intensive and consistent grassroots approach, PKS succeeded in penetrating some strategic voter bases, particularly among religious communities and youth.This study concludes that PKS's success in increasing its electability and political representation in Rokan Hilir was the result of a comprehensive strategy, adaptive to local dynamics, and supported by the militancy of party cadres and volunteers. These findings are expected to serve as a reference for other political parties in formulating winning strategies in this competitive region Keyword: Political strategy, Prosperous Justice Party, 2019 Election, Rokan Hilir, base consolidati…
creator: Salman Hidayat
creator: Agus Susanto
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-22
publication date: 2025-07-22
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA DALAM PEMBINAAN USAHA PANDAI BESI DI DESA TERATAK KECAMATAN RUMBIO JAYA TAHUN 2024
type: item
description: This study aims to determine the role of the industrial and labor services in developing blacksmith businesses and the inhibiting factors in developing blacksmith businesses in Teratak Village in 2024. This study uses the theory of the role of government by Gede Diva (2019) which states that there is an effective and optimal role of government in the development of SMEs realized as a facilitator, regulator and catalyst. This study uses qualitative methods. Data collection techniques include interviews and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the government's role as a facilitator by the Kampar Regency Industry and Manpower Office has not yet reached its maximum level, so improvements are needed to increase its effectiveness. Meanwhile, the government's function as a regulator is already running and being implemented, but it is important to continue to pay attention to regulatory aspects to remain relevant to current developments. On the other hand, the government's role as a catalyst is considered quite effective, as evidenced by the various steps that have been taken to encourage the progress of SMEs, both in terms of human resource development and improving the quality of SMEs themselves. Keywords: The Role of Regional Government in Developing Blacksmith Businesses
creator: Haden El Pasta
creator: Ishak ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 9

KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2022-2023
type: item
description: Transformational leadership has gained attention in the public sector, Transformational leadership has gained attention in the public sector, particularly in how a leader motivates employees to be more innovative and loyal to their performance in order to realize good governance. One example of transformational leadership can be seen in the Department of Environment and Sanitation of Pekanbaru City. This study aims to examine the transformational leadership of the head of the Department of Environment and Sanitation of Pekanbaru City in 2022–2023 based on the theory of transformational leadership. The research method used in this paper is a qualitative descriptive approach, with data collection techniques through interviews and documentation studies. The data were analyzed using the theory of transformational leadership by Bernard M. Bass, which includes four main indicators: Idealized Influence, Inspirational Motivation, Intellectual Stimulation, and Individualized Consideration. The results of the study show that the transformational leadership of the head of the Department of Environment and Sanitation of Pekanbaru City has not fully aligned with the execution of core duties and functions. In the aspect of program and budget planning, there are still weaknesses in accountability, indicating a lack of idealized influence. The lack of innovation in addressing waste issues also shows that intellectual stimulation has not been optimal. On the other hand, the lack of attention to employees reflects the underdeveloped practice of individualized consideration. Moreover, the leadership vision has not fully inspired all staff to improve their work performance (lack of inspirational motivation). To improve transparency and accountability in budget management and policy-making, leaders need to create a work environment that fosters enthusiasm, encourages the exchange of ideas, opens up discussion forums, and holds training programs to develop employee capacityF Keywords: Le…
creator: Rani Andini
creator: Ishak ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-23
publication date: 2025-07-23
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 13

PERAN DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM PENANGGULANGAN KEMSIKINAN UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TAHUN 2023
type: item
description: Poverty is an issue that attracts significant attention as it relates to various aspects of life, such as the quality of life of individuals. As one of the goals of the Sustainable Development Goals (SDGs), namely "no poverty," the government’s role is highly emphasized. The Social Affairs Office of Pekanbaru City, as the government agency responsible for addressing this issue, holds an important and strategic role in poverty alleviation in Pekanbaru. This study aims to examine the role of the Social Affairs Office of Pekanbaru City in poverty alleviation to achieve the SDGs in 2023. This research is a descriptive qualitative study, with data collected through interviews and documentation. The data analysis techniques include data presentation, data reduction, verification, and finally, drawing conclusions. The theory used in this study is the theory of government roles by Arif, which explains the government’s role through four indicators: the government as a regulator, facilitator, dynamizer, and catalyst. The results of the study show that the Social Affairs Office of Pekanbaru City has carried out its role in all four indicators. As a regulator, the office is involved in drafting local regulations and setting development directions in planning documents such as the Work Plan (Renja) and Strategic Plan (Renstra) of the Social Affairs Office of Pekanbaru City. As a facilitator, the office is responsible for data collection, verification, and validation of social assistance recipients, as well as providing assistance and a forum for public complaints. As a dynamizer, the office mobilizes Social Welfare Potential and Resources (SWPR), and as a catalyst, it optimizes the role of SWPR by providing training and evaluation. However, these roles have not been fully optimized. This is evident from the lack of training to improve the capacity of SWPR conducted by the Social Affairs Office, resulting in suboptimal services to the community. Keywords: Role, Poverty, Social Af…
creator: Ruth Evinora Sinurat
creator: Asiah Wasillah
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-23
publication date: 2025-07-23
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 - 2024
type: item
description: Leadership at the village level plays an important role in encouraging community participation in village infrastructure development. In Salo Village, the success of village infrastructure development is greatly influenced by the village head's ability to build communication and the spirit of community participation. However, community participation is still relatively low, especially in the implementation stage of village infrastructure development. This is caused by the community's misunderstanding of village funds and a lack of awareness of the benefits of planned development. This study aims to describe the leadership of the Salo Village Head to increase community participation in infrastructure development in Salo Village, Salo District, Kampar Regency in 2023-2024. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The results show that the Head of Salo Village, Mr. Ihfasni Arham, M.Ag, applies five leadership indicators based on the theory of Rivai and Dedy (2012), namely: (1) the ability to foster cooperation and good relationships, (2) the ability to be effective, (3) participatory leadership (4) the ability to delegate tasks and time, and (5) the ability to delegate tasks and authority. The conclusion of this study is that the leadership of the Salo Village Head has succeeded in creating an environment that encourages community participation, although challenges remain in increasing awareness and active involvement. The research recommends that the village government increase outreach and education on the importance of participation and strengthen community empowerment through training and economic programs. Keywords: Leadership, Participation, Development, Village Head
creator: Firman Kurniawan
creator: Wazni ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-24
publication date: 2025-07-24
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023
type: item
description: This research is motivated by the suboptimal implementation of the potential swallow's nest tax collection on the Regional Original Revenue (PAD) of Indragiri Hilir Regency. Regional Original Revenue (PAD) is one of the regional government's financial resources in implementing regional autonomy. The relationship between government management in swallow's nest tax collection is the discrepancy between the set target and the actual revenue, indicating problems in governance or management, ranging from planning, organization, implementation, and supervision. The Regional Revenue Agency is a regional apparatus directly responsible for the tasks and functions supporting government affairs in the field of regional revenue management/management of regional taxes and levies. The purpose of this research is to determine how the Regional Revenue Agency of Indragiri Hilir Regency managed the swallow's nest tax collection in 2023. The research location is in Indragiri Hilir Regency, specifically at the Regional Revenue Agency office. This study uses Taliziduhu Ndraha's Government Management Theory, which encompasses four indicators: government planning, organization of government resources, utilization of government resources, and government oversight. The study found that the government management carried out by the Indragiri Hilir Regency Regional Revenue Agency in 2023 appears to be ineffective and inefficient. This may occur because the government management carried out has not met the indicators of government management, starting from government planning, organization and utilization of government resources, and government oversight, which has not been implemented. Consequently, it cannot achieve its government goals, namely the target realization of swallow's nest tax revenue in 2023. Keywords: Government Management, Collection, Tax
creator: Ananta Widya Gemilang
creator: Rury Febrina
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-28
publication date: 2025-07-28
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OLEH UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DI KOTA PEKANBARU TERHADAP PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TAHUN 2023
type: item
description: This research is motivated by domestic violence, particularly violence against children. This is because many child victims or other family members do not report the violence they experience. Children are a trust and a gift from God Almighty, who must always be protected because they are inherently endowed with dignity, and human rights that must be upheld. Child protection is not only the responsibility of the government, but also of parents and the community. Given the limited budget and human resources available in relevant agencies, it is hoped that the community and parents will also increase their awareness of providing child protection. This research was conducted at the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (PPA) in Pekanbaru City. The purpose of this study was to describe the implementation of the PPA Technical Implementation Unit's duties in handling child victims of domestic violence in 2023. This study used a qualitative approach and descriptive research. Data collection techniques were conducted through interviews and documentation. This study utilized George C. Edward III's Implementation Theory, with indicators of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research found that the implementation of tasks in handling reported cases is suboptimal. This is due to several obstacles, including a lack of human resources, inadequate facilities and infrastructure for program implementation, and limited budget. The implementation of the Technical Implementation Unit (UPT PPA) still faces challenges that require cross-sectoral attention. More intensive coordination is needed between the UPT PPA (Principal Implementation Unit) and related agencies to strengthen the protection system and expedite the response to each report of domestic violence. These findings are expected to provide evaluation material and considerations in formulating more effective and responsive policies for the protection of child v…
creator: Tri Rahmawati
creator: Adlin ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-28
publication date: 2025-07-28
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PENGALOKASIAN DANA DESA DI NAGARI SIMPANG KAPUAK KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023-2024
type: item
description: This research is motivated by the non-realization of the SDGs data validation and determination deliberation program, despite being budgeted in the 2023 Village Revenue and Expenditure Budget (APB Nagari). The purpose of this study is to describe the allocation of Village Funds in Nagari Simpang Kapuak in 2023-2024 and to identify the obstacles faced in its implementation. The analysis was conducted based on Nurhayati's (2017) effectiveness theory, which includes four indicators: achievement of objectives, timeliness, suitability of benefits, and results meeting expectations and targets. This research used a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, documentation, and literature studies. The results showed that the budget allocation in the sub-sector of village information development was ineffective. The planned activities were not implemented, thus the objectives were not achieved, the timing was not appropriate, the benefits were not felt by the community, and the program targets were not met. The main obstacles faced included a lack of understanding among officials, minimal technical assistance from the district and provincial governments, and no support from third parties. The budget allocation in the sub-sector of village information development in Nagari Simpang Kapuak in 2023 was deemed ineffective. Although the program was removed, overall there was a slight increase in the total income and expenditure of Nagari Simpang Kapuak from 2023 to 2024, and in 2024, no sub-fields were unrealized, indicating efforts to improve budget effectiveness. Keywords: Budget Effectiveness, Budget Allocation, Village Fund
creator: M. Alwi Fajar
creator: Fadhiilatun Nisaa
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-30
publication date: 2025-07-30
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 8

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR AKIBAT TUMPAHAN MINYAK DI PERAIRAN LAUT KOTA BATAM OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM TAHUN 2021-2022
type: item
description: The issue of marine water pollution in the coastal areas of Batam City continues to recur annually with varying pollution index levels, either increasing or decreasing. The Environmental Agency of Batam City holds a coordinating role in addressing environmental issues, including the control of water pollution caused by oil spills. This study aims to describe the organizational control efforts by the Environmental Agency of Batam City in addressing oil spill-induced water pollution in the coastal areas during 2021–2022. A qualitative approach was employed in this descriptive study. The research was conducted in the coastal waters of Batam City and at the Environmental Agency of Batam City. Data sources consist of primary data obtained through interviews with informants, and secondary data in the form of documents related to the research problem. Data collection techniques included interviews and documentation, and data were analyzed using qualitative analysis. The findings indicate that the control of water pollution due to oil spills by the Environmental Agency has been carried out through stages of prevention, mitigation, and recovery as stipulated in institutional regulations and strategic plans. The agency has set performance standards based on response time, mitigation effectiveness, coverage of affected areas, public involvement, and intersectoral coordination. However, during the 2021–2022 period, discrepancies were observed between actual performance and established standards, particularly in response time, cleanup effectiveness, and community engagement. Keywords: Control, Government Coordination, Pollution, Environmental Agency
creator: Bunga Cantika
creator: Muchid '
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-01
publication date: 2025-08-01
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

MANAJEMEN BUMDES AMANAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022-2024
type: item
description: The Amanah Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Tanjung Harapan Village, Singkep District, Lingga Regency, was established as an effort to encourage community empowerment and improve the village economy through the utilization of local potential. However, in its implementation, BUMDes management has not been optimal, characterized by an imbalance between potential and achievement, as well as a decline in performance following the pandemic and changes in management. This study aims to analyze the management of Amanah BUMDes in empowering village communities. The theory used is George Terry's management theory (in Syafiie, 2011), which covers four management functions: planning, organizing, implementing, and monitoring. This research approach uses a descriptive qualitative method, with data collection techniques through interviews and documentation of BUMDes management, village government, and the community. The results show that in general, the management of Amanah BUMDes has been running quite well but not optimally. The planning function has been implemented through business programs such as digital printing and ecoprint batik training, but has not yet reached its full potential for tourism. The organization is structured, but lacks strong continuity among management. The implementation of business activities shows high community participation, but consistency of activities has not been maintained due to limited capital and resources. While the supervisory function is being implemented, it is still not optimal and remains administrative in nature. This study recommends strengthening managerial functions and cross-actor collaboration to achieve sustainable community empowerment through the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes). Keywords: Management, Village-Owned Enterprises, Community Empowerment
creator: Muhammad Isra Oktapri
creator: Rico Purnawandi Pane
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-01
publication date: 2025-08-01
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PERILAKU PEMILIH BURUH DI KAWASAN INDUSTRI DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK
type: item
description: Workers in industrial areas face various problems, such as unilateral termination of employment (PHK), accelerated retirement, and limited space to voice political aspirations. These conditions are an important background in understanding workers' political behavior, especially in the context of the 2024 General Election. This study aims to describe the voting behavior of workers in industrial areas in the 2024 General Election in Tualang District, Siak Regency. The method used in this study is a descriptive qualitative approach descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, as well as FGDs with labor unions and documentation of workers in the industrial area of Tualang District, Siak Regency. The main focus of this study is to understand how workers' voting behavior is formed, the extent to which rationality influences their choices, and how working conditions and the position of labor unions contribute to shaping the dynamics of political participation among workers. The results of the study show that the majority of workers vote rationally by considering the vision and mission, work programs, and track records of candidates, as explained in Anthony Downs' Rational Choice theory. However, there is also a tendency to vote based on emotional closeness or local identity, as well as the presence of critical voters who reject money politics. From the perspective of Robert A. Dahl's Polyarchy theory, worker participation is quite inclusive without direct pressure from companies, but political access is still limited due to the lack of polling stations around industrial areas, as well as limited campaign space in the workplace. The conclusion of this study is that labor political behavior in industrial areas is not homogeneous, but rather demonstrates a combination of rationality, pragmatism, and structural limitations. While participation continues, challenges of representation and access remain that need to be addressed to achieve a …
creator: Dwi Zahra Ramadhani
creator: Fadhiilatun Nisaa
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-04
publication date: 2025-08-04
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 14

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PELAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2024
type: item
description: IKD aims to analyze the implementation of Digital Population Identity (IKD) service innovation in Pekanbaru City in 2023 - 2024. The formulation of the problem in this study is how to implement and what are the supporting and inhibiting factors for Digital Population Identity (IKD) service innovation in Pekanbaru City in 2023 - 2024. The purpose of the study was to determine the supporting and inhibiting factors for the implementation of Digital Population Identity (IKD) service innovation in Pekanbaru City. The type of research used in this study is field research. The theory used in this study is Edward III's Implementation theory. The results of the study are as follows: communication is carried out by implementing socialization carried out by the Population and Civil Registration Service. It is optimal. Resources can be seen by accessing the link or IKD service registration application. The disposition of reviewing public interest in this IKD service was well received. The bureaucratic structure is the process of implementing andong services is going well in accordance with the established SOP. The supporting factors for this success are mainly due to officers who are always ready to provide the best service to the community. The inhibiting factors usually come from the community who sometimes do not want to register for IKD. The local government, especially the Population and Civil Registration Service of Pekanbaru City, must be more active in directly socializing the existence of this IKD service, such as introducing the community to the importance of this digital identity through socialization at the Car Free Day event held in the center of Pekanbaru every Sunday. Recommendations for the results of this study are: The community should support the IKD service by registering their NIK to the digital identity so that the government's program to improve the security of identity use is successful. The central government should continue to innovate so that this IKD…
creator: Halfina Syuhada
creator: Baskoro Wicaksono
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-04
publication date: 2025-08-04
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 23

STRATEGI POLITIK DWI AJENG SEKAR RESPATY DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DPD RI DI KOTA BATAM TAHUN 2024
type: item
description: In 2024, simultaneous elections will be held, including for the Regional Representative Council (DPD RI). In that election, Dwi Ajeng Sekar Respaty ran as a candidate for the DPD RI and was the only female candidate, and Sekar successfully won. During the election process, Sekar employed strategies to achieve victory. As a young woman, Sekar needed to use strong strategies to secure enough votes to be elected. Therefore, this study is conducted to examine the political strategies of Dwi Ajeng Sekar Respaty in the DPD RI legislative elections in Batam City in 2024. This study aims to determine the winning strategy of Dwi Ajeng Sekar Respaty in the 2024 DPD RI legislative election in Batam City. This research uses a qualitative research method with a type of descriptive qualitative research. The theory used for this research is based on Peter Schroder's theory, with indicators of offensive and defensive strategies. The results of this study are that Dwi Ajeng Sekar Respaty managed to get 111,920 votes and was successfully elected as a member of the DPD RI. This success was thanks to the strategy carried out, an offensive strategy in the form of issue mapping and social research used to group social conditions and local issues so that they can be used as the main campaign material, then strengthening self-image by creating an interesting political narrative through self-branding as a young woman who cares about gender equality and narrating in the vision and mission, Sekar also carried out a strategy to expand support by approaching community groups from across religions and ethnicities, then Sekar carried out a strategy by approaching political marketing. The second strategy, namely a defensive strategy by utilizing the big name of Soerya Respationo or Romo who is the father of Dwi Ajeng Sekar Respaty. Soerya is an influential person in the Riau Islands with his track record, besides that Soerya is also close to many community groups which is an opportunity for Sekar …
creator: Caroline Kezia Siregar
creator: Fadhiilatun Nisaa
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-04
publication date: 2025-08-04
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

TATA KELOLA BUMDES BERBASIS PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI DESA MENGKOPOT KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019-2024
type: item
description: This research is motivated by the phenomenon related to BUMDes "Usaha Bersama" Mengkopot Village, which has implemented various business programs, attracting the attention of this research because after six years of establishment, this BUMDes is still in the growing category. The main problem in this study is the inability and professionalism of the managers and low creativity. This study aims to look at the governance of BUMDes in Mengkopot Village using the theory of Good Corporate Governance principles by the Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). This study aims to describe the phenomenon systematically and accurately using qualitative descriptive methods, including interviews, documentation, and recording and recording data. The results of this study indicate that the implementation of the principles of Good Corporate Governance in BUMDes "Usaha Bersama" Mengkopot Village is still not optimal, with minimal transparency principles, weak accountability principles, less than optimal responsibility principles, independence principles that are still a challenge, and principles of equality and fairness that need to be improved so that management is fairer and more sustainable. So, the conclusion is that the implementation of the Good Corporate Governance principle in BUMDes “Usaha Bersama” Mengkopot Village is still weak. Transparency, accountability, and strengthening of the business are needed to be more professional, sustainable, and beneficial to the community. Keywords: Governance, BUMDes, Good Corporate Governance
creator: Syafri ,
creator: M. Rafi
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-08
publication date: 2025-08-08
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

EVALUASI KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENERTIBANPEDAGANG KELILING DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2023
type: item
description: The issue of mobile street vendors operating on road shoulders and sidewalks in Pekanbaru City has caused disruptions to public order, traffic flow, and the overall quality of public spaces. This situation has drawn the attention of local authorities, as it violates Regional Regulation Number 13 of 2021 concerning Public Order and Community Tranquility. The Civil Service Police Unit (Satpol PP), as the law enforcement agency for local regulations, holds a strategic role in regulating the activities of these mobile vendors. However, the effectiveness of Satpol PP’s performance in carrying out this function remains in question, particularly regarding the long-term impact of the enforcement efforts. This study aims to describe the performance evaluation of Satpol PP Pekanbaru City in regulating mobile vendors in 2023. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, and documentation. The findings reveal that although enforcement activities have been routinely conducted, their long-term impact remains suboptimal due to limited resources, the absence of standard operating procedures (SOP), weak deterrent effects, and the lack of alternative solutions for the vendors. Therefore, a more integrative and sustainable strategy is required to enhance the effectiveness of Satpol PP’s performance in maintaining public order in the city. Keywords: Performance Evaluation, Civil Service Police Unit, Mobile Vendors, Enforcement, Public Order.
creator: Rayhan Ketaren
creator: Agus Susanto
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-11
publication date: 2025-08-11
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 8

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA SIBERUANG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023
type: item
description: The Family Hope Program is a program providing conditional social assistance to poor and vulnerable families registered in the Ministry of Social Affairs' integrated data on handling the poor. Whether or not this program is effective can be determined by the program management system. This study aims to (1) describe the implementation of the Family Hope Program in Siberuang Village, Koto Kampar Hulu District and (2) to determine the supporting and inhibiting factors faced by the organizers in implementing the Family Hope Program in Siberuang Village, Koto Kampar Hulu District. The approach used in this research is a qualitative descriptive approach. Respondents in this study were coordinators, assistants, and PKH participants. Data was collected through interview and documentation techniques. After the data is collected, it is then analyzed using Sheldon's qualitative analysis model. he conclusions obtained are: (1) The implementation of the PKH program at the planning, validation, determination of PKH KPM, data updating, mentoring, and monitoring and evaluation stages has been carried out in accordance with the PKH program implementation guidelines, while in the commitment verification element, not all members have shown a strong commitment because there are still PKH KPM who are not present if there are health services or routine meetings. (2) The supporting factors for the PKH program are: (a) The road infrastructure is quite good, (b) the telecommunications network is adequate, communication between the implementer and KPM is quite good, (c) assistance is received by the wife, (d) The ratio between companions and KPM members is quite proportional. Furthermore, the inhibiting factors found were (a) the commitment of PKH members is still low, (b) the understanding of PKH members regarding the PKH program is still relatively low, (c) the domicile of the companion does not match the work area, (d) PKH participants are dependent on assistance, (e) the PLN electricity…
creator: Reyhan Baihaqi Marent
creator: Adlin ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-13
publication date: 2025-08-13
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

IMPLIKASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADES DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
type: item
description: Village Head Elections (Pilkades) are part of the democratic system implemented at the village level. In practice, Pilkades often lead to disputes, as occurred in Tanjung Village, Koto Kampar Hulu Subdistrict, Kampar District. This study aims to analyze the implementation of local government authority in resolving disputes over Pilkades results and the factors hindering this process. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews and documentation. The results of the study indicate that the authority exercised by the Kampar Regency Government in resolving Pilkades disputes in Tanjung Village has not been effective. The Kampar Regency Government has taken actions that are not in accordance with Kampar Regent Regulation Number 54 of 2019 concerning the Simultaneous Pilkades. These actions clearly violate Article 57(5) of Kampar Regent Regulation No. 54 of 2019. The implementation of the authority of the Kampar Regency Government regarding the resolution of Pilkades disputes in Tanjung Village has not been effective because it does not align with Edward III's implementation theory, as examined from the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Keywords: Authority, Local Government, Disputes, Village Head Elections
creator: Sarah Nila Rose
creator: Hasanuddin ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-13
publication date: 2025-08-13
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

POLITICAL MARKETING STURMAN PANJAITAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KOTA BATAM
type: item
description: he 2024 Legislative Elections show a growing trend in the use of political marketing strategies by legislative candidates. One interesting figure to analyze is Sturman Panjaitan, an incumbent legislative candidate from Batam City. Sturman not only relies on the strength of his formal political network but is also able to "sell" himself as a political product that is relevant and close to the community, particularly by utilizing a targeted and systematic approach to political marketing. This study aims to analyze the political marketing used by Sturman Panjaitan in winning the 2024 Legislative Elections in Batam City. The approach used in this study is a qualitative approach with descriptive methods. Data were collected through in-depth interviews and documentation of Sturman Panjaitan, his campaign team, volunteers, and voters. The main theory used is the 3P concept in political marketing: push marketing, pull marketing, and pass marketing. The results show that Sturman Panjaitan implemented these three strategies in an integrated manner. Push marketing was carried out through direct campaigning, distribution of campaign materials, and community meetings. Pull marketing was realized through positive imagery on social media and mass media, as well as campaign narratives that build emotional closeness with voters. Meanwhile, pass marketing is seen from the active role of volunteers and community networks in spreading political messages organically. Keywords: Campaign, Election of Legislative Members, Political Marketing
creator: Arauna Elkana Sibarani
creator: Fadhiilatun Nisaa
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-15
publication date: 2025-08-15
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

PELAKSANAAN TUGAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023-2024
type: item
description: This research is motivated by the phenomenon of violence against children in Kuantan Singingi Regency which has been increasing every year. The DP2KBP3A is responsible for preventing violence against children in the Kuantan Singingi Regency area. The number of cases increased from 12 cases in 2022, an increase of 15.38% to 15 cases in 2023, and in 2024 increased by 166.67% to 40 cases. With the phenomenon of increasing cases of violence against children, government action is needed to prevent acts of violence against children. This research aims to describe the implementation of the duties of DP2KBP3A in accordance with the Regulation of the Regent of Kuantan Singingi Number 72 of 2021. This research uses a qualitative approach and a descriptive research type. This research uses primary data obtained from research informants and is supported by secondary data obtained from official government documents and scientific publications. The data collection techniques in this research use interview and documentation techniques. The research findings indicate that the implementation of tasks by DP2KBP3A in the formulation and execution of technical policies, supervision, evaluation, and reporting can be considered optimal. However, the execution of tasks in coordination, facilitation, and guidance cannot yet be considered optimal. This is due to the fact that coordination conducted by DP2KBP3A with village governments, schools, and horizontal institutions is still limited. The guidance provided can be said to be suboptimal, primarily due to the lack of training received by employees regarding violence against children. The facilitation offered is still not optimal, as there is a lack of supporting facilities provided by DP2KBP3A to prevent violence against children. Keywords: DP2KBP3A, Violence against children, Implementation of duties, Prevention of violence against children, Child protection
creator: M. Dava Bestario
creator: Wazni ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-15
publication date: 2025-08-15
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 13

MANAJEMEN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA BUKITTINGGI DI BIDANG KETAHANAN PANGAN TAHUN 2021-2023
type: item
description: Food security is a strategic issue that requires serious attention, especially amid the threats of inflation, climate change, limited land, and distribution disruptions. This research aims to describe the management of the Agriculture and Food Office of Bukittinggi City in the field of food security from 2021 to 2023. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, documentation, and literature studies. The results show that the Agriculture and Food Office of Bukittinggi City has implemented managerial functions including planning, organizing, executing, and supervising food security programs. Various programs such as the Affordable Food Movement, provision of superior seeds, local food diversification, and farmer empowerment have been carried out to strengthen food security. However, several challenges still hinder the achievement of targets, such as the limited area of agricultural land, high inflation, pest attacks, and climate change. Keywords: Management, food security, local government, governance management.
creator: Jufri Ramdani
creator: Agus Susanto
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-15
publication date: 2025-08-15
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

PENEGAKAN HUKUM PEMERINTAH TERHADAP PELAKU TINDAKAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) TAHUN 2022 (Studi Kasus Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pekanbaru)
type: item
description: This study discusses the Government's Law Enforcement Against Perpetrators of Extortion (Pungli) in 2022 which occurred in the environment of SMP 4 Pekanbaru, where the purpose of this study is to determine the Government's Law Enforcement against perpetrators of extortion (pungli) in the educational environment. (Case Study of SMP Negeri 4 Pekanbaru). The research methodology used by the researcher is a qualitative descriptive method. The data obtained from this study will be collected and manifested directly in the form of descriptions or images of the atmosphere or condition of the object as a whole and as it is in the form of spoken or written words from people and observed behavior. The author uses the theory of Sudikno Mertokusumo Theory of Government Law Enforcement which consists of 3 components, namely Legal Certainty (Reechtssichherheit), Benefit (Zweckmaasigkeit) and Justice (gereichtigkeit). Based on the results of the research that has been carried out, it shows that legal certainty in illegal levies carried out by certain SMP 4 Pekanbaru City officials has worked as expected if it receives a report regarding illegal levies that occur. It is certain that such severe sanctions will be imposed, which sanctions that could be given are dismissal from office if it is true that illegal levies are carried out by certain Civil Servant Teachers at SMP 4 Pekanbaru City. The relevant agencies have examined the accused officials directly to avoid unfair punishment if it is not proven, it will be detrimental to the Civil Servants themselves. However, dissatisfaction remains because the reporter feels that he has not been heard regarding the problem of requesting a laptop for follow-up admission at SMP 4 Pekanbaru School. Keywords: Government Law Enforcement, Legal Certainty, Benefit, Justice.
creator: Muhammad Zahirsyah
creator: Wazni ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-27
publication date: 2025-08-27
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 14

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA TAHUN 2022
type: item
description: This study aims to analyze the role of the Regional Government of Solok Regency in tourism development, particularly in X Koto Singkarak and Gunung Talang Districts in 2022. These two districts possess significant tourism potential in terms of natural beauty, cultural richness, and local products. However, tourism development in the region still faces challenges such as limited infrastructure, natural disaster risks, low community participation, and weak coordination among stakeholders. The research employs a descriptive qualitative approach using Geoffrey C. Gunn’s theory (1994), which identifies seven strategic roles of government: policy-making, planning, coordination, regulation, stimulation, control, and public ownership. Data were collected through interviews, documentation, and literature review. The results show that the Solok Regency Government has fulfilled several strategic roles, such as formulating Regional Regulation No. 5 of 2020, mid-term tourism planning (RIPPDA), and empowering local communities through training on homestay management and small enterprises. However, low public participation and suboptimal digital promotion remain major obstacles. The study recommends strengthening the government’s role as facilitator and coordinator, improving infrastructure, aligning policies across institutions, and optimizing collaboration with the private sector and local communities. With an inclusive and sustainable strategy, the tourism potential of Solok Regency can be developed to make a significant contribution to community welfare. Keywords: Government Role, Tourism Development, Solok Regency, Gunn’s Theory, X Koto Singkarak, Gunung Talang.
creator: Rendy Rinaldi
creator: Auradian Marta
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-28
publication date: 2025-08-28
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

SMART VILLAGE MELALUI SISTEM GIGADES DI DESA KOTO BENAI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022-2023
type: item
description: Gigades is a digital service system in the form of an application and website designed as a medium to facilitate village governments in managing administration and also facilitate the public in obtaining administrative services via smartphones. Koto Benai Village is one of the villages that implements the gigades system. Researchers are interested in knowing how the gigades system is implemented in Koto Benai Village. This study aims to describe in depth public services in reporting village administration management which has currently been implemented with the implementation of the gigades system in Koto Benai Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency. This study uses a descriptive qualitative research type. The theory used is smart village in Herdiana (2019) which has three dimensions in smart village development: smart government, smart community, smart environment. The results of this study indicate that the implementation of the gigades system is still not optimal. This is evident from the still low use of the gigades system. There are several factors that cause the implementation of the gigades system to be less than optimal, namely (1) the lack of socialization and training conducted by the Koto Benai Village government to the community so that many people still do not understand how to use gigades. (2) lack of human resources to manage the Gigades system in Koto Benai Village. (3) many people do not have smartphones that support the use of the Gigades application. Keyword: E-Government, Smart Village, Public Service.
creator: Aprinaldi ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-29
publication date: 2025-08-29
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022
type: item
description: Lima Puluh District is an area in Pekanbaru City, Riau Province. This district was chosen as the research object due to the discovery of 60 cases of stunting in Lima Puluh District, the highest number compared to 14 other districts, and the lack of nutrition service personnel, with only one nutrition service officer in Lima Puluh District. The study analyzed the implementation of the program to accelerate stunting prevention and reduction and its inhibiting factors using Edwards III's theory, which covers four aspects: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. This study employed a qualitative-descriptive approach, with primary data consisting of interviews, documentation, and observations, and secondary data in the form of evidence, notes, or reports. The results of the study indicate that the implementation of the Stunting Prevention and Reduction Acceleration Program in Lima Puluh Kota District, Pekanbaru, in 2022 has been carried out, but is not yet perfect. First, the communication aspect tends to be ineffective due to the lack of community interest in participating in education and outreach provided by integrated health posts (Posyandu) and community health centers (Puskesmas). Second, the Resource Aspect still needs to be improved by considering incentives that can improve the quality of Posyandu cadres. Third, the Disposition Aspect, implementers have demonstrated a positive disposition through actions that are always ready, active, and responsible in carrying out each stunting prevention program. Fourth, the Bureaucratic Structure, implementers have understood and carried out their duties and authorities. Keywords: Implementation – Program – Stunting - acceleration - prevention
creator: Muhammad Riki Novriansyah
creator: Ben Hansel Notatema Zebua
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-13
publication date: 2025-08-13
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 13

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENGATASI LALU LINTAS DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2023
type: item
description: Congestion is a traffic problem that remains unresolved. Congestion is caused by heavy traffic, increasing vehicle volumes, and public disregard for traffic regulations. Pekanbaru City is one of the cities with high levels of congestion, necessitating traffic supervision to ensure safe, secure, fast, smooth, orderly, and secure traffic flow. The theory used in this study is Griffin's supervision theory, which has four stages of supervision. The research method used in this study is a descriptive qualitative approach, with data sources through interviews with members of the Pekanbaru City Transportation Agency. The results of this study are: 1) The traffic supervision standards that serve as a reference in all aspects of the Pekanbaru City Transportation Agency's performance are based on Law No. 22 of 2009. 2) The performance of Pekanbaru City Transportation Agency employees will be measured through written and verbal reports, which can include photo documentation in the field. 3) Comparing employee performance results with existing standards, an evaluation meeting will be held regarding employee discipline in carrying out supervisory duties through the reports received. 4) The corrective actions taken by the Pekanbaru City Transportation Agency against its employees include issuing warning letters to several employees who lack discipline and conducting raids on third-party traffic controllers (Pak Ogah). Factors hindering the traffic monitoring process include external factors originating from third-party traffic controllers (Pak Ogah) and internal factors originating from the Transportation Agency's own human resources. Traffic monitoring conducted by the Transportation Agency has been quite effective, but several obstacles have been encountered during its implementation. Keywords: Supervision, Congestion, Traffic.
creator: Rismaya Leginta Putri
creator: Ishak '
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-09-12
publication date: 2025-09-12
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 9

TATA KELOLA KEUANGAN DESA SIDULANG KECAMATAN LAGUBOTI KABUPATEN TOBA TAHUN 2023
type: item
description: In carrying out governance, the village government has the authority to regulate the use of village finances, prioritizing them to fund village development, community empowerment, and community development. Village financial management is defined as the entirety of activities encompassing planning, budgeting, implementation, administration, reporting, accountability, and financial guidance and supervision. However, community participation in planning in Sidulang Village remains low. This study aims to determine the financial governance of Sidulang Village in 2023. This study employed a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques included interviews and documentation. The informants included the village government, the Head of the Village Government Division of the Toba Regency PMDPPA Service, the inspectorate, and the Sidulang Village community. This study utilized the village financial governance theory of Muhamad Mu'iz Raharjo (2020). Research on Sidulang Village's financial governance in 2023 indicates that financial management in Sidulang Village has not been optimal. This is evident in the low level of community participation in planning. Village officials' ability to operate the SISKEUDES application and prepare reports remains inadequate. Keywords: Village, Village Finance, Governance
creator: Hormat Jaeran Pangaribuan
creator: Rury Febrina
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-09-30
publication date: 2025-09-30
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PENGARUH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DIGITAL TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR
type: item
description: This study aims to determine the effect of village fund distribution on village infrastructure development. The research method used is a quantitative approach with a simple regression analysis technique. Primary data were obtained through documentation of village fund realization and infrastructure development, while secondary data were sourced from village reports. The results of the study show that the distribution of village funds has a significant effect on infrastructure development. This is evidenced by a positive regression coefficient and a significant t-test result. Thus, the greater the amount of village funds distributed, the higher the level of infrastructure development. Keywords: Village funds, infrastructure development, regression
creator: M.Hasbi Ash Shiddiq
creator: Adianto '
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-09-06
publication date: 2025-09-06
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 5

PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU TAHUN 2020-2022
type: item
description: Poverty remains one of the major social issues in Pekanbaru City. As an effort to address this problem, the government implements the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH), which is expected to improve the welfare of poor families through support in education, health, and social sectors. This study aims to examine and analyze the implementation of PKH by the Pekanbaru City Social Service during the period 2020–2022. This research employed a qualitative method with data collected through interviews, observation, and documentation. The data were analyzed using William N. Dunn’s policy evaluation theory, which includes effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness, and accuracy, in order to provide a comprehensive picture of the program’s implementation. The results show that PKH in Pekanbaru City has been carried out in accordance with general guidelines and has provided tangible benefits for beneficiary families, particularly in supporting children’s education and maternal and child health. However, the number of poor people increased from 30.40 thousand in 2020 to 35.96 thousand in 2022. This indicates that PKH functions more as a social safety net than as a primary instrument for poverty reduction. Overall, the program can be considered effective and efficient, although it still faces challenges related to data accuracy, limited facilitators, and delays in disbursement. Keywords: Effectiveness, Family Hope Program, Policy Evaluation
creator: Desi Mahdalena
creator: Adlin ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-10-13
publication date: 2025-10-13
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

UPAYA PEMERINTAH DESA MEMBANGUN DESA BONAI KECAMATAN BONAI DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020-2024
type: item
description: Village development efforts are a national goal to create independence and community welfare, making villages the subject of development as mandated by Law No. 6 of 2014 concerning Villages. In Rokan Hulu Regency, one example of this success is seen in Bonai Village, Bonai Darussalam District, which succeeded in improving its status from "very underdeveloped" to "developing" in the 2020-2024 period. This success is inseparable from the active role of the Bonai Village Government in implementing the three main functions of village government According to Ryass Rasyid. The purpose of this study is to describe the process and results of the implementation of development, service, and community empowerment functions by the Bonai Village Government during that period. This study uses a descriptive approach to describe various initiatives and their impacts. The research results show that: the development function has been successful through various physical projects such as road cementing, public facility construction, and active community participation in mutual cooperation. The service function has shown significant improvements in the quality of administration, health services (including COVID-19 response and stunting prevention), and education management (early childhood education and Islamic boarding schools). Meanwhile, the community empowerment function has succeeded in increasing community knowledge through discussions and training (such as village-owned enterprise (Bumdes) governance and computer skills), as well as local economic development with investor support that produces superior products. Overall, the synergy of these three functions has resulted in an increase in the Village Development Index (IDM) of Bonai Village, although the sustainability and optimization of each aspect require further attention. Keywords: Efforts, Building, Village
creator: Siti Maysari
creator: Adlin ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-10-14
publication date: 2025-10-14
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 10

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA RAWANG SARI KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022
type: item
description: This research is motivated by the importance of community participation in the success of village-level development. The objective is to identify the level of community participation in development in Rawang Sari Village, Pangkalan Lesung District, Pelalawan Regency in 2022. This study uses a descriptive mixed methods approach, with data collection techniques including questionnaires, interviews, documentation, and literature review. The theoretical framework used is Cohen and Uphoff's participation model, which divides participation into four main stages: planning, implementation, acceptance, and development evaluation. The results of the study show that the level of community attendance in the Village Development Deliberation in 2022 is still relatively low, namely only 33 people out of 80 invitees (41.25%). However, community participation is present in various forms at each stage of development: At the Planning stage, the most dominant form of participation is in the form of money (24%). At the Implementation stage, the most dominant form of participation is in the form of ideas (26%). At the Acceptance stage, the most dominant form of participation is in the form of expertise. At the Assessment stage, the most dominant form of participation is in the form of ideas. Keywords: Community Participation, Village Development, Planning.
creator: Widya Firdia Sari
creator: Adlin ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-10-14
publication date: 2025-10-14
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 10

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH DI KECAMATAN TEBINGTINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023
type: item
description: This study was motivated by a government policy regarding a program called the Waste Bank. This study was conducted in Tebing Tinggi District, Meranti Islands Regency, Number 2 of 2020 concerning Waste Management. The formulation in this study is how the government plays a role in managing the Waste Bank, which is one of the alternatives for waste management in Indonesia. The research used by the author is field research. This study uses the theory of the Role of Government by Ryaas Rasyid (2010), which includes 1) the role of government as a regulator, 2) the role of government as a dynamizer, 3) the role of government as a facilitator, and 4) the role of government as a catalyst. This study uses a descriptive qualitative approach. The data collection techniques used by the author are interviews, documentation, and literature study. In this study, the data analysis technique used is qualitative, based on the data obtained. The data collection techniques are conducted through interviews and document searches. Meanwhile, the data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification. The results of this study found that the Meranti Islands Regency Regional Regulation No. 2 of 2020 concerning waste management is an amendment to Meranti Islands Regency Regional Regulation No. 8 of 2018, The implementation of Regional Regulation No. 2 of 2020 concerning waste management in Tebing Tinggi District, Meranti Islands Regency, in 2023 shows that the local government has carried out these four roles, although there are still various obstacles in its implementation. As a regulator, the government has issued a decree on the establishment of a waste bank, but it has not been accompanied by clear guidelines, technical guidelines, and SOPs. As a facilitator, the government provides infrastructure, but not comprehensively, especially in the procurement of the main equipment, namely shredders. As a dynamizer, socializa…
creator: Nurul Kholisa
creator: Adlin ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-10-14
publication date: 2025-10-14
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 9

GERAKAN PUNGUAN MARGA BATAK PARNA DALAM PEMENANGAN GUNTUR SIMARMATA PADA PEMILIHAN CALON LEGISLATIF DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024
type: item
description: Local elections often become complex arenas where various social and cultural actors play crucial roles in shaping political directions. In Rokan Hulu Regency, kinship-based organizations or clans have an undeniable influence in political contests, including in securing victories for candidates. This study analyzes the role of Punguan Marga Batak Parna (Punguan Parna) in supporting the election of Guntur Simarmata in Rokan Hulu's local election. The main focus of this research is to examine how Punguan Parna, as a kinship-based organization, implements resource mobilization strategies to achieve its political objectives. This study employs the resource mobilization theory as an analytical framework to understand the process of gathering and utilizing various resources, including human resources (members), financial, informational, and networking assets owned by Punguan Parna. Using a qualitative approach with a case study method, the research finds that Punguan Parna effectively mobilized its members through kinship ties, clan solidarity, and intensive communication. Financial resources were collected through member contributions and voluntary donations, while information was systematically disseminated through regular meetings and personal networks. Furthermore, extensive social networks, both internal and external, were utilized to broaden support and influence. The findings reveal that Guntur Simarmata's success was strongly influenced by Punguan Parna's capacity to strategically orchestrate and direct its available resources. This study provides information into how social organizations with strong identity foundations can play significant roles in local political arenas through well-planned resource mobilization mechanisms. Key Words : Punguan Marga Batak Parna, Resource Mobilization, General Elections, Guntur Simarmata, Rokan Hulu.
creator: Jetro Sumando Simanjuntak
creator: Hasanuddin ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-10-16
publication date: 2025-10-16
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 14

PELAKSANAAN PRINSIP – PRINSIP PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG PADA DPMPTSP KOTA PEKANBARU TAHUN 2023
type: item
description: Public service is the most visible measure of government performance. The public can directly assess a government's performance based on the quality of public services received, as this quality is felt by all levels of society. Success in establishing professional, effective, efficient, and accountable public service performance is crucial. Therefore, the government must adhere to laws and continually strive to improve the quality of public services. The purpose of this study was to determine the implementation of public service principles in building approvals at the Pekanbaru City Public Works and Public Housing Agency (DPMPTSP) in 2023, referring to Mahmudi's (2007) theory of public service principles: procedural simplicity, clarity, timeliness, completeness of facilities and infrastructure, ease of access, and discipline, politeness, and friendliness. This research is a descriptive qualitative study with primary and secondary data sources. Data collection techniques used were interviews and documentation. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study are that the application of public service principles in PBG in Pekanbaru City has been implemented and the Pekanbaru City government has also begun to improve its services in building permit services, but it has not been running perfectly because there are several indicators that are still difficult for the public to understand and are not implemented properly by the Pekanbaru City DPMPTSP. Keywords: Implementation, Service Principles, and Building Approval
creator: Salsabilah ,
creator: Rico Purnawandi Pane
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-10-24
publication date: 2025-10-24
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 10

TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA TAMBANG DALAM MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DI DESA TAMBANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024
type: item
description: Article 78 of Law Number 6 of 2014 states that the purpose of village development is to improve the welfare of rural communities. Article 1 explains that village funds are used to finance government administration, the implementation of development, community development, and community empowerment. Therefore, the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 108 of 2024 regulates the management of Village Funds for the year 2025. In managing village funds, transparency from the village government is needed, starting from the availability and accessibility of documents, clarity and completeness of information, and openness of processes. This research uses a descriptive qualitative research method. The theory used as the basis of this research is the theory of transparency (Kristianten, in M. Fikri 2022) and the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 108 of 2024 regulates the management of Village Funds. Based on the research findings, it can be concluded that overall, the Tambang village government is transparent regarding village funds in every activity. In determining the infrastructure to be implemented, the village government holds meetings at the hamlet level, and the results of the hamlet meetings are proposed to the village meeting and then the Village Development Plan (RKPDes) is compiled. The village government is open and invites the community to participate or supervise activities in the Tambang village, such as by putting up banners and reports of activities. Keywords: Transparency, Village Fund Management, Infrastructure
creator: Jihan Aulia Bakri
creator: Auradian Marta
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-10-27
publication date: 2025-10-27
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 13

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN PELANGGARAN DI PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024
type: item
description: Regional Head Elections (Pilkada) are a concrete manifestation of democracy in Indonesia, but their implementation remains vulnerable to violations such as money politics, administrative violations, and the lack of impartiality of state civil servants. This study aims to analyze the role of the Pekanbaru City Election Supervisory Agency (Bawaslu) in preventing violations in the 2024 Pilkada. The approach used was descriptive qualitative through interviews, documentation, and literature review, utilizing Talizuduhu Ndraha's role theory, which divides roles into normative and effective indicators. The results show that normatively, Bawaslu has implemented its preventive function through outreach, education, and participatory oversight. However, effective oversight is still hampered by limited resources, weak reporting evidence, and low public participation. These conditions have resulted in suboptimal efforts to prevent violations that threaten the integrity of the Pilkada. This study emphasizes the need for increased institutional capacity and community collaboration to strengthen the oversight function so that local democracy in Pekanbaru can be realized transparently and with integrity. Keywords: Bawaslu, Pilkada, Violation Prevention, Role, Election Oversight
creator: Syalaisa Amani Fathi’ah
creator: Hazqon Fuadisu Nasution
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-10-28
publication date: 2025-10-28
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 6

PERAN BAWASLU PROVINSI RIAU DALAM MENUMBUHKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DI PROVINSI RIAU PADA PEMILU TAHUN 2024
type: item
description: The implementation of participatory supervision plays a crucial role in maintaining the quality of democracy through active public involvement in the electoral process. In the context of the 2024 Election in Riau Province, the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Riau Province holds a key role in optimizing participatory supervision through various designed programs. This research aims to describe how Bawaslu of Riau Province develops participatory supervision through the dimensions of governmental roles proposed by Ryaas Rasyid, as a regulator, facilitator, dynamizer, and catalyst. The study adopts a descriptive qualitative approach, with data collected through structured interviews, FGD, and documentation. The reaserch show that Bawaslu of Riau Province has implemented several participatory supervision programs, including the Participatory Supervision Education Program, Citizen Forums, Supervision Corners, Partnerships with Universities, Participatory Supervision Villages, and Digital Communities. Each program reflects the realization of Bawaslu’s role in developing participatory supervision during the 2024 Election. However, field implementation indicates that not all programs have been effectively carried out in accordance with Bawaslu’s roles as a regulator, facilitator, dynamizer, and catalyst. This research recommends expanding the reach and improving the quality of these programs, as well as enhancing citizens’ political literacy to strengthen participatory supervision and support a more transparent and inclusive electoral process. Keywords: Role, Bawaslu of Riau Province, Participatory Supervision, 2024 Election
creator: M. Ilham D. Devindra
creator: Fadhiilatun Nisaa
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-10-31
publication date: 2025-10-31
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

IMPLEMENTASI PRINSIP AGILE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI SIAP-MPP DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2023
type: item
description: This study aims to analyze the implementation of Agile Governance principles in the provision of public services through the SIAP-MPP (Public Service Mall Queue and Complaint Information System) application in Pekanbaru City in 2023. The research method used is descriptive qualitative with data collection through interviews, documentation, and observations of application managers, service officials, and community users. The results of the study indicate that Agile Governance principles such as Systematic and Adaptive Approach, Based on Quick Wins, Human Focused, Simple Design and Continuous Refinement, and Good Enough Governance have been implemented with positive achievements in the form of increased service integration, feature improvements, and user engagement. However, several significant challenges remain such as low levels of community involvement in using the application, technical and infrastructure constraints, low digital literacy, and suboptimal integration between agencies. In general, the SIAP-MPP application is on the path of adaptive digital transformation, but requires further strengthening to make public services more responsive, efficient, and participatory. Keywords: Agile Governance, Public Services, SIAP-MPP Application
creator: Nursyah Shabrina
creator: M. Rafi
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-03
publication date: 2025-11-03
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 8

PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA DUMAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
type: item
description: This study is motivated by the persistent weaknesses in the implementation of election supervision during the 2024 General Election in Dumai City, as evidenced by the occurrence of Re-Voting (Pemungutan Suara Ulang/PSU) in nine polling stations. This phenomenon indicates that the preliminary supervision conducted by the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Dumai City has not been fully effective, particularly in preventing early administrative and technical violations in the field. The purpose of this research is to analyze the implementation of Bawaslu Dumai’s supervisory duties and functions during the 2024 General Election, focusing on the effectiveness of supervision at each stage preliminary, concurrent, and feedback control. This study employs a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews and documentation. The analysis is based on Donnelly’s (1996) control theory, which includes three types of supervision: preliminary control, concurrent control, and feedback control, supported by Law Number 7 of 2017 and Bawaslu Regulation Number 5 of 2022 on Election Supervision. The results show that Bawaslu Dumai has generally performed its supervisory duties according to regulations, including prevention, implementation, and enforcement stages. However, preliminary control remains the weakest aspect due to the limited technical training (Bimtek) provided to ad hoc supervisors, weak coordination across supervisory levels, and suboptimal mapping of potential violations. These issues have led to administrative errors that triggered PSU. In conclusion, the implementation of Bawaslu Dumai’s duties during the 2024 General Election has been fairly effective but still requires improvement in preliminary control through capacity building, continuous training, and stronger coordination systems to ensure more credible, fair, and democratic elections in the future. Keywords : Bawaslu Dumai City, Election Supervision, Preliminary Contr…
creator: Andini Putri Utami
creator: Adlin ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-04
publication date: 2025-11-04
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 9

PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PASCA REHABILITASI DI RSJ TAMPAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2023
type: item
description: This study aims to analyze the process of collaborative governance in managing people with mental disorders after rehabilitation at Tampan Mental Hospital, Pekanbaru City, in 2023. A qualitative descriptive method was applied, with data collected through interviews and documentation. The study focuses on the roles and interactions between Tampan Mental Hospital and the Riau Provincial Social Service, using Ansell and Gash’s collaborative governance process theory, which includes five indicators: face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, and intermediate outcomes. The findings indicate that collaboration between the two institutions has not been optimal due to unclear delegation of responsibility, lack of structured coordination, and limited post-rehabilitation support. Keywords: Collaborative Governance, People with Mental Disorders, Process, Rehabilitation
creator: Siti Khofifah Amara
creator: M. Rafi
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-05
publication date: 2025-11-05
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 6

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PENGANGKUTAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2023
type: item
description: The problem of waste transportation in Pekanbaru City in 2023 remains a pressing environmental issue due to the suboptimal performance of the local government. This study aims to analyze the implementation of the Pekanbaru City Regional Representative Council (DPRD)'s oversight function regarding waste transportation. The approach used was descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews and documentation, involving informants from the DPRD, the Environment and Sanitation Agency (DLHK), and the community. The research analysis utilized Siagian's oversight theory in Ardansyah (2014), which distinguishes between direct and indirect supervision. The results indicate that DPRD supervision is implemented through Commission IV in coordination with the DLHK. Direct supervision is conducted through field visits and unannounced inspections to follow up on findings of delays in waste transportation, which cause backlogs at several locations. Meanwhile, indirect supervision is carried out through working meetings and discussions of the DLHK's Government Agency Performance Report (LKjIP) to request explanations and ensure follow-up on field issues. This study concludes that the DPRD's oversight function has been implemented but has not been optimal in ensuring the effectiveness of waste transportation in Pekanbaru City. Keywords: DPRD, supervision, waste transportation, Pekanbaru City, DLHK.
creator: Yonda Satria Akmal
creator: Hazqon Fuadi Nasution
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-07
publication date: 2025-11-07
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 8

EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2023-2024
type: item
description: ABSTRACT Waste management has become a crucial environmental issue. Pekanbaru City records the highest waste generation in Riau Province, reaching 1,011.01 tons per day. This increase is driven by population growth and the low level of public awareness and participation. The Pekanbaru City Government has responded by issuing Regional Regulation No. 08 of 2014 on Waste Management. This study aims to evaluate the implementation of the waste management policy, covering the stages of collection, transportation, processing, and final disposal. The findings indicate that policy implementation remains suboptimal due to limited budgets, inadequate infrastructure, and low community participation, highlighting the need for policy evaluation. It is concluded that waste management in Pekanbaru still faces structural and technical barriers; therefore, policy review, enforcement of sanctions, and enhanced cross-sector collaboration are required to achieve effective and sustainable waste management. Keywords: waste management, public policy, evaluation
creator: Firma Wahyudi
creator: Auradian Marta
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-11
publication date: 2025-11-11
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 9

KOORDINASI PEMERINTAH DALAM PEMANFAATAN SMART CARD MADANI TAHUN 2019-2020 (STUDI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU)
type: item
description: The Madani Smart Card innovation is part of the Pekanbaru City Government's efforts to support the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE), in order to meet public demands for easy yet high-quality administrative services. This study aims to analyze the effectiveness of coordination carried out by the Pekanbaru City Communication, Informatics, Statistics and Cryptography Agency in implementing the Madani Smart Card during the 2019–2020 period. The Madani Smart Card was developed as an information technology-based public service innovation in order to support the implementation of smart cities. Four Regional Apparatus Organizations (OPDs) were the primary targets for implementation: the Communication, Informatics, Statistics and Cryptography Agency, the Education Agency, the Health Agency, and the Transportation Agency. The Communication, Informatics, Statistics and Cryptography Agency pioneered the use of this card as an electronic attendance tool for all employees and casual workers. This success earned the Agency Head an award as one of the Top 3 Exemplary Pratama High-Level Officials (PPT) at the 2019 ASN Awards from the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform. The method used was a qualitative descriptive approach, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results indicate that coordination has been quite effective, although challenges remain, including cross-OPD integration, varying technical readiness, and limited human resources. This study recommends increasing synergy between OPDs and strengthening digital infrastructure to optimize the sustainable use of the Madani Smart Card. Keywords: Government coordination, Smart Card Madani, Electronic-Based Government System, Effectiveness, Information technology.
creator: Muhammad Haffiza Yusilfa Deva
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-11
publication date: 2025-11-11
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN WISATA DANAU MESJID KOTO KARI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021
type: item
description: The Koto Kari Mosque Lake tourist attraction is a new destination opened in 2016 and managed by the village together with tourism awareness groups and the private sector under the Mata Air Berkah Village-Owned Enterprise (BUMDes) since 2020. However, its management still faces limitations, both from the BUMDes and the community, requiring support from the Tourism and Creative Economy Agency (Pordakwis), the village government, and the Tourism Office. Development issues include destination management, marketing, institutions, and the creative economy. The purpose of this study is to describe collaborative governance and the inhibiting factors of the local government and village government in the development of the Koto Kari Mosque Lake tourist attraction in Kuantan Singingi Regency in 2021. This study uses a qualitative approach conducted in Koto Kari Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The data used consists of primary and secondary data. Data collection techniques were carried out through interviews and documentation to obtain relevant information in the development of the Koto Kari Mosque Lake tourist attraction. The results of the study indicate that the implementation of collaborative governance in the development of the Koto Kari Mosque Lake tourist attraction has been running but is not yet optimal. Collaboration between stakeholders has not been supported by regular dialogue and consistent commitment. Inhibiting factors include the lack of a structured meeting schedule, weak agreements on business relocation, limited institutional capacity, and the absence of an integrated monitoring system. Keywords: Collaborative Governance, Tourism Development, Koto Kari Mosque Lake
creator: Aulia Hanifah
creator: Asiah Wasillah
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-12
publication date: 2025-11-12
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

KAPABILITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022-2023
type: item
description: This study aims to examine the capability of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Kuantan Singingi Regency in controlling social illnesses in Kuantan Tengah District during 2022–2023. According to Regional Regulation of Kuantan Singingi Regency Number 14 of 2010, which amends Regional Regulation Number 20 of 2002 on Social Illnesses, individuals involved in social illness activities should be subject to criminal sanctions or fines. However, in practice, Satpol PP only applied non-penal measures, such as verbal warnings, the signing of written statements, and the confiscation of evidence. This research is important to evaluate the effectiveness of enforcement actions and to analyze the need for strengthening the capability of Satpol PP in upholding regional regulations. This research was conducted using a qualitative approach and descriptive analysis. The types of data used are primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with informants, while secondary data consisted of supporting information gathered from relevant documents. Data collection techniques included interviews and documentation. The research findings indicate that controlling social illnesses in Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency, requires collaboration involving the Civil Service Police Unit (Satpol PP), Traditional Institutions, and the local community. The capability of Satpol PP of Kuantan Singingi Regency needs to be strengthened by understanding local wisdom and social norms. The success of law enforcement heavily depends on social support, inter-agency coordination, and strategies that are humanistic and based on local cultural values. Keywords: Capability, Social Illness , Local Wisdom
creator: Sukma Pertiwi
creator: Ishak ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-04
publication date: 2025-07-04
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 14

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK OLEH DESA KUAPAN KECAMATAN TAMBANG TAHUN 2024
type: item
description: Public service is a crucial indicator for achieving effective, efficient, and accountable village governance. However, public service practices at the village level still face various challenges, including limited infrastructure, low information transparency, and public complaints regarding the speed and accuracy of administrative services. This study aims to analyze the quality of public services provided by the Kuapan Village government, Tambang District, Kampar Regency, in 2024. The study employed a quantitative approach with descriptive methods. Primary data were obtained through a Likert-scale questionnaire distributed to 60 community respondents who had received services at the Kuapan Village Office, supported by observation and documentation. Data were analyzed using descriptive statistics using SPSS software to obtain an overview of the frequency distribution and percentage of respondents' responses. The results indicate that the quality of public services in Kuapan Village is categorized as quite good based on five dimensions of service quality: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. Of the five dimensions of public service quality, the dimensions that most satisfied the Kuapan Village community were responsiveness, assurance, and empathy. However, weaknesses remain in information transparency, limited waiting rooms, and suboptimal utilization of infrastructure. In conclusion, public services in Kuapan Village have met most service quality indicators, but improvements are needed in terms of staff professionalism, facility provision, and service transparency to achieve higher quality public services. .Keywords: Public Services, Village, Quality
creator: Syahdia Maharani
creator: Adlin ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-13
publication date: 2025-11-13
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 8

EVALUASI PROGRAM SISTEM PERINGATAN DINI PENGENDALIAN PENDUDUK (SIPERINDU) DALAM PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI RIAU TAHUN 2022-2024
type: item
description: Population issues are fundamental issues that have a direct impact on various aspects of life, from economics, social, politics, to the environment. Population is both the subject and object of development, so the success of national development is largely determined by how the government is able to manage the growth, distribution, and quality of its population. The SiPerindu application was created as an early warning tool for population problems, especially in Riau Province. This study aims to evaluate the Population Control Early Warning System Program (SiPerindu) by the Riau Province BKKBN Representative in 2022–2024 and analyze its impact on population control. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews and documentation with related parties, such as the Riau Province BKKBN Representative, DP3AP2KB Riau Province, DPPKB Pekanbaru City, and the Chairperson of the Population Coalition. The theory used is the program evaluation theory by William N. Dunn which includes 6 indicators, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results of this study indicate that the implementation of SiPerindu has not been optimal across all evaluation indicators. The main obstacles include limited human resources, lack of budget, missing data and infrastructure, and weak data integration between agencies. Despite this, the SiPerindu application has been used as a basis for the development of the Population Development Grand Design (GDPK) and the Roadmap For Population Development (PJPK). SiPerindu is also considered quite responsive in providing population data and has received positive feedback from the public. However, improvements in data updating and accessibility are still needed. Keywords: Program Evaluation, SiPerindu, Population Control, BKKBN.
creator: Alrahni Mayritan
creator: Baskoro Wicaksono
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-17
publication date: 2025-11-17
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 7

PERAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021
type: item
description: Problems in community empowerment are evident in the low level of community participation in programs, limited budget availability, and suboptimal coordination between institutions, resulting in sub-optimal results. Based on these conditions, this study aims to analyze the role of the sub-district head in community empowerment in Kubu Babussalam District, Rokan Hilir Regency in 2021. According to Gani et al., the focus of the study includes the sub-district head's role as an innovator, motivator, and facilitator, as well as the factors influencing its implementation. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusions. The research results show that the sub-district head's role as an innovator is beginning to be seen through the development of programs based on local potential. However, implementation is hampered by budget constraints, minimal technical training, and low community participation. In terms of motivation, efforts to encourage participation through deliberations and social activities are evident, although this has not been implemented evenly. Furthermore, in his role as a facilitator, the sub-district head has attempted to coordinate communication between the community and government agencies, ensuring a more targeted empowerment program. Factors that influence. Keywords: Community Empowerment, Role of Government
creator: Afrizal ,
creator: M. Rafi
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-19
publication date: 2025-11-19
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN BUDAYA MELAYU RIAU DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2023-2024
type: item
description: This study aims to analyze the implementation of the local content learning policy of Riau Malay Culture (BMR) in the curriculum in Pekanbaru City in the 2023-2024 academic year. The study focuses on policy implementation, using the George C. Edward III policy implementation model which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used is qualitative. Data were collected through interviews with relevant parties such as the Education Office, the Riau Malay Traditional Institution (LAMR) of Pekanbaru City, school principals, and teachers. The results of the study indicate that the implementation of the BMR policy faces various obstacles, including lack of socialization and limited human resources, as well as ineffective coordination between the Education Office and LAM Pekanbaru City. The implications of this study are the need to improve communication, provide adequate resources, strengthen teacher capacity, and improve coordination between institutions to ensure the effective and sustainable implementation of the BMR policy. Keywords: Policy Implementation, Riau Malay Culture, Curriculum, Education.
creator: Rindiyani Septia
creator: Raja Muhammad Amin
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-21
publication date: 2025-11-21
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PENERAPAN ADAPTIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2024
type: item
description: This study analyzes the implementation of Adaptive Governance in the governance of Siak Regency in 2024, focusing on the Smart Governance dimension, specifically the Public Service Mall (MPP) and the Bujang Kampung Program. Using the Adaptive Governance theory of Sharma-Wallace, Velarde, and Wreford (2018), the study emphasizes collaboration, coordination, social capital development, and capacity building. A qualitative descriptive approach was used through interviews and documentation. The results indicate that the implementation of Adaptive Governance has been ongoing but is not yet optimal. Collaboration and coordination between agencies have been established, but are still hampered by uneven understanding and inconsistent attendance at Smart City forums. Social capital is built through satisfaction surveys and direct dialogue with the community, while capacity development remains hampered by limited human resources and budget. Keywords: Adaptive Governance, Smart Governance, Smart City, MPP, Bujang Kampung
creator: Siti Nurhaliza
creator: Fadhiilatun Nisaa
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-25
publication date: 2025-11-25
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 7

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022-2023
type: item
description: Waste management is a mandatory government responsibility, although not included in basic services, particularly in the environmental sector. The government's role in waste management is crucial to creating a clean, tidy, and healthy environment, and preventing the spread of waste without proper management. Difficulties in managing waste effectively are caused by the unequal availability of waste management facilities, government policies and regulations, including sanctions for violators, low public awareness of proper waste disposal, and other factors such as socioeconomic conditions that influence waste management culture and behavior. This research was conducted in Tembilahan District, Indragiri Hilir Regency with the aim of describing the government's role in waste management. The method used is a qualitative approach with a qualitative descriptive research type. The theoretical basis uses the role theory of Ryaas Rasyid which includes three main indicators, namely: 1) Regulator, 2) Dynamicator, and 3) Facilitator. Based on the research results and referring to Ryaas Rasyid's theory (in Labolo, 2010), in the regulator indicator, the government has issued regional regulations; however, implementation in terms of law enforcement and imposing sanctions on violators is still not optimal. From the Dynamic indicator of the government's role, the relevant agency has formulated public service innovations, namely the Waste Patrol Team (TIMPAS) and the Environmental Complaint System (SI PANGLINK) to help educate the public through socialization and is running well. In the facilitator indicator, the government's role in providing waste management facilities and infrastructure has not been evenly understood. The conclusion that the government's role is still less than optimal is evident in the regulator and facilitator indicators, and the dynamic indicator that is already in place through public service innovation programs. Keywords: Government Role, Environment, Waste Man…
creator: Andre Dermawan
creator: Hazqon Fuadi Nasution
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-26
publication date: 2025-11-26
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

COLLABORATIVE GOVERNANCE TERHADAP PENGEMBALIAN STATUS DAN FUNGSI HUTAN ADAT DI DESA KEPAU JAYA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022-2025
type: item
description: Customary forests constitute a strategic element for the social, cultural, spiritual, and economic sustainability of Indigenous communities. In Kepau Jaya Village, Kampar Regency, the conversion of 781.44 hectares of customary forest into private oil palm plantations triggered prolonged conflict. Although the Bangkinang District Court Decision No. 28/Pdt.G/2013/PN.Bkn ruled in favor of the Indigenous community, the implementation of forest restitution has not been optimally realized. This study analyzes the process of collaborative governance in restoring the status and function of the customary forest by employing the Ansell and Gash framework through a qualitative case study approach. Data were collected through interviews and documentation, and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The findings indicate that collaboration among the government, Indigenous community, and the company has begun to develop through mediation, public hearings, and field inspections. However, the effectiveness of collaboration remains constrained by low levels of inter-actor trust, regulatory ambiguities, and the absence of a final agreement. Overall, the implementation of collaborative governance shows positive progress in opening spaces for dialogue and participation, yet requires stronger governmental commitment and alignment of interests among all stakeholders to ensure the full restoration of the customary forest. Keywords: Customary Forest, Indigenous Community, Government, Agrarian Conflict, Collaborative Governance.
creator: Feby Aulia
creator: Raja Muhammad Amin
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-27
publication date: 2025-11-27
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 14

KAPABILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI (RLH) DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2022
type: item
description: This study aims to determine the extent of local government capabilities in supporting the success of the Livable Housing Program. The method used is a qualitative descriptive method, with data collection including interviews, observation, and documentation. The theory used is the core capability theory according to Leonard-Barton in Suherlan, covering four dimensions, namely knowledge and skills, technical systems, managerial systems, and values and norms. The results of the study show that the capabilities of the Pekanbaru City Government in poverty alleviation through the 2022 Livable House Program are not yet optimal because there are still weaknesses in the aspects of knowledge, technical systems, managerial systems, and values and norms. Each dimension was analyzed to understand the strengths and weaknesses of the local government in implementing the program, as well as the challenges faced in the social and administrative context in Pekanbaru City in 2022. Keywords: Capability, Poverty, Livable Housing Program
creator: Nur Fazillah
creator: M. Rafi
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-28
publication date: 2025-11-28
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 7

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBAYARAN NON TUNAI PADA BUS TRANS METRO PEKANBARU TAHUN 2023
type: item
description: This study is based on Pekanbaru Mayor Regulation Number 26 of 2019 concerning Guidelines for the Implementation of Electronic Ticketing on the Trans Metro Pekanbaru Mass Transportation System. The implementation of the cashless payment policy on Trans Metro Pekanbaru has led to a decline in the number of bus passengers, which in turn has contributed to a decrease in Regional Original Revenue. Although the policy aims to improve service efficiency and modernization, its implementation in the field has generated several issues, including limited infrastructure, low digital literacy among the public, and uneven access to digital services. This research employs a qualitative approach with a descriptive method, using data collected through interviews, observations, and documentation. The study was conducted in Pekanbaru City, specifically at the UPT TMP of the Pekanbaru City Transportation Agency. The evaluation of the policy's success is based on William N. Dunn’s policy evaluation theory. The findings of this study indicate that the cashless payment policy on Trans Metro Pekanbaru is a government initiative to adapt to digital-era developments. However, its implementation has not been fully optimal. In terms of effectiveness and efficiency, the policy continues to face technical obstacles and has not significantly increased the number of users. The aspects of adequacy and equity have also not been fulfilled, as facilities and policy outreach have not reached all segments of society. From the perspective of responsiveness, the government has not fully addressed users’ more urgent needs, such as bus punctuality and the comfort of bus stops. Meanwhile, regarding policy accuracy, the initiative is relevant to digitalization trends but has yet to align fully with the social conditions of Pekanbaru’s population. Keywords: Evaluation, Policy, Cashless Payment
creator: Amesza Ghadijah Nst
creator: Ali Yusri
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-12-01
publication date: 2025-12-01
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 9

PERAN SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PERMUKIMAN DI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023
type: item
description: The high level of urbanization in East Jakarta has led to an increase in slum areas that do not meet health, safety, and housing standards. Specifically, East Jakarta has recorded that 12% of its settlements are classified as slums, with 78 neighborhood associations (RW) identified as problematic. Through the implementation of the Community Action Plan (CAP) and Collaborative Implementation Program (CIP), the government is striving to make participatory improvements, including physical restructuring, socio-economic strengthening, and basic infrastructure development. This study aims to analyze the extent of the role of the Sub-Department in the implementation of these programs in improving the quality of settlements in East Jakarta in 2023. This study uses a qualitative descriptive method through interviews using purposive sampling techniques. This study found that the Sub-Department plays three important roles: as a regulator through the formulation of verification rules and program priority setting; as a facilitator through the provision of basic infrastructure such as drainage, road access, and open spaces; and as a dynamizer through education, socialization, and increased community participation. These roles contribute to improving the residential environment, despite limitations in resources and coordination. Strengthened collaboration among various actors is needed to support sustainable residential development. Keywords : Role, Quality of Housing, Housing Areas
creator: Chris Fergrinov
creator: Ben Hansel Notatema Zebua
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-12-02
publication date: 2025-12-02
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 10

KOMUNIKASI POLITIK MENGGUNAKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI ) DALAM KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024 PADA KEMENANGAN PRABOWO – GIBRAN DI PROVINSI RIAU
type: item
description: This study discusses political communication using Artificial Intelligence (AI) technology in the 2024 Presidential and Vice Presidential Election campaign that led to the victory of the Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pair in Riau Province. The research method used was a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through in-depth interviews, documentation, and literature studies. The results show that the use of Artificial Intelligence (AI) in the Prabowo-Gibran presidential and vice presidential campaign was able to increase the effectiveness of political messaging, personalize campaign content, and mobilize young voters in Riau Province. The Artificial Intelligence (AI)-based campaign utilized big data to map voter preferences, optimize social media algorithms, and create a political image relevant to the digital community. Despite bringing innovation and strategic advantages, the use of Artificial Intelligence (AI) in political campaigns also raises ethical and regulatory challenges, particularly regarding the potential for manipulating public opinion. Therefore, the use of AI technology in the political sphere must be conducted ethically, transparently, and responsibly to maintain the integrity of democracy. Keywords : Political Communication, Artificial Intelligence (AI), Political Campaigns, Prabowo-Gibran, Riau Province
creator: Enjelia Priskila Nainggolan
creator: Agus Susanto
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-12-03
publication date: 2025-12-03
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 9

PENGAWASAN KEGIATAN PERPARKIRAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2023
type: item
description: Parking is a crucial aspect of traffic management and urban mobility because it impacts safety, comfort, and smooth transportation. Parking management in Pekanbaru City is regulated by Regional Regulation Number 2 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, specifically Article 251, which regulates the obligations of parking attendants. However, in practice, parking attendants still fail to comply with these provisions. This study aims to describe the supervision of parking activities in Pekanbaru City in 2023. The research location is Binawidya District, using a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews and documentation, then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The study uses Syafri Sofyan's supervision theory, which consists of four indicators: expectation, allocation, monitoring performance, and corrective action. The research results show that parking supervision in Pekanbaru City is suboptimal. Based on the expectation indicator, some parking attendants have not complied with the attribute and ticket requirements. Regarding allocation, the number of personnel and supervision facilities are inadequate. Performance monitoring is ineffective due to low public awareness of complaints. Meanwhile, corrective action has not provided a deterrent effect, resulting in repeated violations. Strengthened supervision is needed to improve order and the quality of parking services in Pekanbaru City. Keywords: Supervision, Activities, Parking
creator: Cindy Ardani
creator: Asiah Wasillah
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-12-04
publication date: 2025-12-04
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

PERAN PEMERINTAH KABUTAPEN BENGKALIS DALAM MENGURUS TENAGA KERJA LOKAL TAHUN 2022-2023
type: item
description: Unemployment alleviation is one form of implementation of Mandatory Government Affairs that must be carried out by every local government. High unemployment impacts the economy, social, and psychological aspects of the community.Bengkalis Regency has established employment regulations, such as Regional Regulation Number 3 of 2012, Regent Regulation Number 38 of 2021, and Regional Regulation Number 3 of 2022, which require companies to prioritize local workers.The Manpower and Transmigration Office is authorized to organize training, expand employment opportunities, and build industrial relations. This study aims to determine the role of the Bengkalis Regency Government in managing the local workforce from 2022 to 2023. The theory used is the theory of the government's role as a regulator, dynamic agent, and facilitator proposed by Ryaas Rasyid.This study uses a descriptive qualitative approach with interview and documentation techniques. Data analysis was carried out through the stages of collection, reduction, presentation, drawing conclusions, and verification. The research location includes Bathin Solapan, Mandau, and Pinggir Districts in Bengkalis Regency. The results of this study indicate that the role of the Bengkalis Regency Government in managing the local workforce in 2022-2023 is still not optimal. As a regulator, the Manpower and Transmigration Office has implemented Regional Regulation No. 3 of 2022 through various strategies and programs, but has not been accompanied by technical regulations in the form of a Regent's Regulation, so that enforcement of the regulation is not optimal. . In its role as a dynamic, the local government has provided job training, but the impact has not been optimal due to the lack of post-training evaluation Keywords: Role of Government, Local Workforce
creator: Dovi Rahman Putra
creator: Rico Purnawandi Pane
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-12-05
publication date: 2025-12-05
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2024
type: item
description: Strategy is an art of achieving goals through three stages, namely formulation, implementation, and evaluation. A strategy must be designed to address issues that arise within a particular environment. The City of Pekanbaru consistently records the highest number of cases of violence against women compared to other regencies/cities in Riau Province. This study aims to identify and explain the strategies implemented in preventing violence against women. The main problem in this research is that Pekanbaru remains the area with the highest number of cases of violence against women in Riau Province. This study employs a descriptive qualitative approach to understand the strategies of the Office of Women’s Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment (DPPAPM) of Pekanbaru City in preventing violence against women. Data were collected through interviews, observations, and primary documentation studies, as well as secondary sources including books, journals, and online references. The findings of this study, analyzed using Fred R. David’s strategic theory, show that the strategic role in this research is reflected in the coordination and synergy conducted by DPPAPM Pekanbaru City with various actors in efforts to prevent violence against women in 2024. The strategies are implemented based on the Strategic Plan (RENSTRA) of DPPAPM Pekanbaru City for 2023–2026. The preventive strategies include socialization activities, policy advocacy, and the execution of assistance and service duties. However, DPPAPM Pekanbaru City has not sufficiently designed clear programs and sub-programs within its Work Plan (RENJA), and clear indicators of success are not yet present in the 2024 Institutional Performance Report (LKJIP). Additionally, several internal and external factors influence the implementation of strategies for preventing violence against women. Keywords: Strategy, Prevention, Violence Against Women
creator: Aulia Novri Rahmayanti
creator: Asiah Wasillah
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-12-05
publication date: 2025-12-05
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

IMPLEMENTASI PROGRAM KELURAHAN CANTIK KELURAHAN CINTA STATISTIK DI KELURAHAN SUMAHILANG KECAMATAN PEKANBARU KOTA
type: item
description: This study aims to examine the implementation of the Kelurahan Cinta Statistik (Beautiful Village) Program in Sumahilang Village, Pekanbaru City, as part of an effort to build data governance at the village level to support data-driven development and improve the quality of public services. This study used a descriptive qualitative method with the Edward III implementation approach, which encompasses four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were obtained through interviews, observations, and documentation studies. The results indicate that the program has run quite well. There is effective communication between relevant parties, such as the Pekanbaru City Communication and Information Office (Diskominfo) as the village web link provider, the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) as the village data provider, the Pekanbaru City Statistics Agency (BPS) as the Kelurahan Cantik (Beautiful Village) program supervisor, and Sumahilang Village as the implementing agency. Resources from supporting agencies are adequate, and implementers demonstrate high commitment. The program is also strengthened by SOPs and a Circular Letter from the Mayor of Pekanbaru as the legal basis. However, implementation still faces obstacles, such as limited human resources and infrastructure, and limited time due to overlapping agendas with other programs. Therefore, ongoing attention and support from the Pekanbaru City Government is needed to ensure the implementation of the Beautiful Village Program is more optimal and sustainable in the future. Keywords: Beautiful Village Program, Policy Implementation, Sumahilang Village
creator: Yuri Listriani
creator: Dedi Kusuma Habibie
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-31
publication date: 2025-07-31
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA TOKO ARCHA JAYA GYPSUM
type: item
description: The purpose of this study is to determine the effect of product quality and price on consumer satisfaction at the Archa Jaya Gypsum Store. This study is a quantitative study with a sample of 98 respondents. The data sources were obtained from secondary data and primary data. This study used a questionnaire as a data collection technique using a purposive sampling method, namely a technique for determining samples with certain considerations or characteristics. The analysis methods used in this study are validity testing, reliability testing, classical heteroscedasticity assumption testing, multiple linear analysis, t-test, F-test and coefficient of determination analysis (R2). The results of this study are Product Quality (X1) has a positive and significant effect on consumer satisfaction (Y), Price (X2) has a positive and significant effect on consumer satisfaction (Y), and Product Quality and Price have a positive and significant effect on consumer satisfaction. Keywords: Product Quality, Price, Consumer Satisfaction Keywords: Product Quality, Pricing, Consumer Satisfaction
creator: Rival Agusti
creator: Mashur Fadli
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-11
publication date: 2025-08-11
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

PENGARUH BRAND IMAGE DAN BRAND TRUST TERHADAP BRAND LOYALTY PADA PENGGUNA TELKOMSEL (Studi pada Mahasiswa Universitas Riau)
type: item
description: This study aims to analyze the effect of brand image and brand trust on brand loyalty among Telkomsel users, specifically undergraduate students at the University of Riau. The research background is based on the intense competition within Indonesia’s telecommunications industry, where despite Telkomsel’s market leadership, its relatively high pricing has led some customers to switch to competitors. This research employs a quantitative method with a descriptive and verificative approach. Primary data were collected through questionnaires distributed to 100 respondents selected using a purposive sampling technique. Data analysis was conducted using multiple linear regression, t-tests, F-tests, and the coefficient of determination with SPSS 26. The results reveal that (1) brand image has a positive and significant effect on brand loyalty, (2) brand trust has a positive and significant effect on brand loyalty, and (3) brand image and brand trust simultaneously have a positive and significant effect on brand loyalty. These findings indicate that a strong brand image and high brand trust can enhance customer loyalty. Keywords: Brand Image, Brand Trust, Brand Loyalty, Telkomsel, Students.
creator: Bagus Abyan Hafizh Gunva
creator: Mashur Fadli
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-13
publication date: 2025-08-13
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

PENGARUH CITRA MEREK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MOBIL TOYOTA AVANZA DI PT. AGUNG TOYOTA SUTOMO PEKANBARU
type: item
description: The purpose of this study is to determine the effect of Brand Image and Service Quality on Purchase Decision of Toyota Avanza at PT. Agung Toyota Sutomo. This study is a quantitative study with a sample of 73 respondents. The data sources were obtained from secondary data and primary data. This study used a questionnaire as a data collection technique using a purposive sampling method, namely a technique for determining samples with certain considerations or characteristics. The analysis methods used in this study are validity testing, reliability testing, classical heteroscedasticity assumption testing, multiple linear analysis, t-test, F-test and coefficient of determination analysis (R2). The results of this study are Brand Image (X1) has a positive and significant effect on Purchase Decision (Y), Service Quality (X2) doesnt have a positive and significant effect on Purchase Decision (Y), and Brand Image and Service Quality have a positive and significant effect on Purchase Decision. Keywords: Brand Image, Service Quality, Purchase Decision Keywords: Brand Image, Service Quality, Purchase Decision
creator: Muhammad Fakhri Lison
creator: Mashur Fadli
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-09-11
publication date: 2025-09-11
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

PENGARUH BRAND AMBASSADOR DAN BRAND TRUST TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR PADA PT. YAMAHA ALFA SCORPII NANGKA PEKANBARU
type: item
description: The purpose of this study is to determine the influence of brand ambassador and brand trust on motorcycle purchasing decisions at PT. Yamaha Alfa Scorpii Nangka Pekanbaru. This study is a quantitative study with a sample of 100 respondents. Data sources were obtained from secondary data and primary data. This study used a questionnaire as a data collection technique with a purposive sampling method, namely a technique for determining samples with certain considerations or characteristics. The analysis methods used in this study are validity test, reliability test, classic normality assumption test, classic multicollinearity assumption test, classic heteroscedasticity assumption test, multiple linear analysis, t test, F test and coefficient of determination analysis (R2). The results of this study are Brand Ambassador (X1) has a positive and significant effect on purchasing decisions (Y), Brand Trust (X2) has a positive and significant effect on purchasing decisions (Y), and Brand Ambassador and Brand Trust have a positive and significant effect on purchasing decisions. Keywords: Brand Ambassador, Brand Trust, Purchasing Decision Keywords: Brand Ambassador, Brand Trust, Keputusan Pembelian
creator: Johannes Peterson Simangunsong
creator: Mashur Fadli
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-10-14
publication date: 2025-10-14
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PENGARUH GAMIFICATION MARKETING DAN INFLUENCER MARKETING TERHADAP CUSTOMER LOYALTY PLATFORM MARKETPLACE SHOPEE (STUDI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU)
type: item
description: This study aims to examine the influence of gamification marketing and influencer marketing on customer loyalty toward the Shopee marketplace platform, focusing on students from the University of Riau as respondents. The research adopts a quantitative approach, involving 384 Shopee users selected through a non-probability sampling technique using purposive sampling. Data were collected through a questionnaire that had been tested for validity and reliability. The data analysis was performed using both simple and multiple linear regression methods with SPSS version 25. The statistical tests conducted in this study include validity and reliability tests, multicollinearity and heteroscedasticity tests, simple linear regression, t-test, multiple linear regression, F-test, and coefficient of determination (R²). The results indicate that both gamification marketing (X1) and influencer marketing (X2) have a positive and significant effect on customer loyalty (Y). These findings indicate that marketing strategies integrating gamification elements—such as social interaction features, reward systems, and interactive challenges, combined with the strategic implementation of influencer marketing, play a vital role in enhancing customer loyalty on the Shopee platform. Therefore, companies are encouraged to continue innovating and strengthening collaborations with influencers to maintain customer loyalty and competitiveness. Keywords: Gamification Marketing, Influencer Marketing, Customer Loyalty, Marketplace
creator: Dela Febriosa
creator: Meyzi Heriyanto
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-13
publication date: 2025-11-13
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 8

PENGARUH ONLINE CUSTOMER REVIEW DAN PRICE CONSCIOUSNESS TERHADAP PURCHASE INTENTION DI MARKETPLACE SHOPEE (STUDI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU)
type: item
description: Abstract: This study aims to determine the effect of online customer reviews and price consciousness on purchase intention in the Shopee marketplace among students at the University of Riau. The research method used is quantitative. The sample consisted of 384 respondents who are students of the University of Riau, selected using a non-probability sampling technique, specifically purposive sampling. Data were collected through questionnaires that had been tested for validity and reliability. Data analysis was conducted using simple and multiple linear regression with the SPSS version 25 software. The tests performed in this study included validity, reliability, multicollinearity, heteroscedasticity, simple linear regression, t-test, multiple linear regression, F-test, and coefficient of determination (R²). The results show that online customer reviews (X1) and price consciousness (X3) have a positive and significant influence on purchase intention (Y). Keywords: Online Customer Review, Price Consciousnes, Shopee, Marketplace
creator: Atika Putri Nurfauzuliya
creator: Meyzi Heriyanto
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-13
publication date: 2025-11-13
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 8

PENGELOLAAN FASILITAS DI RE CAFFE PLATINUM SEBAGAI SALAH SATU DESTINASI WISATA KULINER DI PEKANBARU
type: item
description: This study aims to find out the Management of Main Facilities at Re Caffe Platinum as One of the Culinary Tourism Destinations in Pekanbaru, and to find out the obstacles faced by Re Caffe Platinum in managing the main facilities. In this study, the method used by the author is a qualitative method with data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Key informants in this study were the vice direction, manager, members, and visitors of Re Caffe Platinum. Based on the results of the study, it can be concluded that facility management aims to ensure that facilities and infrastructure can function optimally, facility management at Re Caffe Platinum has five stages, namely planning, organizing, directing, coordinating, and controlling. There are several obstacles that occur in the stages of managing the main facilities, but Re Caffe Platinum can still overcome them so that the management of Re Caffe Platinum facilities continues to run well. It's just that the main facilities of the outdoor dine-in area behind still need improvement. Keywords: Management, Facilities, Re Caffe Platinum
creator: Suci Maharani
creator: Etika ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-02
publication date: 2025-07-02
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PENGELOLAAN FASILITAS WISATA SAWAH KOTO KABUPATEN ROKAN HULU
type: item
description: The Sawah Koto tourist attraction in Rokan Koto Ruang Village, Rokan Hulu, offers natural attractions in the form of a wooden bridge over the rice fields and facilities such as a viewing tower, prayer room, toilets, and restaurant. However, tourist visits decreased in 2021–2023, allegedly due to suboptimal facility management. This study aims to analyze facility management and factors that influence visitor satisfaction, with a qualitative descriptive approach through observation, interviews, and documentation. The results show that the main facilities are still functioning well, but narrow road access and parking areas and the lack of directions reduce comfort. Supporting facilities such as restaurants and gazebos also require improved services. In general, management does not fully meet the principles of tourism management. Improvements in facilities and services are needed to increase visitor satisfaction and the sustainability of tourist attractions. Keywords: Facility management, Sawah Koto, tourism, Rokan Hulu.
creator: Al Fedri
creator: Andri Sulistyani
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-02
publication date: 2025-07-02
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 9

MOTIVASI PENGUNJUNG PADA OBJEK WISATA TAMAN BUNGA IMPIAN OKURA KOTA PEKANBARU
type: item
description: Indonesia is a rich country because it has attractions offered through the uniqueness of its culture and the attractions of its tourist attractions. The natural beauty makes Indonesia a country that maintains its great potential in the tourism sector, one of which is Pekanbaru City in Riau Province. There are several reasons that influence the motivation for tourist trips, including: the first reason is education, the second is entertainment, the third is health, the fourth is business. This study aims to find out what motivates tourists who visit Okura Dream Flower Park. This study uses a qualitative method by collecting specific data from the field. This study uses data collection techniques from observation, interviews, and documentation. The results of this study can be seen that Okura Dream Flower Park is a flower-themed tourist attraction in Pekanbaru City. Keywords: Motivation, Visitors
creator: Aulia Nova
creator: Mariaty Ibrahim
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

UPAYA MEMPERTAHANKAN KUALITAS PRODUK PASTRY DI HARRIS RESORT BARELANG BATAM
type: item
description: The quality of a product is very important for a company in the field of pastry, including resorts, it all depends on the role of the person who processes a product. In addition to influencing purchasing decisions, positive reviews also build brand reputation, encourage word-of-mouth marketing, and provide valuable input for product development. This is the reason for the author to conduct research on how to maintain the quality of pastry products at HARRIS Resort Barelang Batam to continue to strive to provide quality products so as to get positive reviews from guests, then one of the resorts where the food products are market snacks are made by themselves and at every event there are always market snacks. The method used in this study is qualitative descriptive. The results of the research on the management of HARRIS Resort Barelang Batam are the determination of quality materials, accurate measurement of materials, the condition of the equipment needed, the use of proper procedures, and product storage procedures. After conducting research at HARRIS Resort Barelang Batam, it can be recommended to HARRIS Resort Barelang Batam, especially the staff of the pastry section to further improve and maintain the quality of pastry products by maintaining the production process according to existing SOP standards. Create unique and attractive pastry products so that guests are satisfied with the results of pastry performance. Keywords: Pastry, Market Snacks, Efforts to Maintain Product Quality, Resorts, HARRIS Resort Barelang Batam
creator: Dhika Lariend Hutagalung
creator: Firdaus Yusrizal
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-02
publication date: 2025-07-02
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 13

DAYA TARIK WISATA PADA DESTINASI WISATA KAWASAN KONSERVASI PENYU KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT
type: item
description: Pariaman City is one of the regions in West Sumatra with a rapidly growing tourism sector. Its natural and cultural wealth has driven the transformation of Pariaman into a more developed tourist destination, particularly through marine and educational attractions such as the Sea Turtle Sanctuary. This study aims to identify the tourism appeal of the Turtle Conservation Area in Pariaman City. The research uses a qualitative method with a descriptive approach, involving observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques include data collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. The results show that: (1) the conservation area is unique due to its turtle ecosystem, clean beaches, clear sea, fresh air, and mangrove forests with distinctive roots that serve as educational objects; (2) the diversity of turtle species is an attraction, consisting of green turtles, hawksbill turtles, and olive ridley turtles; (3) hatchling release and mangrove planting activities provide educational and participatory experiences for tourists, especially students; (4) the Turtle Monument serves as a photo spot and symbolizes the conservation spirit within the area. Keywords: Attraction, Tourist Destination, Turtle Conservation Area
creator: Dewi Ayu Nabila
creator: Firdaus Yusrizal
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-03
publication date: 2025-07-03
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 13

PENGELOLAAN DESTINASI WISATA DI KAWASAN KONSERVASI PENYU KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT
type: item
description: Tourism is a strategic sector in regional development that contributes to economic growth and environmental conservation, including through the development of educational tourism with a focus on nature conservation. The Sea Turtle Conservation Area in Pariaman City is a tourist destination that not only serves as a sea turtle conservation center but also as an environmental education facility for the community and tourists. This study aims to analyze the management of the tourist area and identify the challenges that arise during the management process. The research approach used is qualitative-descriptive, with data collection through observation, interviews, and documentation. The main sources are the managers. The study results show that management is carried out based on the POAC management functions: planning for infrastructure development and educational programs, organizing tasks between departments, implementing educational and protection programs, and monitoring through regular coordination. Although management is functioning fairly well, there are several obstacles such as poorly maintained facilities, limited budgets, and a need to raise public awareness. Overall, the management of this conservation area has made a positive contribution to sea turtle protection and sustainable tourism development, but improvements are still needed in terms of facility maintenance and community participation. Keywords: Management, Sea Turtle Conservation, Educational Tourism, POAC, Pariaman City.
creator: Mutiara Ramadhan
creator: Firdaus Yusrizal
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-03
publication date: 2025-07-03
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

ROFIL DAN PREFERENSI WISATAWAN DI DESTINASI WISATA DANAU KEMBAR KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT
type: item
description: Tourism in Indonesia has extraordinary diversity and potential and is one of the main sources of economic development in various countries. One of the destination that has potential to be developed is the twin lakes tourist destination located in Alahan Panjang, Solok Regency, West Sumatera. The profile and Preferences of tourist at this destination will be the main focus of ths study. This study aims to find out about the profile and preferences of tourist visiting the Twin Lakes tourist Destination in Solok Regency. This study uses a quantitative method with a descriptive approach and data is obtained through a survey of guest visiting this tourist destination using a questionnaire based on several point related to the profile and preference such as age, occupation, area of origin education, anda reasons that make the Twin lake tourist destination a choice for the tourist to visit. The result of the study show that knowing the profile and preferences of tourist can be used as one way to help manager develop tourist destination so that they can be in accordance with that tourist expect in the future. Keywords: Tourism, Profile and Preferences, Tourist Destinations, Tourists.
creator: Salma Febriani
creator: Firdaus Yusrizal
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-03
publication date: 2025-07-03
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

PENERAPAN PROSEDUR CHECK-IN PADA DEPARTEMEN FRONT OFFICE HOTEL GRAND JATRA PEKANBARU
type: item
description: This study aims to examine how the check-in procedure is implemented by Guest Service Agents (Receptionists) in the Front Office Department of Grand Jatra Hotel Pekanbaru, as well as to identify the obstacles encountered during its implementation. The background of the research highlights the importance of professional check-in services in creating a positive first impression for guests, especially in five-star hotels that face intense competition in the hospitality industry. The research uses a descriptive qualitative method, with data collection techniques including observation, in-depth interviews, and documentation. The informants consist of the front office manager, supervisor, receptionist, and several hotel guests. The results show that the check-in procedure is generally implemented in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP). However, challenges such as limited staff, demanding work schedules, and a lack of training have led to several guest complaints, particularly regarding the hospitality and speed of service. This study concludes that improving service quality and human resource management is essential to achieving optimal guest satisfaction. Keywords: Check-In Procedure, Receptionist, Front Office, Hotel Service, Grand Jatra Hotel Pekanbaru
creator: Mutia Ayu Sundari
creator: Etika ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-03
publication date: 2025-07-03
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 9

PROMOSI PAKET WISATA PADA PT. EKSIS TOUR AND TRAVEL PEKANBARU
type: item
description: Tourism as an important sector in the economy faces the challenges of digital competition and changes in consumer behavior, so tour package promotions are key to attracting and retaining customers, especially at PT. Eksis Tour and Travel Pekanbaru. This study uses a qualitative descriptive approach to examine the effectiveness of promotional strategies including advertising, sales promotions, personal selling, public relations, and direct selling through interviews and direct observations at the PT. Eksis Tour And Travel Pekanbaru office. The results show that these strategies increase customer engagement and sales, despite constraints such as limited resources and lack of promotional innovation. Personal communication and strategic partnerships have proven effective in building loyalty and expanding the market. Therefore, diversifying promotional strategies, staff training, strendgthening partnerships, and utilizing data analysis are essential to optimize marketing and strendgthen the company's competitive position in the dynamic tourism industry. Keywords: Tourism, Promotion, Tour Packages, PT. Eksis Tour And Travel
creator: Gilang Baihaqi
creator: Firdaus Yusrizal
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-04
publication date: 2025-07-04
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 17

KUALITAS PELAYANAN DI PT. EKSIS TOUR AND TRAVEL PEKANBARU
type: item
description: The tourism industry is one of the largest foreign exchange earners for the country, contributing significantly to national economic growth. Travel agents are one of the services that assist tourists in planning and executing their trips to desired destinations. One of the travel agents in Pekanbaru is PT. Eksis Tour and Travel. The quality of service at this travel agency will be the main focus of this study. This study aims to determine the quality of service at PT. Eksis Tour and Travel Pekanbaru. This study uses a quantitative method with a descriptive approach, and data is obtained through a survey of customers who have used the services of PT. Eksis Tour and Travel Pekanbaru using a questionnaire based on several points related to service quality, namely: Tangible (tangible), Empathy (empathy), Reliability (reliability), Responsiveness (responsiveness), and Assurance (assurance). The results of the study indicate that the majority of respondents in terms of service quality at PT. Eksis Tour and Travel Pekanbaru are in the satisfied category, with the sub-variable Assurance (guarantee) having the highest score among the other sub-variables, achieving customer satisfaction of 80%, and the indicator with the highest score being the guarantee of customer data security. Keywords: Tourism, Service Quality, Travel Agent, PT. Eksis Tour and Travel.
creator: Sebastian Beinal Parma.S.
creator: Firdaus Yusrizal
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-04
publication date: 2025-07-04
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 16

KOORDINASI KERJA RECEPTIONIST DENGAN ROOM ATTENDANT DI HOTEL TJOKRO PEKANBARU
type: item
description: This study aims to determine the work coordination and obstacles in the work practices of receptionists and room attendants at Hotel Tjokro Pekanbaru. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through interviews and observations. The results of the study indicate that the work coordination between employees and reception staff with room attendants at Hotel Tjokro Pekanbaru has been running well, but there are still obstacles faced that have an impact on guest complaints and operational efficiency. Therefore, this study recommends improving the work coordination of receptionists and room attendants at Hotel Tjokro Pekanbaru through training and development as well as regular monitoring and evaluation so that reception staff and employees with room attendants at Hotel Tjokro Pekanbaru better understand work coordination and how to improve it. Keywords: Hotel, Coordination, Receptionist, Room Attendant.
creator: Nugraha Ramadhan
creator: Mariaty Ibrahim
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-04
publication date: 2025-07-04
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 9

PELAYANAN WAITER SADAA RESTO LABERSA HOTEL & COVENTION CENTRE TOBA DI BALIGE
type: item
description: This study aims to determine how the waiter service is at SadaaResto, Labersa Hotel & Convention Center Toba, Balige, North Sumatra. Excellent service is the main key in creating customer satisfaction, especially in the hotel industry. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Informants consist of hotel management, waiters, and consumers who have used Sadaa Resto services. The results of the study indicate that the waiter service at Sadaa Resto has reflected several dimensions of service quality such as physical evidence (tangible), empathy, responsiveness, reliability, and assurance. Waiters at Sadaa Resto show a friendly, professional, and responsive attitude to customer complaints. However, several obstacles such as late serving and supporting facilities that still need to be improved were also found. This study emphasizes the importance of the role of waiters in forming a positive dining experience and contributing to customer loyalty and the overall image of the hotel. Keywords: Waiter Service, Service Quality, Sadaa Resto,
creator: Jones Kevin Melkianus Hutabalian
creator: Etika '
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-04
publication date: 2025-07-04
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 14

PENGELOLAAN FASILITAS DI OBJEK WISATA ASIA FARM KOTA PEKANBARU
type: item
description: Tourism plays an important role in regional economic development, with facilities as a major component in supporting visitor comfort and satisfaction. Asia Farm, located in Pekanbaru City, is a rapidly developing tourist attraction that offers educational and recreational experiences. This study aims to examine the management of facilities at Asia Farm Pekanbaru and identify the obstacles faced during operation. This study uses a descriptive qualitative approach, with data collection through observation, interviews, and documentation. Key informants include managers responsible for supervising facilities, working staff, and several tourists. The results of the study show that Asia Farm implements facility management through structured stages, namely: planning, organizing, implementing, and controlling. Staff assignments and task monitoring are carried out through digital applications to ensure real-time reporting. Although most of the facilities are well maintained, there are still problems such as damaged infrastructure and limited supporting facilities such as parking areas. In conclusion, the management of Asia Farm facilities is well organized but needs to be further improved in supervision and maintenance to improve service quality and increase visitor satisfaction and comfort. Keywords : Facilities, Management, Tourism, Asia Farm.
creator: Ardhini Fadhlika Harahap
creator: Etika '
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-07
publication date: 2025-07-07
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

IDENTIFIKASI WISATA EDUKASI DI ASIA FARM PEKANBARU
type: item
description: Tourism is one of the sectors that continues to grow and plays an important role in improving the economy and community education. Asia Farm Pekanbaru is present as one of the attractions that carries the concept of education with the nuances of animal husbandry and agriculture as well as interactive activities. This research aims to find out the identification of educational tourism in Asia Farm Pekanbaru and the obstacles faced by the management in its development. The method used is qualitative with data collection techniques through observation, interviews with key informants, and documentation. Interviews were conducted with managers, tour guides, and several tourists. The results showed that Asia Farm Pekanbaru offers various educational rides targeting children and families, such as animal feeding activities and an introduction to agriculture. Tour guides play an important role in assisting and delivering information to visitors in an interactive manner. The challenge faced by managers is how to maintain the attractiveness of tourism so that it remains in demand and is able to compete with other attractions. For this reason, the manager continues to strive to present new innovations in the future. The conclusion of this research is that Asia Farm Pekanbaru has realized quite diverse educational tourism, but sustainable efforts are still needed to maintain its attractiveness and sustainability. Keywords : Tourism, Educational Tourism, Asia Farm Pekanbaru.
creator: Syifa Syauqiah Putri
creator: Etika '
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-07
publication date: 2025-07-07
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 13

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ROOM ATTENDANT DI TJOKRO HOTEL PEKANBARU
type: item
description: Hotel is one type of accommodation that uses part or all of the building to provide lodging, eating and drinking services and other services that are managed commercially. A hotel certainly has a department that has a big role, one of which is the Housekeeping Department. Housekeeping Department is part of the hotel department that is responsible for the cleanliness, tidiness and comfort of guest rooms, public areas, restaurants, bars and other outletsThe purpose of this study was to find out how to work and what were the obstacles to the implementation of the duties of the room attendant Housekeeping department at the Tjokro Hotel Pekanbaru. In writing this paper, the author uses qualitative data analysis techniques, namely analyzing, describing and summarizing various conditions, situations from various data collected in the form of results from interviews and observations about the problems studied that occur in the field. Keywords: Hotel, Housekeeping department, Room attendant.
creator: Wira Wida Pasaribu
creator: Febri Yuliani
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-08
publication date: 2025-07-08
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ROOM ATTENDANT DI HOTEL GRAND ANTARES INDONESIA
type: item
description: This study aims to analyze the implementation of the duties and responsibilities of room attendants at Hotel Grand Antares Indonesia, as well as to identify the operational challenges that arise As one of the four-star hotels in Medan, Hotel Grand Antares is required to maintain the quality of service to meet the needs of both leisure and business guests. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques such as in-depth interviews, direct observation, and documentation. The findings indicate that the duties of room attendants include room inspections, providing guest amenities, reporting lost and found items, and maintaining cleanliness in the areas according to the established standard operating procedures (SOP). However, challenges such as time constraints, limited workforce, and lack of coordination between departments often hinder the achievement of optimal work efficiency. This study concludes that the implementation of the duties and responsibilities of room attendants at Hotel Grand Antares Indonesia meets most of the established service standards. However, improvements in time management, regular training, and enhanced interdepartmental coordination are necessary to increase operational efficiency and the overall guest experience Keywords: Implementation of room attendant duties, operational challenges, SOP
creator: Tetty Elprida Sianipar
creator: Etika '
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-08
publication date: 2025-07-08
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

POTENSI DAYA TARIK WISATA DESA WISATA SUNGAI PETAI KABUPATEN KAMPAR
type: item
description: This study aims to identify and describe the potential tourist attractions in Sungai Petai Tourism Village, Kampar Regency. The research employs a descriptive qualitative method, using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The findings indicate that Sungai Petai Village possesses three categories of tourist attraction potential: natural, cultural, and man-made tourism. The most prominent natural attractions are found in dusun Kayu Jangkar, particularly the Petai and Mayor Rivers, which offer clear water, calm flows, and a pristine environment ideal for family recreation and ecotourism. Cultural potential is reflected in the community's social activities, traditional customs, and preserved local values. Meanwhile, man-made attractions are still in the early stages of development. These findings suggest that Sungai Petai Village holds significant opportunities to be developed into a community-based sustainable tourism destination, provided that improvements in infrastructure, promotion, and collaboration between the government and local community are implemented. Keywords: Tourism Potential, Tourist Attraction, Tourism Village, Sungai Petai.
creator: Wahyu Agustian
creator: Andri Sulistyani
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-10
publication date: 2025-07-10
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

KUALITAS PELAYANAN DI PT LAKSMANA MULIA WISATA PEKANBARU
type: item
description: The tourism industry in Pekanbaru is growing rapidly along with the increasing public demand for religious tourism services such as Umrah and halal tourism. PT Laksmana Mulia Wisata as a travel agency that was just established in 2022 faces challenges in meeting consumer expectations for service quality. This study aims to analyze customer perceptions of the company's service quality based on five dimensions of SERVQUAL, namely tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The research method used is descriptive quantitative, with data obtained by distributing questionnaires to 75 service user respondents. The results of the analysis show that in general customers assess the quality of PT Laksmana Mulia Wisata's services to be in the good category, especially in the dimensions of empathy and assurance which indicate a high level of satisfaction. However, weaknesses were still found in the physical and responsive aspects, especially related to limited human resources. Based on these findings, it can be concluded that the company needs to improve physical facilities and service responsiveness so that customer satisfaction is optimal. This study is expected to be the basis for evaluation and service improvement strategies, as well as provide academic contributions to the development of service quality theory in the religious tourism sector. Keywords: Service Quality, SERVQUAL, Tourism, Umrah, PT Laksmana Mulia Wisata.
creator: Syafira Permata Sari
creator: Mariaty Ibrahim
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-14
publication date: 2025-07-14
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CLEANING SERVICE DI RAUN-RAUN FOODPARK PEKANBARU
type: item
description: This study examines the implementation of Standard Operating Procedures (SOPs) by public area attendants at the Raun-Raun family and culinary tourist destination in Pekanbaru City, Riau Province. Using qualitative descriptive methods, this study aims to explore how SOPs are implemented in various public areas, such as the café garden, tenant areas, restrooms, live music, prayer rooms, and parking. The results indicate that SOPs are routinely implemented with adjustments to field conditions, both in writing, verbally, and through digital media such as WhatsApp. These SOPs are flexible, encompassing daily routines and situational conditions that arise in the field. It was found that employee knowledge of SOPs is influenced by training, work experience, and direct direction from supervisors. This study suggests the need to strengthen the overall understanding of SOPs to ensure optimal and consistent public service in tourist areas. Keywords: Raun-Raun, Standard Operating Procedures, Cleaning Service, Public Area Attendant, Tourist Destination
creator: Simon Faris Ferdian
creator: Mariaty Ibrahim
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-16
publication date: 2025-07-16
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 13

PERSEPSI WISATAWAN TERHADAP WISATA DANAU MASJID KOTO KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI SEBAGAI SEBUAH PRODUK WISATA
type: item
description: This study aims to determine tourists' perceptions of Koto Kari Mosque Lake, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency, as a tourism product. Using descriptive quantitative methods, this study examined three aspects of perception: cognitive, affective, and conative. The results indicate that tourists' perceptions are generally good, with the cognitive and conative aspects receiving the highest scores. However, the affective aspect remains low due to dissatisfaction with facilities such as restrooms and supporting information. This study recommends improving facilities, comfort, and service quality to support the development of Koto Kari Mosque Lake as a sustainable tourism destination. Keywords: Koto Kari Mosque Lake, Tourist Perception, Tourism Product, Cognitive, Affective, and Conative Aspects.
creator: Nurul Aini Nasution
creator: Firdaus Yusrizal
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-16
publication date: 2025-07-16
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 13

DAYA TARIK WISATA PADA DESTINASI WISATA AIR TERJUN ANAK SUNGAI KANDI KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RIAU
type: item
description: This study explores the tourist attractions of the Anak Sungai Kandi Waterfall in Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency, Riau Province. Using qualitative descriptive methods, this study identifies various factors that contribute to the destination's strengths, including its natural beauty, supporting facilities, and the active role of the community through the Tourism Awareness Group (Pokdarwis) in tourism management. The results indicate that the main attractions of this tourist attraction lie in its pristine natural conditions, the captivating waterfall, and the socio-cultural values of the local community. However, challenges such as limited infrastructure and suboptimal community participation hinder its further development. This study recommends improving infrastructure quality, strengthening tourism promotion, and empowering the community as strategic steps to support sustainable tourism development in the area. Keywords: Waterfall, Tourist Attraction, Pokdarwis
creator: Teddy Wira Yudha
creator: Firdaus Yusrizal
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-16
publication date: 2025-07-16
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

PERENCANAAN FASILITAS OBJEK WISATA TOBEK PABOUN DI DESA PEBAUN HILIR KECAMATAN KUANTAN MUDIK PROVINSI RIAU
type: item
description: This study aims to analyze the facility planning for the Tobek Paboun tourist attraction in Pebaun Hilir Village, Kuantan Mudik District, Riau Province. Tobek Paboun is a tourist destination offering natural beauty and local culture, but has experienced a decline in visitor numbers due to inadequate facilities. The research method used was qualitative with a descriptive approach, involving interviews, observation, and documentation. The results indicate several obstacles in facility planning, including funding and land acquisition issues. Nevertheless, the management is committed to improving the facilities by adding gazebos, homestays, and improving existing infrastructure. This study is expected to provide recommendations for managers and the government on improving the Tobek Paboun tourist attraction to make it more attractive to tourists. Keywords: Facility Planning, Tourist Attraction, Tobek Paboun, Pebaun Hilir Village, Nature Tourism.
creator: Novi Aprilia
creator: Mariaty Ibrahim
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-17
publication date: 2025-07-17
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PROMOSI JASA PERJALANAN HAJI DAN UMROH PADA PT. CAHAYA HATI WISATA RELIGI DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU
type: item
description: This study aims to determine the promotional strategy for Hajj and Umrah travel services implemented by PT. Cahaya Hati Wisata Religi in Pekanbaru City, Riau Province, and the obstacles encountered in its implementation. Promotion is a crucial aspect of the religious travel industry to attract pilgrims and face market competition. This study used a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results indicate that PT. Cahaya Hati Wisata Religi uses four promotional mix tools: advertising (brochures, posters, banners), sales promotion (price discounts and bonus prayer equipment), publicity (media publications and religious events), and personal selling (direct approaches through representatives and communities). Digital promotion through social media such as Instagram, WhatsApp, and YouTube also plays a significant role in increasing marketing reach. Obstacles faced include intense competition among travel agencies, building pilgrim trust, and maintaining service quality. The promotional strategy implemented has helped the company expand its market and strengthen its position in the religious travel services industry. Keywords: Promotion, Travel Services, Hajj and Umrah, PT. Cahaya Hati Wisata Religi, Pekanbaru.
creator: Khaila Meishafa
creator: Mariaty Ibrahim
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-17
publication date: 2025-07-17
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 9

MOTIVASI WISATAWAN BERKUNJUNG KE OBJEK WISATA ASIA HERITAGE DI KOTA PEKANBARU
type: item
description: This study aims to identify the motivations of tourists visiting the Asia Heritage tourist attraction in Pekanbaru City, Riau Province. The research employs a quantitative descriptive approach. Data were collected through questionnaires distributed to 100 respondents selected using an accidental sampling technique. The variables examined consist of push factors and pull factors, and the data were analyzed using descriptive frequency analysis. The findings indicate that the main tourist motivations stem from internal factors such as the desire for relaxation, recreation, and strengthening family bonds. Additionally, external factors such as the thematic Asian tourism concept, complete facilities, and the abundance of attractive photo spots also contribute to tourists' interest in visiting. Thus, the combination of personal motivation and destination appeal serves as the key determinant in tourists' decisions to choose Asia Heritage as a travel destination. These findings are expected to provide input for destination managers in developing promotional strategies and sustainable tourism management. Keywords: Motivation, Tourists, Asia Heritage, Push Factors, Pull Factors
creator: Yanda Wilfidandi
creator: Firdaus Yusrizal
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-17
publication date: 2025-07-17
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 13

PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PADA QUEEN STAR WATERPARK DI KABUPATEN SIAK
type: item
description: This study aims to examine the development of Queen Star Waterpark as a tourism destination located in Siak Regency, Riau Province. Queen Star Waterpark is an artificial tourist attraction with great potential to support the local tourism sector's growth. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The findings reveal that Queen Star Waterpark has met the 4A components of tourism development: Attraction, Amenities, Accessibility, and Ancillary Services. However, several challenges remain, such as damaged facilities and a lack of supervision in pool areas. Innovation and improvement in attraction management and supporting facilities are needed to keep this destination appealing and competitive. This study is expected to contribute to the enhancement of the quality and sustainability of water tourism in Siak Regency. Keywords: Tourism Development, Queen Star Waterpark, 4A Components, Siak Regency.
creator: Nur Arini Yulia
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-17
publication date: 2025-07-17
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 9

PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PADA QUEEN STAR WATERPARK DI KABUPATEN SIAK
type: item
description: This study aims to examine the development of Queen Star Waterpark as a tourism destination located in Siak Regency, Riau Province. Queen Star Waterpark is an artificial tourist attraction with great potential to support the local tourism sector's growth. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The findings reveal that Queen Star Waterpark has met the 4A components of tourism development: Attraction, Amenities, Accessibility, and Ancillary Services. However, several challenges remain, such as damaged facilities and a lack of supervision in pool areas. Innovation and improvement in attraction management and supporting facilities are needed to keep this destination appealing and competitive. This study is expected to contribute to the enhancement of the quality and sustainability of water tourism in Siak Regency. Keywords: Tourism Development, Queen Star Waterpark, 4A Components, Siak Regency.
creator: Deflin Velicia
creator: Nur Arini Yulia
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-17
publication date: 2025-07-17
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 9

PENYUSUNAN PAKET WISATA KELUARGA DI KABUPATEN TANAH DATAR
type: item
description: This research focuses on developing structured family tourism packages in Tanah Datar Regency, West Sumatra. The study aims to create tourism packages that incorporate essential elements, including accessibility, amenities, attractions, and supporting institutions, to provide a safe, educational, and memorable experience for all family members. The research employs a descriptive qualitative method, collecting data through field observations, in-depth interviews with relevant stakeholders, and document analysis of local tourism publications and records. Accessibility emerges as a key component in developing these packages, with a thorough examination of infrastructure, transportation, and access routes to tourist destinations in Tanah Datar. The findings indicate that integrated family tourism packages, which combine cultural and natural attractions while providing adequate amenities and accessibility, can be an appealing choice for family travelers. These packages not only have the potential to increase tourist arrivals but also positively impact the local economy by creating business opportunities for the surrounding community. Additionally, they serve as a medium for cultural preservation, involving families in activities that introduce Minangkabau traditions to younger generations. By designing educational and interactive tourism packages, this research contributes to efforts in preserving local culture while enhancing the welfare of the Tanah Datar community through the tourism sector. Keywords: Family Tourism Package, Accessibility, Attractions, Amenities, Cultural Preservation, Educational Tourism, Local Economy
creator: Aulia Ulfikri
creator: Andri Sulistyani
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-07
publication date: 2025-08-07
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PENGELOLAAN FASILITAS UTAMA DI DESTINASI WISATA TAMAN MARGASATWA DAN BUDAYA KINANTAN KOTA BUKITTINGGI
type: item
description: This study aims to examine the condition and management of the main facilities at Kinantan Wildlife and Cultural Park (TMSBK) in Bukittinggi City, which combines a zoo with elements of Minangkabau culture and history through the Wildlife Park, Fort de Kock Fortress, and Limpapeh Bridge. The research uses a descriptive qualitative method with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The results show that most facilities are still functioning well and attract visitors, but challenges remain, such as the lack of information boards and weak supervision and maintenance. Management includes aspects of planning, organizing, actuating, and controlling, but has not been optimal. Improving facility quality and sustainable planning is needed for TMSBK to grow as an educational, recreational, and sustainable tourist destination. Keywords: facility management, TMSBK, Bukittinggi tourism, tourist destination, conservation
creator: Rivaldo Andriko
creator: Nur Arini Yulia
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-13
publication date: 2025-08-13
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

ANALISIS PROMOSI DESTINASI DESA WISATA KOTO SENTAJO KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU
type: item
description: Tourism is a vital sector that can enhance local economies through the development of regional potential. This research aims to analyze the marketing situation of the Koto Sentajo Tourism Village in Kuantan Singingi Regency, Riau Province. This village is known for its rich cultural and historical heritage, including traditional houses established as early as the 18th century and enduring customary tribal traditions. The study employs a descriptive qualitative approach, utilizing observation, interviews, and documentation techniques. The findings reveal that although Koto Sentajo has strong potential as a cultural and natural tourism destination, current marketing strategies remain suboptimal. Promotional efforts are mostly limited to specific events, with uneven distribution of information due to budget constraints. Community participation and the application of Community-Based Tourism (CBT) principles are essential to sustainable tourism development and increasing visitor interest. This study is expected to serve as an evaluation tool and provide insights for destination managers and local governments to strengthen tourism village marketing strategies. Keywords: "Promotion of Tourism Village, Koto Sentajo Traditional Village, Cultural Tourism, promotional challenges."
creator: Abdul Rochim
creator: Nur Arini Yulia
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-20
publication date: 2025-08-20
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

DAYA TARIK WISATA ISTANA SAYAP DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN DI DESA WISATA KAMPUNG BUDAYA PELALAWAN KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU
type: item
description: Pelalawan Wing Palace is a relic of the Sultanate of Pelalawan that was established in the 19th century. The palace symbolizes the glory of Malay culture, which is rich in art, tradition and unique architecture. One of its attractions is the wing-shaped palace design, which symbolizes the greatness and nobility of Malay customs. In addition, the strategic location of the palace, on the banks of the Kampar River, makes it a potential destination for the development of ecotourism and historical tourism. The attractions of Sayap Palace (such as historical architecture, performing arts and royal relics) were found to significantly influence visitation (β 0.362, Sig. 0.000). However, the R² value of 0.246 indicates that attractions alone are not enough. This is in line with Pitana & Diarta's theory that the synergy of attractions, amenity, and accessibility is necessary for visit optimization. The tourist attraction of Pelalawan Wing Palace (including historical buildings, performing arts, and royal relics) is proven to have a positive and significant influence on tourist visits. This is indicated by the regression coefficient value of 0.362 with Sig. 0.000. However, the results also reinforce the opinion of Pitana & Diarta (2009) that tourist attractions must be supported by amenity (facilities) and accessibility to create an optimal tourist experience. Keywords: Wing Palace, Pelalawan Tourism Village, Tourism, Tourism Attraction, Tourist Visit
creator: Indra Brayen Simanullang
creator: Elti Martina
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-20
publication date: 2025-08-20
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PT.AEROBUS TRANSPORT DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU
type: item
description: This study aims to analyze the influence of service quality on customer satisfaction at PT. Aerobus Transport, located in Pekanbaru City. The background of this research stems from the crucial role that service quality plays in sustaining business operations, particularly in the intercity and interprovincial bus transportation (AKAP) sector. The research employs a quantitative approach using a survey method. A total of 100 respondents were selected through accidental sampling. The primary data collection instrument was a questionnaire, which was developed based on the five dimensions of the SERVQUAL model: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The data collected were analyzed using simple linear regression, accompanied by validity and reliability tests to ensure the quality of the research instrument. The findings indicate that service quality has a significant effect on customer satisfaction. The coefficient of determination (R²) value of 0.429 suggests that 42.9% of the variation in customer satisfaction can be explained by service quality, while the remaining percentage is influenced by other factors. Among the five dimensions, reliable information and the courtesy of staff were identified as the most influential factors affecting customer satisfaction. Based on these results, it is recommended that PT. Aerobus Transport continue to improve its service quality, especially in terms of travel safety and complaint handling, to enhance customer satisfaction and foster long-term loyalty Keywords: Service Quality, Customer Satisfaction, Transportation, PT. Aerobus Transport, Pekanbaru.
creator: Jordan Matthew Tambunan
creator: Elti Martina
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-21
publication date: 2025-08-21
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 9

PENGELOLAAN FASILITAS PADA OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS SUAMAN KABUBPATEN ROKAN HULU
type: item
description: This study aims to analyze facility management at the Suaman Hot Springs tourist attraction in Rokan Hulu Regency. As one of the leading natural destinations in Riau Province, Suaman Hot Springs has great potential to attract tourists but still faces several challenges in facility management. This research uses a descriptive qualitative method with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The study focuses on four management functions: planning, organizing, directing, and controlling, applied to the main, supporting, and complementary facilities. The results show that while most facilities are in fairly good condition, improvements are still needed in public restrooms, parking areas, and accessibility. Major obstacles include limited budget, lack of human resources, and the absence of a formal organizational structure. Therefore, long-term planning and cross-sector collaboration between the government, tourism managers, and the community are necessary to support the sustainability of this destination. This research is expected to serve as an evaluation material and provide strategic recommendations for facility development that prioritizes visitor comfort and increased tourist visits. Keywords: Management, Facilities, Suaman Hot Spring
creator: Dinda Pratiska Putri
creator: Andri Sulistyani
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-22
publication date: 2025-08-22
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 9

TANGGAPAN PENGUNJUNG PADA PRODUK WISATA AEK SIJORNI DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
type: item
description: This study aims to analyze visitors' perceptions of the tourism products offered at Aek Sijorni Tourist Attraction and to identify which components are considered the most appealing and dominant by tourists. The research was motivated by the growing number of visitors after the COVID-19 pandemic, which has been accompanied by complaints regarding the quality of facilities, services, and overall visitor experience. A descriptive quantitative method was employed, using purposive sampling with 100 respondents who met specific criteria. Data were collected through field observations, questionnaires, and documentation, then analyzed using descriptive statistical techniques. The findings indicate that, in general, visitors responded positively to the tourism products, particularly in terms of natural attractions. However, some deficiencies were noted in supporting aspects such as amenities and accessibility, including limited parking space and the lack of recreational facilities. The most prominent attraction, as perceived by visitors, is the multi-tiered waterfall with clear water, surrounded by a lush and serene natural environment. Therefore, it is recommended that management enhance infrastructure and service quality to improve visitor satisfaction and ensure a sustainable tourism experience. Keywords: Visitor Perception, Tourism Product, Aek Sijorni, Natural Attraction, Amenities, Accessibility, Service.
creator: Reo Rinaldy Pakpahan
creator: Nur Arini Yulia
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-25
publication date: 2025-08-25
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

PROMOSI DIGITAL OBJEK CAGAR BUDAYA ISTANA RAJA ROKAN DI KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU
type: item
description: Rokan IV Koto District is one of the districts in Rokan Hulu Regency which is quite well-known because it has several tourist attractions that have the potential to become destinations, especially for the people of Rokan Hulu Regency. One of the destinations in Rokan IV Koto District is the King Rokan Palace, precisely in Koto Ruang Village. The King Rokan Palace is one of the cultural heritage tourist attractions that has great potential to be developed as a leading tourist destination in Rokan Hulu Regency. However, the Digital Promotion of this tourist attraction is still limited and ineffective, this study aims to see how the implementation of promotion through digital media is used by the management and Koto Ruang Village, in addition to aiming to find out what obstacles are faced by the management. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observations, and literature studies and documentation using key informants and supporters as sources of data information. The results of this study indicate that the implementation of digital promotion at the King Rokan Palace Cultural Heritage tourist attraction still has a lot to be fixed, especially in the field of increasing views through social media such as Facebook and Instagram. This is evidenced by the implementation of digital promotion that does not run as it should in the management of the tourist attraction. In addition, the management must increase the participation of the local community and youth. Keywords: Raja Rokan Palace, Digital Promotion, Rokan IV Koto District
creator: Resty Adhitia
creator: Andri Sulistyani
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-25
publication date: 2025-08-25
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 10

PROMOSI KACANG PKUL HH SEBAGAI CINDERAMATA KHAS KABUPATEN ROKAN HILIR
type: item
description: This study aims to examine the promotional strategy implemented by Toko Kacang Pukul HH as a typical souvenir of Rokan Hilir Regency, and to analyze consumer perceptions of the effectiveness of the promotion. This product has significant cultural and economic value, but the promotional strategy has not been fully evaluated based on the consumer's perspective. The research method used is a mixed method, with a qualitative approach through observation and interviews, and a quantitative approach through distributing questionnaires to 153 respondents using the accidental sampling technique. Data analysis was carried out descriptively with a frequency approach. The results showed that promotion was carried out through advertising, personal selling, and public relations. Consumers generally responded positively to the appearance of advertisements and staff services, but the promotion was considered inconsistent and had not reached the market optimally. This study contributes to the development of local product promotion strategies based on consumer perceptions to support the competitiveness of the regional tourism sector. Keywords: promotional strategy, kacang pukul, souvenir, consumer perception, tourism, Rokan Hilir
creator: Ayu Aulia Putri
creator: Firdaus Yusrizal
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-25
publication date: 2025-08-25
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PENAMPILAN PRAMUWISATA PADA ISTANA SIAK ASERAYAH AL–HASYIMIAH KABUPATEN SIAK
type: item
description: This study aims to examine the appearance of tour guides at the Asserayah Al-Hasyimiah Palace in Siak Regency and identify the challenges faced. The research employed a descriptive qualitative method using observation, interviews, and documentation. The results show that the tour guides’ appearance generally reflects Malay cultural values, but shortcomings remain, such as untidy hair and nails, inappropriate footwear, and habits like smoking or chewing gum while working. The main obstacle is the absence of written standard operating procedures regarding appearance. It is concluded that strengthening guidance, formulating appearance guidelines, and providing regular training are needed to improve tour guide professionalism and enhance the tourism image of Siak. Keywords: Appearance, Tour Guide, Asserayah Al-Hasyimiah Palace, Siak
creator: Supiyan ,
creator: Elti Martina
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-10-14
publication date: 2025-10-14
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

PERSEPSI PENGUNJUNG PADA PEMANDU WISATA DI BALAI KERAPATAN TINGGI SIAK SRI INDRAPURA
type: item
description: This study aims to explore more deeply the perception of visitors towards tour guides at the Siak Sri Indrapura High Density Hall. As well as analyzing the duties of tour guides at the High Density Hall which are good duties. The data needed in this study are through several methods, namely direct observation of tour guides at the High Density Hall, questionnaires to visitors and documentation of interviews that will be conducted by researchers to related tour guides. Based on the results of the data analysis, this study shows that visitor perceptions of tour guides at the Siak Regency High Density Hall are good. This can be seen from the question variables about visitor perceptions of tour guides at the Siak Regency High Density Hall which consist of a convincing appearance, pleasant and easy to adapt to the environment and easy to communicate with higher results, namely obtained by the dimensions of pleasant and easy to adapt to the environment with a total score of 1.925, a convincing appearance dimension with a total score of 1.584. And finally the easy to communicate dimension with a total score of 1.076. Keyword: Perception, Visitors, Tour Guides
creator: Kamisah Afriza
creator: Elti Martina
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-10-22
publication date: 2025-10-22
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

PROMOSI PADA OBJEK WISATA QUEEN STAR WATERPARK DI SIAK
type: item
description: This research aims to describe the implementation of the promotion and identify the obstacles faced by Queen Star Waterpark as the only largest water recreation attraction in Siak Regency, Riau. Queen Star Waterpark has great potential as a superior tourist destination because it offers modern facilities, strategic location, and family attraction. However, in an effort to attract more visitors, promotion becomes a very important element. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data is obtained through observation, interviews with eight informants (managers, employees, local communities, and visitors), as well as documentation. Research results show that the promotion of Queen Star Waterpark is carried out through print media (brochure), electronic media (Instagram and Facebook), as well as public relations strategies through bundling packages. This effort is considered quite effective in reaching the local community, but still has limitations in reaching a wider audience. The main obstacles found include the limited use of modern digital media, lack of variety of promotional content, and competition with other tourist destinations in the surrounding area. The research suggests that the management should expand the use of video-based social media such as TikTok, increase the creativity of digital content, and establish collaboration with the local tourist community. With a more innovative and adaptive promotion strategy, Queen Star Waterpark has the potential to become a family tourism icon as well as increase its contribution to the Siak Regency tourism sector. Keywords:Promotion,Tour,Queen Star Water Park,Social Media,Visitors
creator: Mhd Hamzah Handi
creator: Firdaus Yusrizal
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-21
publication date: 2025-11-21
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 11

DAYA TARIK WISATA PADA DESTINASI WISATA ZIARAH MAKAM SYEKH ABDURRAHMAN SIDDIQ DI HIDAYAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
type: item
description: This study aims to identify and understand the various tourist attractions found at the religious tourism destination of Makam Syekh Abdurrahman Siddiq, located in Hidayat, Indragiri Hilir Regency, Riau. The research uses a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the main attraction of this destination lies in the religious and historical values attached to Syekh Abdurrahman Siddiq as a prominent Islamic scholar and Mufti of the Indragiri Kingdom. Pilgrimage activities, the "maantar niat" tradition, and regular religious rituals such as prayer gatherings, habsyi (Islamic musical recitation), suluk (spiritual retreat), and the annual Haul event are key elements that attract visitors. Tourists come not only from local areas but also from outside the region, such as Bangka, demonstrating the tomb’s widespread spiritual influence. In addition, physical factors such as the renovated tomb building, peaceful religious atmosphere, and supporting facilities like rest areas and local vendors contribute to a more complete visitor experience. These findings support theories that strong tourism attractions significantly impact visitor interest, particularly in the context of religious tourism. Keywords: tourist attraction, religious tourism, makam syekh abdurrahman siddiq, visitor interest
creator: Siti Fatimah
creator: Mariaty Ibrahim
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-11-28
publication date: 2025-11-28
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 15

PENGARUH KONTEN TIKTOK @partaigerindra TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH BAGI PENGIKUT PADA PEMILU TAHUN 2024
type: item
description: This study aims to examine the influence of the TikTok account @partaigerindra’s content on the voting decisions of its followers during the 2024 General Election in Indonesia. TikTok was chosen due to its widespread popularity among young voters and its potential as a political communication platform. The study employs a quantitative approach using a survey method. The sample consists of 100 respondents, all of whom are followers of the @partaigerindra TikTok account and eligible voters. The independent variable in this study is the quality of TikTok content, measured using the 7C communication criteria (clarity, concise, concrete, correct, coherent, complete, and courteous). The dependent variable is the voting decision. The theoretical framework is based on the Stimulus–Organism–Response (S-O-R) theory. Data were analyzed using simple linear regression with the assistance of SPSS version 25. The results indicate that the content of @partaigerindra's TikTok account has a positive and significant influence on voting decisions, with a coefficient of determination (R²) value of 0.472. This means that 47.2% of the variation in voting decisions can be explained by the quality of the TikTok content, while the remaining 52.8% is influenced by other factors not examined in this study. The significance value (p-value) of 0.000 < 0.05 confirms that the alternative hypothesis is accepted. Thus, it can be concluded that the better the quality of TikTok content presented by the @partaigerindra account, the greater its influence on the voting decisions of its followers. Keywords: TikTok, Social Media Content, Voting Decision
creator: Fikri Trinaldi
creator: Chelsy Yesicha
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-07-31
publication date: 2025-07-31
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

PENGARUH KONTEN INSTAGRAM @Ezraalfatah TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN INFORMASI MENGENAI PANDUAN SKRIPSI BAGI FOLLOWERS
type: item
description: This study aims to determine the influence of @ezraalfatah’s Instagram content on fulfilling the information needs related to thesis guidance among its followers. The @ezraalfatah account is an educational platform that shares content about thesis preparation, including topic selection, methodology, and thesis defense strategies. The research is motivated by the high demand for information among final-year students and the growing use of social media as a source of academic information. The study uses the Uses and Gratifications theory as its theoretical framework. Data were collected through an online questionnaire distributed to 100 active followers of @ezraalfatah using accidental sampling. The independent variable in this study is the quality of Instagram content, measured through indicators such as clarity, concise, concrete, correct, coherent, complete, and courteous. The dependent variable is the fulfillment of information needs, measured using current need approach, everyday need approach, exhaustive need approach, and catching-up need approach. The results show a significant influence of @ezraalfatah’s Instagram content on the fulfillment of information needs, with an R value of 0.888 and an R square value of 0.786. This indicates that 78.6% of the variation in information needs fulfillment can be explained by content quality. The regression test produced a significance value of 0.000 (< 0.05), confirming a positive and significant effect. In conclusion, the Instagram account @ezraalfatah contributes substantially to meeting the thesis-related information needs of its followers.. Keywords: Instagram, Social Media Content, Information Needs
creator: Miftahul Adli
creator: Suyanto ,
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-13
publication date: 2025-08-13
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 12

PEMANFAATAN INSTAGRAM @PINALOKA.ID SEBAGAI MEDIA SOSIAL MARKETING USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBANGUN BRAND AWARENESS DI KABUPATEN SIAK
type: item
description: This study discusses the utilization of Instagram as a social marketing media for UMKM Pinaloka in an effort to build brand awareness in Siak Regency. UMKM Pinaloka is a business group that produces local pineapple processed products as superior products based on village potential. Before utilizing social media, UMKM Pinaloka marketing was conventional and geographically limited, along with the development of digital technology, Instagram was chosen as the main platform to expand market reach and increase brand awareness effectively. This study aims to analyze how the use of Instagram @pinaloka.id.id as a social media marketing for MSMEs in building Brand Awareness in Siak Regency. This study uses a qualitative method with a descriptive approach and to determine informants, namely by using a purposive technique. Data collection techniques in this study used interviews, observations, and documentation. This study uses the theory of Social Media Marketing and the concept of The Circular Model of SOME created by Regina Luttrel which has 4 stages, namely Share, Optimize, Manage, Engage. The results of the study show that at the Share stage, @pinaloka.id actively shares educational visual content and product promotions based on local narratives. At the Optimize stage, Instagram accounts are managed with consistent posting, hashtag utilization, and insight monitoring, at the Manage stage, @pinaloka.id carries out account management in a structured manner, is responsive to the audience, and routinely monitors interaction activities, while at the Engage stage, engagement is built through collaboration with influencers, event organizers, and the use of usergenerated content. The integrated use of SOME has been proven to increase brand visibility, expand market reach, and strengthen emotional relationships between consumers and brands. These findings confirm that Instagram can be an effective tool in digital transformation and strengthening the position of MSMEs in the era of…
creator: Salsabila Agassi
creator: Evawani Elysa Lubis
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-08-15
publication date: 2025-08-15
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 13

PEMAKNAAN KESENIAN JARANAN KEPANG DALAM KEBUDAYAAN MASYARAKAT DESA TAPUNG JAYA KECAMATAN TANDUN
type: item
description: Jaran Kepang, a traditional Javanese art still thriving in Tapung Jaya Village, Tandun District, combines dance, traditional music, and spiritual elements often associated with trance phenomena. Over time, this performance has shifted in meaning from a sacred ritual to cultural entertainment, raising the question of how the local community interprets its significance. This study specifically addresses the problem of how Jaran Kepang is culturally interpreted by the people of Tapung Jaya. Using a qualitative ethnographic approach and symbolic interactionism theory developed by Mead and Blumer, data were collected through participatory observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that Jaran Kepang holds multiple meanings: for the performers, it represents identity expression and a spiritual medium believed to bring blessings, while for the wider community, it is regarded as cultural heritage that must be preserved despite evolving interpretations. Interactions between performers, shamans, sinden singers, and audiences shape the symbolic dynamics of the performance, demonstrating its role as a living cultural practice. This research is relevant for advancing cultural communication studies and provides practical contributions to sustaining traditional arts amid modernization and globalization. Keywords: Jaran Kepang; symbolic interactionism; cultural meaning; traditional performance; community identity
creator: Marissa Yunda Sonata Nainggolan
creator: Ringgo Eldapi Yozani
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-09-01
publication date: 2025-09-01
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 13

MANAJEMEN KOMUNIKASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZI0NAN BERBASIS DARING PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN PELALAWAN
type: item
description: The development of digital technology has encouraged government agencies, including the Office of Investment and One-Stop Integrated Services (DPMPTSP) of Pelalawan Regency, to adopt online licensing service systems through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA). However, the implementation of this service still faces challenges, such as limited internal coordination, lack of effective communication media, and limited human resources. This study aims to analyze communication management in improving online licensing services at DPMPTSP Pelalawan Regency, focusing on communication planning, message management, media selection, and communication evaluation. This research employs a descriptive qualitative method with a constructivist paradigm. Data were obtained through in-depth interviews with key informants, direct observation, and the review of official documents related to the implementation of the OSS RBA system. The data analysis process was carried out through stages of data reduction, data presentation, and inductive conclusion drawing. The main focus of this research is directed at four aspects of communication management, namely communication planning, message management, media selection, and communication evaluation. The results of the study show that the implementation of communication management at DPMPTSP Pelalawan Regency is still not optimal. Communication planning has not been systematically arranged, message management is still one-way, online communication media have not been maximally utilized, and communication evaluation has not become part of the organizational routine. The main inhibiting factors include the lack of HR training, uneven workload distribution, and limitations in technological infrastructure and interdepartmental coordination. Therefore, more structured and collaborative communication strategies are needed to support the successful transformation of digital-based public services. Key Word : Communication Manageme…
creator: Syarifah Alfina Silfa
creator: Ringgo Eldapi Yozani
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
date: 2025-10-16
publication date: 2025-10-16
volume: 12
number: 2
starting page: 1
ending page: 13